alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pengamat Perbankan Nilai Perkara BLBI Tak Seharusnya Disidangkan
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b45a6cd54c07a732d8b456d/pengamat-perbankan-nilai-perkara-blbi-tak-seharusnya-disidangkan

Pengamat Perbankan Nilai Perkara BLBI Tak Seharusnya Disidangkan

Pengamat perbankan dan masalah keuangan Eko Supriyanto menyatakan kasus penyelesaian permasalahan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret mantan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung tidak layak dipersidangkan.

"Karena sudah menyelesaikan kewajiban MSAA untuk memberikan kepastian hukum," kata Eko di Jakarta, Rabu (27/6).

Eko mengatakan, seluruh penyelesaian persoalan BLBI dianggap tindak pidana korupsi sehingga muncul ketidakadilan. Padahal, pemerintah sudah membuat kebijakan terhadap pihak yang kooperatif mendapat insentif dan tidak dikenakan penalti.

Sebanyak lima pemegang saham perusahaan yang telah menyelesaikan kewajiban melalui MSAA di antaranya Anthony Salim (BCA), Sjamsul Nursalim (BDNI), Sudwikatmono (Bank Surya), dan Ibrahim Risyad (RSI).

Terkait BDNI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan Surat Keterangan Lunas (SKL) layak diberikan karena BDNI telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati MSAA dan perubahan sesuai kesepakatan pemerintah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 pada 30 November 2006.

Eko mengungkapkan, tindakan pemerintah menghadapi krisis keuangan global pada 1997 melalui prinsip "out of court settlement" dalam bentuk Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

PKPS itu dengan skema "Master Settlement and Acquisition Agreement" (MSAA), "Master Refinancing and Notes Issuance Agreement" (MRNIA) dan Akte Pengakuan Utang (APU).

Era Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati telah membuat kebijakan penyehatan perbankan. Sedangkan di era pemerintahan Soeharto, dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada Januari 1998.

Program rekapitalisasi perbankan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi perbankan dilakukan ketika BJ Habibie memimpin. Selanjutnya, Gus Dur membentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan Keppres 177/1999 yang memberikan pedoman kepada BPPN.

Pada 2000, disahkan UU Nomor 25/2000 tentang PROPENAS yang antara lain memberikan landasan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para obligor yang kooperatif dan pemberian pinalti kepada obligor yang tidak kooperatif.

Sejak 2001, pemerintahan Megawati menetapkan kebijakan-kebijakan untuk melanjutkan penanganan dampak krisis ekonomi dan kondisi perbankan, terutama terkait pengambil-alihan aset obligor serta penjualan aset.

Ditetapkan TAP MPR X/2001 dan TAP MPR VI/2002 yang mengamanatkan kebijakan MSAA dan MRNIA secara konsisten dengan UU Propenas. Demikian dilansir Antara.

https://www.gatra.com/rubrik/nasiona...ya-Disidangkan

pengamat gan
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03
Kewajiban belum beres udah dikasih surat lunas goblok Mega dan pejabat
rakyat empat turunan yang disuruh nombok rampok sipit
Quote:


kamu cuma bicara setelah bukan sebelum yg jadi sebab utama...tuduhanmu bias gak bisa dibuktikan
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03
Quote:


Gw msh kecil pas krismon. Tp kalo ngga salah inget bunga bank memang gila2an pd waktu itu. Ortu gw aja ngga mampu bayar kredit bank pd waktu itu. Kredit macet tjd dimana2. Terus pd era Gus Dur diadakan semacam pemutihan. Para nasabah yg kena kredit macet diberi keringanan asal mau melunasi hutangny ke bank.
Quote:


gan bukannya bank2 penerima blbi itu banyak pinjaman buat grupnya sendiri juga, alias tangan kanan ambil dari masyarakat, dimasukkin kantong kiri, perusahaan kena krismon gak bayar utang ke bank, banknya gak ada uang buat bayar masyarakat, terpaksa pemerintah kasih blbi....drpd chaos..

Hubungannya apa sama presiden mau ambil peruaahaan2 mrk?
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03
Quote:


nah intinya ada kerugian negara apa tidak ?
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03
Quote:


oh, jadi elu memaklumi perbuatan mereka. terus siapa yang akan menggati kerugian negara puluhan Triliun akibat para obligor yang kabur ini ?
Diubah oleh vsonic
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di