alexa-tracking

Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b47f4e698e31b1d168b458f/pemerintah-dan-freeport-akhirnya-sepakat
Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat
Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat
Tambang Grasberg, Papua, yang saat ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoran Inc. akhirnya secara resmi menyepakati divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,23 persen pada Kamis (12/7/2018).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) yang ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia dengan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum) yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah dalam proses pengambilalihan saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp54 triliun (kurs Rp14.400) untuk membeli hak partisipasi perusahaan tambang Australia, Rio Tinto, di Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36 persen saham di Freeport Indonesia. Perjanjian jual beli ini diharapkan rampung sebelum akhir 2018.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan dengan ditandatanganinya perjanjian divestasi maka keseluruhan kesepakatan dengan Freeport McMoran yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah dapat diselesaikan--termasuk komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Freeport diperkirakan memiliki cadangan tembaga sebesar 38,8 miliar pound, emas sebesar 33,9 juta toz (troy once), dan perak sebesar 153,1 juta toz.

"Oleh sebab itu Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan IUPK Operasi Produksi maksimal 2x10 tahun," ujar Jonan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7).

Sementara itu, Inalum menargetkan proses transaksi divestasi 51 persen bisa rampung pada akhir Agustus 2018 mendatang. "Kami harapkan dalam dua bulan selesai, termasuk dokumentasi," ujar Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin.

Rencananya, seluruh transaksi divestasi akan dibiayai oleh kredit sindikasi perbankan. Sejauh ini, lanjut Budi, 11 bank telah menyatakan komitmennya untuk memberikan pinjaman kepada perseroan untuk merampungkan proses divestasi.

Adapun terdahulu, Inalum telah menerima penawaran pinjaman dari sejumlah perbankan yang nilai totalnya mencapai 5,2 miliar dolar.
Mengapa harus sekarang?
Tak mudah untuk mencapai kata sepakat bagi pemerintah dan Freeport. Proses divestasi Freeport ini memiliki perjalanan panjang. Seharusnya, negosiasi dua belah pihak selesai pada 31 Desember 2017, tetapi molor hingga tahun ini.

Sebelumnya, kewajiban divestasi diatur sejak penerbitan Kontrak Karya kedua pada 1991 dan dipertegas kembali melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Namun Freeport mempermasalahkan kehadiran UU tersebut.

Kegaduhan kontrak Freeport sempat berpangkal dari Pasal 170 UU Minerba yang mengatur bahwa perusahaan tambang pemegang KK, termasuk Freeport, wajib melakukan pemurnian di dalam negeri. Artinya, perusahaan dilarang mengekspor mineral mentah (konsentrat).

Kewajiban melakukan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter itu sudah jatuh tempo pada 2014. Namun, Freeport dan beberapa pemegang KK lainnya meminta perpanjangan waktu karena belum siap membangun smelter.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM akhirnya meluluskan permintaan tersebut. Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014, perusahaan diberikan tambahan waktu membangun smelter hingga 2017. Jadi, pasca 12 Januari 2017, perusahaan tidak boleh lagi mengekspor konsentrat.

Kendati sudah bersedia melepas 51 persen sahamnya, nyatanya mengambil alih mayoritas kepemilikan perusahaan tambang yang sudah beroperasi lebih dari setengah abad ini tidak lah mudah. Proses negosiasi berjalan cukup alot.

Freeport sempat menolak penawaran awal yang diajukan pemerintah pada September 2017. Penolakan tersebut lantaran perbedaan cara menghitung valuasi saham.

Sejumlah kalangan menilai, jika memang tidak ada titik temu dalam negosiasi, sebaiknya pemerintah menunggu sampai kontrak investasi Freeport di Indonesia habis pada 2021. Tujuannya, supaya pemerintah dapat menguasai 100 persen tambang bekas Freeport.

Namun, pandangan tersebut ternyata tidak mungkin terjadi. Menurut Jonan, jika harus menunggu 2021, kemudian Indonesia mengambil alih maka negara harus membayar sekurang-kurangnya setara dengan nilai buku dari semua investasi Freeport di Tambang Grasberg Papua.

"Bukan hanya nilai tambang. Jadi peralatan dan sebagaimana itu harus dibayar, karena di Kontrak Karya begitu peraturannya," ujarnya.

Dia melanjutkan, Freeport akan tetap melakukan upaya arbitrase dan lainnya, jika pemerintah menunggu sampai kontrak karya habis. Menurutnya, bukan suatu hal mudah bila mengambil seluruh tambang Freeport tersebut.

"Ini makan waktu dan tetap harus bayar karena ada di kontrak," ujarnya.
Negara raup untung
Freeport-McMoran Inc memperkirakan pemerintah Indonesia bisa mengantongi dana sebesar 60 miliar hingga 90 miliar dolar atau sekitar Rp864 triliun hingga Rp1.296 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS) dari kesepakatan harga dan skema divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.

Chief Executive Officer Freeport-McMoran Richard Adkerson mengatakan jaminan keuntungan ini didapatkan jika pemerintah jadi memperpanjang operasional Freeport hingga 2041. Perhitungan tersebut berasal dari kontribusi pajak, royalti, dan dividen yang disetorkan kepada pemerintah serta diestimasi dari pergerakan harga tembaga di masa depan.

"Dengan memberikan kepastian bagi investasi, kami yakin bahwa manfaat bagi pemerintah akan meningkat signifikan," jelas Adkerson.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan negara nantinya harus lebih besar karena mengikuti pasal 169 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dari situ, nantinya pemerintah akan menyusun kerangka stabilitas investasi seperti yang diinginkan Freeport.

Ia melanjutkan, komponen penerimaan seperti Pajak Penghasilan (PPh) badan, royalti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bagi hasil pemerintah daerah sebesar empat persen, bagi hasil pemerintah daerah sebesar enam persen, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus lebih besar nantinya.

"Dan itu semua akan dituangkan di dalam stability agreement yang dituangkan setelah Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," jelasnya.
Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...hirnya-sepakat

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat Ahok baru bebas murni setelah Pilpres

- Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta

- Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat Sebagian besar sektor menghijau, IHSG ditutup naik

image-url-apps
Pemerintah dan Freeport akhirnya sepakat
image-url-apps
punya negara sendiri malah dijajah emoticon-Turut Berdukaemoticon-Turut Berdukaemoticon-Turut Berduka
×