alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b458cfc98e31b084e8b4582/sorotan-masalah-kppu-dalam-ruu-monopoli

Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli

Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli
Ilustrasi foto. Pedagang merapikan produk jus instan yang dijual di agen grosir di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7/2018).
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan bisa memperkuat kinerja lembaga.

Sebab saat ini undang-undang (UU) lama masih memiliki sejumlah persoalan yang menghambat pengusutan perkara persaingan bisnis tidak sehat. Sementara tahapan terakhir dari proses revisi ini sudah memasuki pengecekan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Proses ini berlangsung cukup panjang, karena sempat ada usulan untuk menempatkan KPPU di bawah kementerian. Padahal, KPPU berharap posisi mereka tetap independen dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

"Masalah ini yang harus diselesaikan dan kewenangan KPPU diperkuat di undang-undang yang baru," kata Ketua KPPU Kurnia Toha dalam konferensi pers di Kantor Pusat KPPU seperti dikutip dari Tempo.co, Rabu (11/7/2018).

Kurnia mengatakan hal utama yang menjadi sorotan adalah penentuan subjek hukum yang bisa disasar oleh KPPU. Dalam UU lama, subjek pelaku hanya bisa disematkan kepada pelaku usaha dan bisnis yang beroperasi di Indonesia. Padahal di negara lain, subjek hukum bisa lebih luas hingga pelaku usaha luar negeri yang memiliki dampak pada perekonomian nasional.

Alhasil, dengan aturan yang lama, ruang gerak KPPU sangat terbatas. Namun jika subjek diperluas, maka pintu negosiasi dan kerja sama lain akan terbuka kemudian.

"Di negara lain, bukan hanya pelaku usaha di Indonesia saja yang bisa diperiksa, tapi juga pelaku usaha di luar negeri yang melakukan aktivitas ekonomi dan berdampak terhadap negara yang bersangkutan. Seharusnya itu bisa kita periksa," kata Kurnia.

Masalah kedua ada pada notifikasi merger atau penggabungan usaha. Menurut dia, sistem saat ini hanya membuat KPPU bisa memindai pada tahapan post-merger. Padahal, hampir semua negara menerapkan pre-merger atau pengecekan oleh KPPU sebelum dilakukan penggabungan dua usaha.

"Kalau setelah gabung diminta bubar, tentu cost-nya lebih tinggi," kata dia.

Masalah ketiga adalah soal status Sekretariat Jenderal KPPU yang belum jelas. Saat ini, kata Kurnia, belum seluruh pegawai KPPU punya status Aparatur Sipil Negara. Bahkan mayoritas pegawai ternyata hanya berstatus kontrak.

Kemudian, masalah besaran denda yang bisa dijatuhkan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha. Saat ini, besaran denda tersebut hanya Rp1miliar -Rp25 miliar dan dianggap belum bisa memberikan efek jera terhadap pelaku yang memiliki keuntungan melebihi besaran denda tersebut.

Denda yang dijatuhkan KPPU memang menjadi alat peringatan untuk pelaku usaha agar menjalankan bisnis secara sehat.

"Denda itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Dan jika tidak ditingkatkan maka akan kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah," kata Kurnia.
Tetap independen
Menanggapi isu independensi KPPU, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan lembaga tersebut tetap akan menjadi lembaga independen. Independensi KPPU diperlukan dalam pengawasan persaingan usaha.

Oleh karena itu, pada RUU Persaingan Usaha pemerintah tidak akan mengubah status KPPU tersebut.

"KPPU perlu sebagai lembaga independen untuk menjaga terjadinya persaingan usaha yang sehat," ujar Enggar dalam Kontan, Rabu (11/07).

Enggar memastikan tidak ada pasal yang menyatakan KPPU harus di bawah kementerian. KPPU tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Anggota Komisi VI DPR, Eka Sastra, pun menegaskan independensi KPPU tetap harus dipertahankan. Ia mengatakan, KPPU merupakan wasit dalam pengawasan persaingan usaha. Sebab pasar perlu dikontrol oleh publik agar tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Dalam dunia bisnis dan pasar, modal cenderung terkonsentrasi dan hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan ekonomi yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir, mengatakan KPPU harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat terkait fungsinya sebagai wasit persaingan usaha. Ia menilai KPPU perlu melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi lembaga itu sendiri.

"Memang sosialisasi tentang jati diri KPPU penting sekali. Masyarakat sendiri masih banyak tidak tahu kalau KPPU itu ada, padahal kita sendiri membutuhkan masyarakat guna mendapatkan dukungan dalam menjalankan program kerja," kata Nyat Kadir saat rapat dengar pendapat dengan KPPU di Gedung DPR RI, Senin (9/7).

Ia pun mendukung KPPU agar menambah anggaran sosialisasi untuk tahun mendatang menjadi Rp7,4 triliun dari anggaran tahun ini yang hanya sebesar Rp3 miliar.
Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...m-ruu-monopoli

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli Rompi oranye kedua buat Zumi Zola

- Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli Misi sukses, 13 orang terperangkap dikeluarkan dari gua Thailand

- Sorotan masalah KPPU dalam RUU monopoli Mewaspadai ancaman terorisme jelang Asian Games

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di