alexa-tracking

Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b47343d56e6afbb588b4575/pengelolaan-10-bandara-akan-berpindah-ke-swasta
Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta
Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta
Potret ruang tunggu di Bandara Radin Inten II, Bandar Lampung, Lampung, 30 Maret 2018.
Pemerintah sudah memberi lampu hijau keterlibatan swasta dalam pengelolaan bandara.

Jika berjalan lancar, Kementerian Perhubungan akan segera melepas pengelolaan sepuluh bandara kepada badan usaha pelat merah pun swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Sepuluh bandara itu adalah Radin Inten II, Lampung; HAS Hanandjoeddin, Bangka Belitung; F.L Tobing, Sibolga; Maimun Saleh, Sabang; Tjilik Riwut, Palangka Raya; Fatmawati, Bengkulu; Sentani, Jayapura; dan masing-masing satu bandara di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nias.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bandara yang paling siap untuk dilepas saat ini adalah Tjilik Riwut di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Jika tak ada aral melintang, proses pengambilalihan kelola bisa rampung pada akhir tahun.

Sementara, melansir Liputan6.com, sembilan bandara lainnya masih dalam proses penghitungan valuasi.

Terkait valuasi, Budi mengaku Tjilik Riwut “dilepas” di kisaran harga Rp200 miliar hingga Rp400 miliar. “Itu harganya relatif tidak besar dan juga tidak kecil,” sebut Budi.

Sementara, badan usaha yang disebut akan mengambil alih kelola Tjilik Riwut adalah PT Angkasa Pura (AP) II.

Ketertarikan AP II dalam pengambilalihan bandara-bandara yang selama ini berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan itu sudah diungkapkan sejak lama.

Selain itu, penyerahan kelola bandara kepada AP II ini tidak akan menjadi seremonial yang pertama. Sebab, pada Desember 2017, Kementerian Perhubungan telah menyerahkan pengelolaan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, kepada AP II.

Pada 15 Januari 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyerahkan hak pengelolaan di tujuh bandara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kepada AP II.

Ketujuh bandara yang dimaksud sama dengan keterangan di atas, dikurangi tiga bandara di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nias.

Demi memuluskan proses ini, AP II juga berencana untuk menerbitkan obligasi jangka panjang senilai Rp1 triliun pada akhir tahun. Direktur Utama AP II, Muhammad Awaluddin, mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan operasional bandara baru.

“Untuk tahun ini, capex (capital expenditure/capex) kami Rp18,7 triliun, sekitar 60 persennya tetap untuk Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk pengembangan alih izin operasional capex yang disiapkan Rp3 triliun,” ujar Awaluddin dalam CNBC Indonesia.

Terlepas dari ketertarikan AP II, pemerintah juga telah lama berniat untuk melibatkan pihak lain untuk mengelola aset-aset negara ini. Utamanya bandara yang dinilai kurang layak secara ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah berujar, kebijakan ini diperlukan agar pengelolaan aset-aset itu tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tapi Luhut memastikan, kebijakan ini tak berarti pemerintah melepas aset negara sepenuhnya kepada pihak swasta. Cara kerja skema yang berlaku nantinya akan mirip seperti keterlibatan swasta pada proyek pembangunan jalan tol.

Pemerintah akan memberikan hak konsesi kepada swasta dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa konsesinya habis, aset tersebut akan kembali kepada negara. Biasanya, lama konsensi yang berlaku pada proyek jalan tol bisa mencapai 30 sampai 40 tahun.

Ada istilah baru untuk skema ini, yakni limited concession scheme (LCS). Dalam skema ini, investor akan membayar uang dalam jumlah besar di awal kerja sama (upfront cash) kepada BUMN yang menjadi operator.

Ide skema LCS sebenarnya telah ada sejak tahun lalu, namun belum ditindaklanjuti. Baru pada tahun ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana untuk segera menelurkan aturan terkait LCS.

Selain bandara, pemerintah juga berencana untuk mengalihkan pengelolaan sejumlah pelabuhan. Pada April 2018, Kemenhub mengeluarkan wacana untuk memberikan pengelolaan delapan pelabuhan kepada badan usaha yang menjadi anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, pemerintah sengaja menyerahkan pengelolaan kepada INSA untuk memberi kesempatan pada swasta mengelola pelabuhan. Sebab, mayoritas pelabuhan yang tidak dikelola Kementerian Perhubungan ada di bawah kendali PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Adapun delapan pelabuhan yang akan ditawarkan adalah Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara; Pelabuhan Anggrek, Gorontalo; Pelabuhan Bau-bau, Sulawesi Tenggara; Pelabuhan Serui, Papua; Pelabuhan Tobelo, Maluku Utara; Pelabuhan Pomako, Timika; Pelabuhan Kaimana, Papua Barat; dan Pelabuhan Tahuna, Sulawesi Utara.
Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ndah-ke-swasta

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta Sebagian besar sektor menghijau, IHSG ditutup naik

- Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta Lelang kain kiswah Kakbah milik Suryadharma Ali

- Pengelolaan 10 bandara akan berpindah ke swasta Chevron mundur dari pengelolaan Blok Selat Makassar

×