alexa-tracking

Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b45faa51cbfaa92238b4568/mengatasi-si-miskin-palsu-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru
Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru
Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru
Ilustrasi: Hindari pemalsuan Surat Keterangan TidakMampu untuk keperluan penerimaan peserta didik baru
Demi anak-anaknya bersekolah, beberapa orang mendadak berstatus miskin. Mereka bukan jatuh bangkrut akibat tingginya biaya sekolah bagi anak-anaknya. Mereka hanya mengubah statusnya menjadi keluarga tidak mampu untuk memenuhi syarat memenangkan peluang bersekolah.

Dalam dua tahun ini pemerintah memang membuat ketentuan untuk memberi tempat khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemerintah menetapkan kuota khusus bagi peserta didik yang secara ekonomi tergolong tidak mampu.

Tahun lalu, lewat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017, pemerintah daerah provinsi diwajibkan untuk menerima peserta didik baru yang berasal keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakannya.

Tahun ini, lewat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018, kewajiban untuk menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan kuota minimal 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain wajib menerimanya, berbeda dengan tahun lalu, peraturan tahun ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membebaskan biaya pendidikannya.

Untuk membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga tidak mampu, peserta didik baru harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dengan ketentuan itu, pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa warga negara yang tergolong miskin mendapat akses pendidikan secara lebih adil.

Di beberapa daerah, ketentuan kuota minimal 20 persen bagi keluarga tidak mampu itu dijadikan dasar untuk menyediakan jalur PPDB berdasarkan SKTM. Ada juga yang menyebutnya sebagai jalur keluarga miskin.

Itu sebabnya, di beberapa daerah permintaan SKTM meningkat tajam untuk kebutuhan PPDB ketimbang hari-hari biasa. Sementara di beberapa daerah lain dilaporkan peminat PPDB jalur SKTM atau jalur keluarga miskin tidak banyak diminati.

Di Kota Denpasar, misal, total kuota untuk PPDB jalur keluarga miskin adalah sebanyak 378 siswa untuk 12 SMP negeri-–atau 10 persen dari total siswa yang akan diterima. Sampai hari terakhir pendaftaran untuk jalur tersebut, hanya ada 241 siswa yang mendaftar.

Di Cirebon, SKTM tidak berlaku dalam PPDB. Dinas Pendidikan Kota Cirebon hanya membuka jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan akademis, tanpa melihat riwayat kemampuan ekonomi siswa.

Salah satu daerah yang dilaporkan mengalami peningkatan permintaan SKTM untuk kebutuhan PPDB adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhir Juni lalu di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bantul, misal, terlihat ribuan orang mengantre untuk mendapatkan SKTM.

Antrean yang mengular juga dilaporkan terlihat di Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Meski tidak mencapai ribuan, antrean pemohon SKTM di kantor itu mencapai ratusan setiap harinya pada akhir Juni lalu.

Tak ada yang salah dengan peningkatan permintaan SKTM itu jika memang dilakukan oleh mereka yang tergolong tidak mampu. Mereka sedang meminta haknya. Lain soal jika mereka yang bukan berasal dari keluarga miskin ikut-ikutan meminta dan memanfaatkan SKTM demi meloloskan anaknya bersekolah.

Tahun lalu, PPDB juga diwarnai dengan penggunaan SKTM oleh mereka yang sebetulnya tergolong kaya. Tentu ada manipulasi dan pemalsuan dalam kasus seperti itu.

Sayangnya, hal serupa terulang lagi tahun ini.

Ikut memantau verifikasi SKTM di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menulis di akun Instagramnya, “Hasilnya ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan.”

Angka itu tentu menunjukkan jumlah yang besar; lebih dari separuh jumlah pengguna SKTM dalam PPDB online untuk SMAN dan SMKN di Jawa Tengah.

Indikasi pemalsuan SKTM juga terjadi di daerah lain, seperti Blora. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, juga mengakui adanya praktik pemalsuan SKTM dalam proses PPDB tahun ini.

Praktik pemalsuan SKTM bukan sekadar mencurangi sistem namun juga merugikan pendaftar lain yang bisa jadi tersisih akibat pemalsuan itu, dan merusak asas keadilan. Itu terjadi karena Peraturan Menteri terkait PPDB di banyak daerah diterjemahkan menjadi pembagian jalur PPDB dan pembobotan peringkat.

Terjemahan itu bisa mengakibatkan pendaftar yang berprestasi terdesak dari sisi pembobotan oleh mereka yang mempunyai SKTM. Terlebih lagi, peraturan menteri tersebut hanya menentukan kewajiban menerima peserta didik dari keluarga tidak mampu batas minimal 20 persen namun tidak menentukan batas maksimalnya.

Persoalan pemalsuan SKTM untuk keperluan PPDB harus diselesaikan dengan baik. Pemeriksaan faktual atas setiap SKTM yang diterima oleh sekolah wajiblah dilakukan agar asas keadilan terpenuhi. Selain itu, para pemalsu SKTM perlu diproses secara hukum untuk menimbulkan efek jera.

Praktik pemalsuan SKTM yang sudah terjadi dalam dua tahun ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan menghindarkan penerjemahan yang keliru dari pemerintah daerah.

Kuota penerimaan peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu harus terukur; tidak hanya ditentukan batas minimalnya. Pembagian jalur dan pembobotan nilai dalam PPDB harus adil, transparan, dan bebas dari kesalahan tafsir oleh pemerintah daerah.

Mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu tentu perlu dilindungi aksesnya terhadap pendidikan. Namun perlindungan itu harus disusun dalam peraturan dan sistem yang bisa menangkal potensi manipulasi dan pemalsuan dari pihak-pihak manapun.
Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...rta-didik-baru

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru Karut marut informasi publik di balik susu kental

- Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru Harus cermat menyikapi perang dagang AS

- Mengatasi si miskin palsu dalam penerimaan peserta didik baru Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas

image-url-apps
buset banyak amat ye yg suka gratisan, dasar manusia tak pernah tersentuh dunia pendidikanemoticon-Ngakak

Pertamaxemoticon-Blue Guy Cendol (L)