alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Protes warga pada sistem zonasi sekolah
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b433fc01ee5df82558b456f/protes-warga-pada-sistem-zonasi-sekolah

Protes warga pada sistem zonasi sekolah

Protes warga pada sistem zonasi sekolah
Puluhan orang tua murid melakukan aksi unjuk rasa dengan menyegel gerbang sekolah SMP 23 Tangerang di Panunggangan Utara, Tangerang, Banten, Senin (9/7/2018).
Puluhan orang melakukan aksi demo di gerbang SMPN 23 Kota Tangerang, Banten, Senin (9/7/2018). Para pendemo diketahui merupakan warga setempat, tepatnya berasal dari RW 04 Kelurahan Panunggangan Utara, Kota Tangerang, Banten.

Mereka memblokade gerbang. Sejumlah orang tua murid di dalam sekolah yang baru saja mendaftarkan ulang anaknya untuk masuk SMPN 23 pun terpaksa keluar dengan memanjat pagar.

Sementara, perwakilan pendemo masuk dan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Tangerang Abduh Surahman beserta jajaran di SMPN 23.

Warga yang membawa serta spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan itu melayangkan aksi protes dengan alasan anak-anaknya tak diterima di sekolah tersebut.

"NEM anak saya di atas 20, nilai bagus, dan pendaftaran sesuai zona. Masa dekat sekolah tidak bisa masuk, sedangkan yang dari luar bisa dengan NEM di bawah 20. Ini enggak adil," jelas Rustama Manalu, salah seorang pendemo, seperti dikutip Suara.com.

Para orang tua pun mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan pihak sekolah memfasilitasi anak-anaknya agar dapat bersekolah di sana. Mereka bergeming, menghalangi gerbang, dan menyegelnya dengan lakban ketika Abduh hendak keluar sekolah untuk kembali ke kantornya. Ia pun sempat berdebat tapi pendemo kukuh untuk menahannya hingga tuntutan dikabulkan.

Abduh pun telah menegaskan kepada warga bahwa dirinya tetap mengacu kepada aturan dan sistem yang berjalan. Dia tidak bisa asal memasukkan siswa di luar sistem dan aturan yang ada.

Aksi protes ini ternyata bukan yang pertama dilakukan. Pada Kamis (5/7), puluhan warga juga tercatat mendatangi SMPN 23 dengan alasan serupa.

Mereka mempertanyakan sistem zonasi di SMPN 23 yang dianggap kurang jelas dan transparan. Sebab, tahun lalu SMPN 23 masih menerima siswa dari kelurahan yang sama dan tahun ini wilayahnya dipersempit jadi sebatas lingkup Rukun Warga (RW). Warga yang tinggal persis di depan sekolah pun tak bisa mendaftar karena berbeda RW.

Saat itu, Abduh sempat keluar untuk menemui warga dan menjelaskan duduk persoalannya. Menurutnya, sekolah tetap tak dapat menerima anak yang tidak masuk dalam zonasi penerimaan siswa baru.

"Kita tetap pada aturan. Jadi kita tidak dapat mengakomodir. Karena kita menggunakan sistem batas administrasi," kata Abduh, Senin (9/7).

Pada saat demo pertama, Abduh juga sempat menyarankan warga agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah swasta terlebih dahulu selama satu tahun lalu pindah ke sekolah yang lebih dekat melalui sistem mutasi.

Ia mengimbau warga agar tak khawatir soal biaya, apalagi Kota Tangerang juga telah menetapkan program Tangerang Cerdas. Pada program ini, Pemkot turut membantu kucuran dana yang akan digunakan sebagai Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sehingga sekolah swasta pun bisa memberikan gratis iuran sekolah kepada siswa terpilih.

"Itu sebagai sebuah solusi agar sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ini tidak rusak," jelas Abduh.

Meski begitu, dia menegaskan akan tetap melaporkan hasil pertemuan kepada wali kota.

Hal yang sama pun terjadi di Yogyakarta. Di Kota Gudeg ini, sistem PPDB dengan zonasi jarak baru pertama kali diberlakukan. Alhasil para orang tua calon murid menemui sejumlah kendala.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta untuk menyiapkan inventarisasi permasalahan tersebut. Ia juga akan melakukan evaluasi atas aturan tersebut tahun ini.

Lain cerita di Banyumas, Jawa Tengah. Di Kabupaten ini hingga 6 Juli lalu masih ada 13 sekolah yang belum memenuhi kuota siswa. Sekolah-sekolah tersebut pun membuka pendaftaran gelombang kedua yang bisa diisi oleh semua calon siswa tanpa melihat zonasi.

Sistem zonasi ini memang memicu protes para orang tua calon murid. Bahkan situs petisi daring Change.org pun saat ini punya dua petisi berjalan yang dilayangkan untuk mengganti sistem zonasi.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sistem zonasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018 masih belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. PPDB juga dilaksanakan berbeda-beda di setiap wilayah.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang pun menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengintervensi daerah-daerah dan mengevaluasi sistem tersebut. Targetnya, persoalan ini akan rampung pada Desember 2018.
Protes warga pada sistem zonasi sekolah


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...zonasi-sekolah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Protes warga pada sistem zonasi sekolah 5 Gedung di Jakarta tak gubris aturan sumur serapan

- Protes warga pada sistem zonasi sekolah Dua orang jadi tersangka kandasnya Lestari Maju

- Protes warga pada sistem zonasi sekolah 4 Selamat, 9 masih terjebak di gua Thailand

Alamat mesti gendutin tabungan demi sekolah swasta yg bagusemoticon-Cape d...
Diubah oleh unyiliwiliwil77


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di