alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b45cc3c902cfeea218b4594/hindari-perang-dagang-pemerintah-lobi-as-lewat-diplomasi

Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi

Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi
Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita saat menghadiri Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Hanoi, Vietnam, 20 Mei 2017.
Pemerintah Indonesia terus menyiapkan sejumlah strategi untuk menghindari risiko perang dagang yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Yang teranyar, pemerintah akan memperjuangkan fasilitas insentif bea masuk produk impor yang selama ini diberikan oleh pemerintah AS kepada Indonesia melalui Generalized System of Preference (GSP). Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan salah satunya lewat jalur diplomasi.

Dilansir dari CNN Indonesia, Enggar menyebut akan berkunjung ke Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) di Washington untuk membahas peninjauan ulang fasilitas GSP pada akhir Juli 2018. Rencananya, Enggartiasto akan bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

"Mereka (USTR) mengundang kami untuk duduk bersama membahas mengenai fasilitas GSP yang diberikan kepada kita (Indonesia)," ujar Enggar usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Rabu (11/7/2018).

Sebelumnya, USTR mengumumkan tengah meninjau ulang pemberian keringanan bea impor terhadap tiga negara berkembang yakni Indonesia, India, dan Kazakhstan.

Sejak pengumuman tersebut muncul, pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di AS terus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan AS guna memastikan kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap 3.547 produk impor dari Indonesia yang selama ini menikmati fasilitas GSP.

"Duta besar RI di sana juga telah melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan mereka," katanya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga telah meminta para menteri segera menyelesaikan perjanjian bilateral. Dengan begitu, Indonesia bisa memiliki landasan perdagangan, perpajakan, hingga investasi yang menguntungkan kedua negara dalam ikatan perjanjian.

Enggar menyatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang dari perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Peluang yang dimaksud, adalah potensi hilangnya pasokan dari AS ke Tiongkok. Caranya dengan memanfaatkan potensi perjanjian ASEAN-Tiongkok.

Evaluasi dilakukan guna menentukan produk apa saja yang masih layak menerima GSP. Bila GSP AS untuk Indonesia dihilangkan maka biaya ekspor Indonesia ke AS menjadi lebih mahal.

Pemerintah AS, lanjut Enggar, meminta agar Indonesia berkomitmen untuk tidak memberlakukan hambatan nontarif pada produk impor asal AS. Salah satunya, produk hortikultura.

Pada 2013 Indonesia sempat mendapatkan gugatan dari AS dan Selandia Baru atas berbagai hambatan dagang nontarif pada produk hortikultura dan hewan yang diberlakukan Indonesia sejak 2011. Indonesia pun akhirnya kalah pada gugatan yang disengketakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan harus menyesuaikan peraturan paling lambat 22 November 2017.

"Mereka (AS) tidak mau ada hambatan bagi ekspor mereka (AS) ke sini. Kita kan sudah surplus besar tetapi (ekspor AS) masih dihambat pula," ujarnya.

Alhasil Indonesia harus melakukan penyesuaian dengan menerbitkan sejumlah peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (ILMATE Kemenperin), Harjanto, menyampaikan pihaknya juga tengah menyiapkan langkah antisipasi evaluasi GSP yang dilakukan oleh AS-- khususnya yang berdampak pada industri logam.

Ia menilai Indonesia perlu memperbanyak pasar baru. Dengan begitu, ekspor produk Indonesia tidak hanya mengandalkan permintaan dari satu negara tertentu.

Produk sektor logam dari Indonesia yang saat ini mendapat fasilitas keringanan bea masuk ke AS adalah mesin dan produk-produk elektronik.

"GSP ada batasnya, ada nilai optimal. Saat ini kita dianggap berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS," kata Harjanto dilansir Bisnis Indonesia, Rabu (11/7).

GSP merupakan kebijakan perdagangan unilateral. Artinya penerima fasilitas ditetapkan sepihak oleh AS. Fasilitas ini biasanya berupa pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.
Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ewat-diplomasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi Indonesia masuk daftar 10 negara teraman di dunia

- Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi Serikat Pekerja Pertamina tolak akuisisi PGN ke Pertagas

- Hindari perang dagang, pemerintah lobi AS lewat diplomasi Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di