alexa-tracking

Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b432aa4e052279b078b4587/ditjen-pajak-bisa-segera-intip-data-wni-di-as
Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS
Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS
Seorang wajib pajak menyampaikan laporan SPT masa PPh 2126 pada hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai, Dumai, Riau, Kamis (21/6).
Pemerintah Indonesia semakin serius untuk mendongkrak penerimaan pajak, salah satunya dengan memburu para wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyepakati perjanjian pertukaran data dengan otoritas AS sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Menurut , Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol , data yang akan diperoleh Indonesia mencakup saldo rekening pada akhir tahun dan penghasilan dari rekening tersebut.

“Data yang diterima tidak ada perbedaan dengan data yang diperoleh melalui program Automatic Exchange of Information (AEoI),” ujar John kepada Beritagar.id, Senin (9/7/2018).

Kesepakatan antara Indonesia dengan AS tertuang dalam Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country (BCAA on CBCR) yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan dan Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service AS, Theodore Setzer, tanggal 13 Juni 2018 di Vaduz, Liechtenstein.

Adapun CBCR memuat informasi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, memuat juga daftar anggota grup usaha dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi, termasuk yang berstatus Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Hingga saat ini terdapat 52 negara atau yuridiksi yang telah memiliki Qualifying Competent Authority Agreement untuk melakukan pertukaran laporan per negara dengan Indonesia.

Secara multilateral, Indonesia telah lebih dulu menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on CBCR pada tanggal 26 Januari 2017. Saat ini, MCAA on CBCR telah ditandatangani oleh 69 negara/yurisdiksi.

Namun, AS sendiri tidak termasuk dalam pihak yang menandatangani MCAA on CBCR, sehingga pertukaran laporan per negara dengan AS harus dilaksanakan secara bilateral berdasarkan BCAA on CBCR.

John mengatakan, pada pertemuan di Liechtenstein, rating Indonesia naik menjadi partially compliant.

Indonesia berada dalam daftar negara yang berada pada rating partially compliant dengan negara/yurisdiksi lainnya, seperti Anguilla, Sint Maarten, Turki, Curaçao, dan Ghana.

Sementara itu, Jepang, Tiongkok, Kolombia, Finlandia, Islandia, Korea, Lithuania, Meksiko, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Estonia, Prancis, Irlandia, Pulau Man, Italia, Jersey, Mauritius, Monako, Selandia Baru, dan Norwegia sudah berada di rating tertinggi, yakni ‘compliant’.

Kenaikan rating ini membuat Indonesia lebih leluasa dalam pertukaran informasi pajak.

“Indonesia berhasil menaikkan ratingnya dalam pertukaran informasi berdasarkan permintaan untuk tujuan perpajakan, dan menempatkan Indonesia sejajar dengan Amerika Serikat dan Jepang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan laporan data keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) di AS menjadi penting karena Amerika berpotensi menjadi surga pajak baru.

"Selain itu, memang mereka berupaya menarik dana masuk ke sana," kata dia dikutip dari Katadata, Jumat (6/7).

Namun menurutnya, proses negosiasi dengan AS terbilang cukup sulit, mengingat AS lebih dominan dalam hal negosiasi dan sifatnya unilateral. Oleh karena itu, ia menilai kecil peluang untuk memperoleh data keuangan dari Amerika.

Sebagai informasi, AS memang tidak mengikuti skema AEoI atau pertukaran data keuangan secara kedua belah pihak seperti negara The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan negara anggota G20 yang lain.

Namun, AS justru sudah menginisiasi skema The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada tahun 2010 yang lebih awal dibandingkan AEoI.

FATCA merupakan perjanjian bilateral antara AS dengan negara-negara lain untuk mencari warga negara AS yang mengemplang pajak.

Skema tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang di Amerika beberapa tahun silam. Oleh karena itu, AS membuat perjanjian dengan negara-negara lainnya untuk menyetor data keuangan warganya, termasuk dengan Indonesia.
Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...data-wni-di-as

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS Komplotan pencuri perlengkapan staf kepresidenan RI berhasil dibekuk

- Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS Cagub tahanan KPK menang di Maluku Utara

- Ditjen Pajak bisa segera intip data WNI di AS Hentikan sebutan kecebong dan kampret

×