Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan PT Inalum (Persero) sudah sepakat dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk meningkatkan kepemilikan saham hingga 51%. Saat ini, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia melalui Inalum sebesar 9,36%.

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita Inalum telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51% dari yang sebelumnya 9,36%. Alhamdulillah," kata Jokowi di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/7/2018).

Mengutip CNBC Indonesia, cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI adalah sebesar 38,8 miliar pound tembaga, 33,9 juta ounce emas, dan 153,1 juta ounce perak. Jumlah tersebut sudah mencakup cadangan di wilayah tambah Kucing Liar yang belum dikembangkan.

Baca juga: RI akan Caplok 51% Saham Freeport, Jokowi: Ini Sebuah Lompatan

Apabila dihitung menggunakan harga rata-rata jangka panjang sebesar US$2/pound untuk tembaga, US$1.000/ounce untuk emas, dan US$15/ounce untuk perak, secara kasar lapangan PTFI masih menyimpan kekayaan senilai US$113,8 miliar, atau setara Rp1.593,2 triliun.

Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan, PTFI mampu membukukan pendapatan sebesar US$ 4,44 miliar, atau sekitar Rp 62,16 triliun pada tahun 2017. Jumlah itu mampu meningkat 34,95% dari pendapatan tahun 2016 yang sebesar US$3,29 miliar (Rp 46,06 triliun).

Pendapatan PTFI yang melambung cukup signifikan setahun terakhir disumbang oleh penjualan emas yang meningkat nyaris 50% menjadi 1,54 juta ounce pada tahun 2017, serta penjualan perak yang juga naik 1,72% menjadi 2,96 juta ounce tahun lalu.

Baca juga: Jokowi Cerita Alotnya Negosiasi 3,5 Tahun dengan Freeport

Di sisi lain, penjualan tembaga PTFI menurun 6,92% ke angka 980,8 juta pound pada tahun 2017.

Kemudian, laba bersih PTFI tercatat sebesar US$ 1,28 miliar (Rp 17,92 triliun) pada tahun lalu, atau mampu melambung sebesar 120% dari laba bersih tahun 2016.

Dengan nilai akuisisi 51% saham PTFI yang berkisar US$ 3 miliar sampai US$3,5 miliar, atau sekitar Rp 50 triliun, seharusnya Indonesia bisa balik modal dalam kisaran tiga tahun saja jika kinerja 2017 tersebut terjaga sampai tiga tahun selanutnya.

Aset perusahaan pada tahun 2017 tercatat senilai US$10,66 miliar, atau sekitar Rp149,24 triliun (kurs Rp 14.000/US$).



Dari neraca keuangan perusahaan tahun lalu juga dapat dilihat bahwa posisi laba ditahan mencapai US$ 6,01 miliar atau Rp 84,14 triliun. Menariknya, posisi laba ditahan yang besar tersebut hanya berujung aset lancar sebesar US$ 1,87 miliar (Rp 26,18 triliun).

Aset terbesar yang dimiliki PTFI berupa properti serta pabrik dan peralatannya senilai US$ 6 miliar atau Rp84 triliun, dan properti tambang senilai US$1,88 miliar atau Rp26,32 triliun.

Kemudian, PTFI juga tak memiliki utang jangka panjang. Sebagian besar total liabilitas perusahaan (US$ 4,36 miliar) berasal dari pajak yang ditangguhkan (deferred income taxes) sebesar US$ 1,9 miliar (Rp 26,6 triliun) dan kewajiban program pensiun (asset retirement obligations) sebesar US$ 1,2 miliar (Rp 16,8 triliun).

https://finance.detik.com/energi/d-4...dan-tembaganya

Wow akhirnya..Selamat

Kenapa tidak ditunggu sampai 2021 kontraknya habis biar gratis?

jawabnya:

Jonan menyampaikan, bisa saja pemerintah membiarkan kontrak Freeport Indonesia habis di 2021, namun adakah yang sanggup meneruskan pengelolaan tambang raksasa yang sangat kompleks tersebut?

"Kalau menunggu sampai 2021 bisa saja. Tapi itu yang diserahkan kembali dan menjadi hak negara hanya konsesi tambangnya saja, dan Freeport sesuai UU Lingkungan Hidup wajib melakukan konservasi/rehabilitasi tambangnya. Namun, semua peralatan tambang akan dibawa pulang oleh Freeport. Pertanyaannya, sanggupkah kita melanjutkan tambang itu lagi tanpa jeda yang panjang," papar Jonan.

"Banyak pihak yang merasa ahli, jawabannya bisa, meski mereka belum pernah menjalankan tambang sebesar itu seumur hidupnya," kata Jonan.

Baca juga: Jonan: Freeport Harus Jual 51% Saham ke Pemerintah Sebelum 2021

Dia bercerita, saat dirinya memimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI). Banyak pihak yang mengkritiknya dalam membenahi pelayanan di BUMN transportasi tersebut, dan sekarang kenyataannya, perubahan besar terjadi di KAI.

"Kalau kita mau menambang ulang (di Freeport) perlu waktu berapa lama untuk kembali menambang? Bisa enggak 1 atau 5 tahun karena kita harus membangun kembali peralatan dan infrastruktur yang diambil kembali oleh Freeport. Saya mau tahu," kata Jonan.

Bila kontrak Freeport dibiarkan habis oleh pemerintah, dan tambang baru tidak segera dilakukan, maka implikasinya kepada ekonomi di Papua akan besar. Bagi negara tidak banyak masalah, karena penerimaan negara dari Freeport hanya sekitar US$ 1 miliar. Yang menjadi masalah adalah dampaknya kepada kehidupan masyarakat di Papua.

Coba dibayangkan 2021, semua peralatan yg nilainya hampir 100T dibawa pulang oleh Freeport, maka kita harus investasi kembali untuk meneruskan pertambangan tersebut, dan itu perlu waktu cukup panjang. Lalu, terjadi proses waktu yang cukup panjang dan mengganggu operasi serta kehidupan masyarakat dan pekerja di sana serta semua pemasok yang menggantungkan hidupnya selama ini.

"Jadi 51% yang didapatkan pihak Indonesia itu adalah berupa peralatan dan sistem manajemen, bukan tambangnya. Tambang itu adalah miik negara," jelas Jonan.

"Kalau ada yang bilang saya bisa mengoperasikan dan mengerti teknologinya, tanpa ada destruksi (gangguan), kalau ada tolong orangnya ke saya. Kalau komentar jangan hanya asal komentar," tutup Jonan.