alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b468b7ca09a3967468b4596/mk-terima-gugatan-dari-sepertiga-peserta-pilkada-2018

MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018

MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018
Tim Kuasa Hukum calon petahana Walikota dan Wakil Walikota Makasar yang didiskualifikasi, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (kanan) mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 di Makassar, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Rusda Mahmud dan Sjafei Kahar (RM-SK) masih percaya bahwa mereka bisa menang.

Pasangan petarung yang memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara itu meyakini ada banyak kecurangan di balik penyelenggaraan pemungutan suara serentak maupun ulang, kemarin.

Keyakinannya itu berujung ke meja pendaftaran sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/7/2018).

Melalui kuasa hukumnya, Andre Darmawan, pasangan ini meminta MK untuk membatalkan keputusan pleno rekapitulasi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hasil rekapitulasi KPU untuk Sulawesi Tenggara disebutkan, perolehan suara terbanyak adalah milik pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas dengan 43 persen, baru disusul Rusda Mahmud-Sjafei Kahar dengan 31,58 persen, dan Asrun-Hugua dengan 24,73 persen.

Gugatan diajukan pada sekitar pukul 14.45 WIB, berselisih beberapa jam dari batas akhir pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada ke MK dengan nomor tanda terima 58/PAN/PHP-GUB/2018 .

Andre enggan menjabarkan materi gugatannya lantaran pihaknya masih terus merampungkan bukti-bukti pelanggaran itu. "Kita masih mau finalkan. Nanti kita sampaikan selanjutnya," kata Andre dalam lansiran Sultrakini.com.

Sengketa yang diajukan Rusda-Sjafei ini berada di urutan ketiga terakhir dalam lis pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada yang dibuka MK sejak 4 Juli 2018 hingga 11 Juli 2018.

Mengulik situs resmi Mahkamah Konstitusi, sampai batas akhir pengajuan gugatan, MK sudah menerima 60 permohonan. Jumlah itu setara dengan sepertiga dari 171 kabupaten/kota/provinsi yang melaksanakan pemilihan serentak kemarin.

Mengutip catatan Media Indonesia, pada 2017, jumlah permohonan sengketa yang masuk mencapai 53 dari 101 daerah yang ikut pilkada. Sementara, pada 2015 terdapat 147 permohonan sengketa ke MK dari 264 daerah yang menggelar pilkada.

Ketua MK, Anwar Usman mengaku, seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (PHP Kada 2018) di MK sudah siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Gugus tugas itu meliputi hakim konstitusi, kepaniteraan, dan juga Sekretariat Jenderal MK.

Dari seluruh permohonan yang maksud, MK akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan. Jika ada yang tidak lengkap, maka pemohon akan diminta untuk melakukan perbaikan dan selanjutnya akan masuk dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK).

Jika sudah beres, pemohon akan menerima salinan permohonan sambil menunggu pemberitahuan jadwal sidang. Persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018.

MK sudah harus menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada pada 26 September 2018.

Penetapan hasil pilkada yang tidak menjadi sengketa akan dilakukan oleh KPU setelah MK mendapat kepastian tak ada gugatan dari peserta pemilihan. Sedangkan penetapan hasil pilkada yang menjadi sengketa baru dilakukan setelah ada putusan dari MK.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, kemungkinannya tidak semua permohonan akan ditindaklanjuti hingga persidangan.

Sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, gugatan PHP akan diterima jika selisih suara antara satu pasangan calon dengan lainnya berada pada rentang 0,5 persen-2 persen.

Berkaca dari aturan itu, pengajuan yang dilakukan pasangan Rusda-Sjafei dari Sulawesi Tenggara itu bisa jadi akan ditolak karena besarnya selisih ambang batas perolehan suaranya dengan rivalnya.

Menurut Arief, ada delapan perkara yang berpotensi untuk dilanjutkan, yakni sengketa Pilgub Maluku Utara, Pilkot Cirebon, Pilkot Tegal, Pilbup Sampang, Pilbup Nagekeo, Pilbup Boolang Mongondow, Pilbup Deiyai, dan Pilbup Timor Tengah Selatan.

Praktisi Hukum Pemilu, Ahmad Irawan dalam Tribunnews berpendapat, para pasangan calon yang jumlah selisihnya melebihi presentase tersebut, sebaiknya tidak usah mengajukan sengketa, karena hal itu hanya akan menguras waktu, tenaga, dan biaya pasangan calon.

"Belum lagi tensi politik dan potensi konflik yang ada di daerah," ucap Ahmad.

Aturan selisih suara ini sudah mengikat dan tidak bisa diganggu gugat, meski banyak ahli dan fakta yang dihadirkan untuk membujuk MK.

"Ikutilah proses persidangan dan didampingi konsultan hukum yang kompeten, berpelangaman, dan terpercaya. Percayalah, jika selisih suara telah melebihi ambang batas presentase, maka permohonan tersebut akan diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK," tukasnya.
MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-pilkada-2018

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018 Kesiapan menuju Asian Games 2018

- MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018 Pokoknya cawapres untuk Prabowo harus dari PKS

- MK terima gugatan dari sepertiga peserta Pilkada 2018 Pemilih milenial tak otomatis mencoblos calon milenial

Urutan Terlama
indo indo..apa2 ambekan


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di