alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b448a34d89b09c0708b456b/penetapan-pemenang-pilkada-2018-tunggu-putusan-sengketa-di-mk

Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK

Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK
Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan keterangan pers tentang hasil akhir rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di gedung KPU, Jakarta, Minggu (8/7/2018).
Pemilihan Kepala Daerah 2018 akan memasuki babak terakhir. Sebagian besar pemenang dalam ajang pemilihan ini sudah terlihat, meski belum semua dapat bernapas lega karena masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan data dari laman KPU, Selasa (10/7/2018) terdapat 114 wilayah yang sudah mengirimkan rekapitulasi dan penetapan suara.

Pada pemilihan gubernur, 12 provinsi yang menyetor hasil rekapitulasi dan penetapan suara adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan ada tiga wilayah di Papua yang mengalami penundaan. Kabupaten Jayawijaya dan Mimika menunda rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilihan, sementara Kabupaten Panai menunda proses pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pasangan calon terpilih tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi, kalau tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penjadwalan penetapan rekapitulasi pemungutan suara tercantum dalam PKPU 2 Tahun 2018.

"Ada waktu 3x24 jam kalau ada yang berkeberatan atas penetapan KPU maka penetapan pasangan calon terpilih akan menunggu putusan sengketa MK," ujar Ketua KPU Arief Budiman melalui laman KPU.

Mahkamah Konstitusi telah membuka pendaftaran perkara sengketa hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota 2018 mulai Rabu (4/7/2018). Sementara pendaftaran perkara sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 baru mulai dilaksanakan pada Sabtu (7/7/2018) hingga Rabu (11/7/2018).

Sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan. MK membuka pendaftaran secara daring (online) melalui laman MKRI.

Setelah melalui proses pendaftaran, berkas permohonan sengketa Pilkada akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan pada 12-17 Juli. Para pemohon harus melengkapi berkas-berkas permohonan pada tanggal 16-20 Juli.

Waktu pendaftaran sengketa pilkada ini sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman teknis dalam penanganan perkara perselisihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

MK akan melakukan registrasi permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli. Proses penanganan perkara sengketa Pilkada 2018 akan berlangsung selama 45 hari kerja sejak berkas yang telah lengkap dicatat dalam BRPK.

Adapun sidang pendahuluan dijadwalkan pada 26 Juli 2018 dan putusan akhir pada 18-26 September.

Hingga Selasa (10/7/2018), Mahkamah Konstitusi sudah menerima 28 permohonan penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada.

"Sudah ada 28 permohonan yang didaftarkan dan teregistrasi, baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun melalui laman khusus (daring)," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Rubiyo dikutip Antaranews.

MK diperkirakan bakal kebanjiran perkara sengketa hasil pilkada. Lembaga ini memprediksi perkara sengketa hasil Pilkada 2018 jumlahnya 96 sampai 112 perkara dari 171 daerah yang menggelar pemilihan. Perkiraan itu berdasarkan pengajuan sengketa pada pilkada 2015 dan 2017 lalu.

Pilkada 2015 tercatat lebih dari 80 perkara dari 151 daerah pilkada sedangkan 2017 berkisar 55 perkara dari 101 daerah yang menggelar pilkada. Sengketa dari satu wilayah, bisa diajukan oleh lebih dari satu pemohon.

Beberapa dalil dalam sengketa Pilkada 2017, seperti dipetakan Lokadata Beritagar.id, adalah kesalahan penghitungan suara, manipulasi DPT, dan netralitas penyelenggara pilkada. Dalil lainnya adalah pengurangan suara, politik uang, politisasi birokrasi, serta syarat pencalonan.
Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...sengketa-di-mk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK 9 Sektor perkasa lambungkan IHSG

- Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK Rencana bisnis PGN usai akuisisi Pertagas

- Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di