Adanya kenaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018 di DKI Jakarta dinilai membuat kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank Indonesia (BI) jadi tak berguna.

Country General Manager Indonesia REA Group/Rumah123 Ignatius Untung mengatakan adanya kenaikkan NJOP di wilayah DKI ini membuat kebijakan pelonggaran LTV dari BI ini jadi tak bermanfaat.

Dia menjelaskan walaupun nantinya bank bisa memberikan kredit 100% atau tanpa uang muka ke nasabah, namun harga rumah jadi semakin mahal, maka pembeli akan jadi lebih kesulitan.

"Memang sebenarnya NJOP naik ini jadi meniadakan benefit-nya LTV. Karena harganya naik. NJOP dibikin harga naik, terus tanpa DP, tapi harga rumah naik sama saja bohong," jelasnya.

"Kebijakan LTV kan baru dimulai 1 Agustus 2018, tapi sekarang NJOP sudah keburu naik. Jadi tergerus, bahkan jadi lebih berat. Harga rumah makin mahal, orang jadi makin nggak bisa beli," sambungnya.

Dia mengatakan, sejatinya pengaruh dari naiknya NJOP kepada industri properti saat ini tidak terlalu menguntungkan. Bahkan bisa dibilang menghambat.

Justru menurutnya kebijakan pelonggaran LTV dari BI dinilai bisa sedikit lebih membantu dan lebih baik dibanding dengan adanya kenaikkan NJOP dari Pemprov DKI.

"Karena kalau kita bicara LTV, mungkin sedikit membantu LTV sebenarnya cuma sekadar kebijakan yang nggak memperburuk, tapi juga mungkin membantu nggak besar-besar banget. Lagi pula itu pilihan orang pakai 0% atau tidak," katanya.

"Sementara kalau NJOP, bukan cuma nggak membantu, tapi mempersulit. Posisinya jadi lebih susah buat penjual dan buat pembeli. Kagok mau beli makin mahal. Yang jual juga sama, orang butuh duit tadinya mau turunin harga rumah, tapi karena NJOP semua naik, jadi lebih rugi kalau jual murah," tutupnya.

Link

Ane ga habis fikir ama pengkritik kebijakan pak Gubernur, bener2 nekat sekali, apa yang bersangkutan sudah melengkapi diri dengan fitur auto mandi dan auto kubur jika jadi mayat kelak???