alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b44535c5c7798ed6c8b458c/proses-hukum-tersangka-kpk-pemenang-pilkada-tak-bisa-dipercepat

Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat

Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat
Foto ilustrasi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan (kanan) dalam pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat (18/6/2018).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat proses hukum tersangka korupsi yang memenangi Pilkada 2018. Namun, permintaan itu kemungkinan besar akan sulit terwujud.

Tjahjo menyampaikan permintaan itu lantaran tak mau lagi ada pelantikan kepala daerah dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Dan kemungkinan menuju ke sana (pelantikan) tak bisa dihindari karena ada tujuh calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi yang terpilih.

Hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan mereka sebagai pemenang pilkada melalui rapat pleno nanti, mereka tetap akan dilantik karena kasus pidananya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Undang-undang mengatakan begitu walaupun kami akan meminta kepada KPK tolong kepala daerah yang menang, yang statusnya tersangka kalau cukup bukti dan tidak dalam konotasi kami intervensi, agar dipercepat proses hukumnya," ujar Tjahjo dalam detikcom, Senin (9/7/2018).

Calon kepala daerah terpilih dalam pilkada dan status tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan aturan itu, pelantikan tetap berlangsung meski calon kepala daerah terpilih berstatus tersangka. Ketika kasus berlanjut ke pengadilan sehingga statusnya menjadi terdakwa, calon kepala daerah pun tetap dilantik meski kemudian langsung diberhentikan sementara.

Apabila kasus pidananya sudah berkekuatan hukum tetap, kepala daerah terpilih tetap dilantik. Namun, saat itu juga langsung diberhentikan. Jadi, Tjahjo tak bisa berkelit.

Pada Pilkada 2018, ada sembilan calon kepala daerah yang menyandang status tersangka. Mereka adalah calon Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo; calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus; calon Bupati Subang, Imas Aryumningsih; calon Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; calon Gubernur NTT, Marianus Sae; calon Gubernur Lampung, Mustafa; calon Gubernur Sultra, Asrun; serta dua calon Wali Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban dan M. Anton.

Merujuk data rekapitulasi Pilkada 2018 di situs KPU, hanya calon Gubernur Lampung Mustafa dan Calon Wali Kota Malang Ananda Gudban yang gagal menjadi pemenang. Artinya, tujuh calon lainnya tetap akan dilantik walau berstatus tersangka--termasuk pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar yang menang di provinsi Maluku Utara.

Dan bila hingga batas waktu pelantikan, proses hukum mereka belum selesai, mereka tetap akan dilantik. Artinya, Pilkada 2018 mencetak rekor baru jumlah kepala daerah yang dilantik saat berstatus tersangka.

Menurut data BBC, 16 Februari 2018, pada Pilkada 2017 dan Pilkada 2015 masing-masing melahirkan empat kepala daerah yang dilantik ketika menyandang status tersangka. Sementara pada Pilkada 2012, tulis Merdeka.com (25/12/2013), ada dua kepala daerah berstatus tersangka yang dilantik.

Jadi, ini membuktikan keinginan Tjahjo agar proses hukum tersangka KPK yang memenangi pilkada dipercepat bakal sulit terwujud. Apalagi proses pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap cukup panjang karena hingga tingkat banding di Mahkamah Agung (MA).

Andai salah seorang dari tujuh kepala daerah terpilih di atas menyandang status terdakwa atau artinya sudah masuk dalam persidangan, Kementerian Dalam Negeri tetap harus melantiknya di dalam tahanan.

Sementara KPK menolak permintaan Tjahjo. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan proses hukum mengacu pada KUHP. Febri menjelaskan ada tahapan yang harus dilalui, termasuk yang tak kalah penting adalah aspek pembuktian.

Itu sebabnya proses hukum tak bisa dipercepat karena alasan lain. "Itulah prioritas utama KPK," kata Febri kepada Viva, Selasa (10/7).
Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...isa-dipercepat

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat Penyebab melambungnya harga telur usai Lebaran

- Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat 4 anak lagi diselamatkan, misi ke-3 disiapkan di gua Thailand

- Proses hukum tersangka KPK pemenang pilkada tak bisa dipercepat Gerakan solidaritas bersama untuk Najib Razak



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di