Pangkalan ojol di dekat Stasiun Jakarta Kota, 24 Mei 2018.
Keberadaan ojol (ojek online atau ojek daring) sudah menjadi andalan masyarakat. Seseorang hanya bermodalkan aplikasi pada ponselnya, bisa langsung pergi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Namun, keberadaannya juga nyaris selalu menuai polemik. Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar Undang-Undang menerima sepeda motor sebagai angkutan umum.

Lalu yang terbaru, Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah mengimbau agar perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring (aplikator) mematikan aplikasi ojol di titik-titik tertentu. Namun, Andri membantah imbauannya untuk menghentikan aktivitas ojol secara permanen.

"Saya minta Grab dan Go-jek, bisa enggak dimatikan aplikasinya di tempat-tempat yang melanggar lalu lintas, karena kan selama ini banyak tuh ojol yang mangkal di lokasi-lokasi yang dilarang bahkan sampai memakan bahu jalan. Itu kan jelas menyalahi aturan," kata Andri kepada Kompas.com, Jumat (6/7/2018).

Andri terpaksa melakukannya karena para pengemudi ojol kerap kedapatan melanggar sejumlah aturan lalu lintas. Padahal dalam pembentukan awal, prinsip dasar transportasi daring adalah untuk memudahkan kedua belah pihak.

Jadi, tak boleh ada pihak yang berhenti dan berkumpul di satu pangkalan. Namun seiring waktu dan jumlah pengemudi serta penumpang yang bertambah, mereka tak segan berhenti dan berkumpul di satu titik, bahkan di bahu jalan dengan membentuk pangkalan yang justru bisa menghambat arus lalu lintas.

Itu sebabnya Dishub DKI akan menerapkan aturan agar pengemudi tak menunggu penumpang di titik macet. Peraturan juga akan memaksa kedua belah pihak tahu tempat yang tepat.

"Jadi dua-duanya teredukasi, ojol enggak menunggu di tempat yang dilarang, masyarakat juga enggak manja minta dijemput di lokasi yang dilarang," ucap Andri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengatakan akan memanggil pihak Go-Jek dan Grab. Pada pertemuan tersebut Sandiaga berencana membahas penataan parkir bagi pengendara ojol di Jakarta.

"Kami akan instruksikan sudin (suku dinas) perhubungan di wilayah untuk memetakan lokasi yang bisa digunakan para (pengemudi) ojek online untuk parkir sementara," ucap Sandiaga seperti dikutip Tirto, Kamis (5/7).

Sandi, sapaan akrabnya, melanjutkan tempat parkir sementara itu bisa digunakan para pengendara ojol untuk menunggu datangnya panggilan penumpang. Kantung-kantung parkir tersebut hingga kini masih dalam tahap pencarian lahan, tapi Andri mengatakan hal itu tak mudah karena kebutuhan lahan pun tidak sedikit.

Andri menegaskan wacana peraturan ini bukan rencana anyar karena sudah dibahas sejak ojol muncul beberapa tahun lalu. Bahkan Andri mengaku sudah pernah memanggil dan memberi arahan kepada pemilik layanan ojol untuk menyediakan halte atau tempat khusus bagi para pengendara sebagai pangkalan.

Hal ini pun sudah diindahkan oleh Go-jek. Mereka telah mendirikan beberapa halte yang terdapat di mal hingga perkantoran.

"Salah satu komitmen kami apakah melihat ada peluang lebih lanjut untuk kerja sama dengan lokasi yang berpotensi jadi shelter, baik yang sifatnya di mal, perkantoran, sehingga mereka (pengemudi) punya tempat menunggu. Ketertiban tidak terganggu," jelas Vice President Director Community Go-jek Jaka Wiradisuria dalam Antaranews, Jumat (6/7).

Sebagai solusi guna menekan pertumbuhan ojol, Pemprov DKI Jakarta sementara menawarkan program One Karcis One Trip (Ok Otrip) yang masih dalam tahap uji coba. Ia melayani masyarakat untuk menggunakan angkutan umum hingga permukiman.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...urai-kemacetan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Stunting dan sampah di Indonesia jadi sorotan Bank Dunia

- Model transgender mewakili Spanyol di Miss Universe

- Korupsi Irwandi, bom Pasuruan, dan tragedi kapal tenggelam