alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b42f536dac13ed3058b457f/menilik-potensi-perang-dagang-as-indonesia

Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia

Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia
Presiden AS Donald J. Trump (kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) tampak dalam pembukaan pertemuan G20 di Hamburg, Jerman (7/7/2017).
Otoritas perdagangan Amerika Serikat (AS) tengah meninjau ulang pemberian insentif berupa pemotongan bea masuk terhadap produk impor dari Indonesia. Rencana ini berpotensi mengusik hubungan dagang Indonesia dengan AS yang telah terjalin bertahun-tahun.

Dalam pengumuman resminya, Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mengatakan evaluasi tersebut dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap tiga negara yakni Indonesia, India, dan Kazakhstan, berdasarkan kekhawatiran tentang kepatuhan negara-negara tersebut terhadap program Generalized System of Preference (GSP).

“GSP merupakan alat penting untuk membantu menegakan visi pemerintahan Trump dalam menegakkan prinsip utama perdagangan bebas yang adil di seluruh dunia. Presiden berkomitmen untuk memastikan bahwa negara-negara yang menerima manfaat GSP menjunjung tinggi akhir perjanjian mereka dengan terus memenuhi kriteria kelayakan yang digariskan oleh kongres,” kata Wakil Perwakilan Perdagangan AS Jeffrey Gerrish dikutip, Senin (9/7/2018).

“Kami berharap bahwa India, Indonesia, dan Kazakhstan bisa bekerja bersama kami untuk mengatasi kekhawatiran yang mengarah pada ulasan baru ini.”

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP.

Sesuai dengan ketentuan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO), GSP merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki oleh negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang.

Namun, kebijakan ini tidak bersifat mengikat negara yang memberikan GSP maupun negara yang menerima manfaatnya. Negara yang memiliki program GSP memiliki diskresi untuk menentukan negara mana dan produk apa yang akan memperoleh manfaat GSP dari negaranya.

Hingga saat ini, Indonesia memperoleh manfaat GSP dari beberapa negara seperti AS, Uni Eropa, dan Australia.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta W Kamdani, GSP Amerika Serikat memberikan pemotongan tarif bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13.000 jenis produk yang dikenal oleh pemerintah Amerika Serikat.

GSP AS memiliki tiga kategori manfaat, yakni kategori A, kategori A* dan kategori A+.

Hingga saat ini, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen, dan perkayuan.

Tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS. Berdasarkan laporan GSP AS tahun 2016, Indonesia hanya memperoleh manfaat GSP sebanyak 1,8 miliar dolar AS (Rp25,8 triliun) dari total ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2016 sebesar 20 miliar dolar (Rp286 triliun).

“Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memperoleh manfaat GSP. Sebaliknya, tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS untuk Indonesia diekspor oleh Indonesia ke AS,” ujar Shinta dalam keterangan resmi, Senin (9/7).

Menurut Shinta, manfaat GSP AS untuk Indonesia akan diberikan hingga Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP atau sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitation (CNL) yang ditentukan atau hingga periode program GSP berakhir pada 31 Desember 2020.

Dalam tinjauan ini, AS mengevaluasi apakah Indonesia masih layak atau tidak untuk memperoleh GSP berdasarkan sejumlah parameter.

Parameter pertama yakni terkait akses pasar Indonesia terhadap produk dan pelaku usaha AS. Kedua, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual serta ketiga yakni jaminan hak tenaga kerja.

Tinjauan tahunan terhadap produk GSP sudah dilakukan pada Januari-April 2018 dan sudah selesai dilakukan meskipun belum ada pengumuman lebih lanjut terkait perubahan produk yang akan diberikan manfaat GSP-nya untuk Indonesia.

Evaluasi kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP masih berlangsung dan sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses tinjau ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun 2018.

Apabila proses tinjau ulang kelayakan ini memberikan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, Indonesia akan kehilangan manfaat GSP segera setelah rekomendasi tersebut ditetapkan oleh Trump.

Apabila Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP, produk ekspor Indonesia ke AS yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal oleh AS seperti sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS.

“Secara keseluruhan kami menganggap proses review kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP AS sebagai suatu proses yang penting untuk menjaga hubungan perdagangan strategis Indonesia-AS yang saling menguntungkan,” ujar Shinta.
Pemerintah antisipasi perang dagang
Isu perang dagang sempat memaksa tim ekonomi Kabinet Kerja menghabiskan akhir pekan dengan menggelar rapat koordinasi pada Minggu (8/7).

Berlokasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sejumlah menteri ekonomi membahas strategi khusus untuk menghadapi kebijakan dagang AS yang dinilai meresahkan perdagangan dunia.

Hasil rapat koordinasi tersebut menyepakati rencana pemerintah untuk mengirim tim negosiasi khusus guna menanggapi risiko dicoretnya Indonesia dari daftar penerima manfaat GSP.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan pihaknya akan mengirim tim ke AS untuk mempertahankan perlakuan GSP terhadap Indonesia. Tim khusus ini akan berangkat pada akhir Juli 2018.

"Nanti lah itu kan dikaitkannya dengan GSP kita di-review. Ya kita akan kirim tim ke AS untuk negosiasi supaya fasilitas GSP kita tetap dipertahankan ya kan," ujar Oke dikutip dari Merdeka.

Oke mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi menggerus neraca perdagangan Indonesia di tengah upaya pemerintah untuk mendorong ekspor. Pencabutan manfaat GSP tersebut juga dinilai akan mengurangi daya saing produk Indonesia.
Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...g-as-indonesia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia Untung rugi Jokowi mengambil Cawapres dari koalisi

- Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia Ketika agensi ogah mengiklankan susu kental manis

- Menilik potensi perang dagang AS-Indonesia Tafsir semau Anies soal gratifikasi

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di