alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3f76d7d675d426108b4572/tak-perlu-tergesa-gesa-rkuhp-harus-dibahas-tuntas

Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas

Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas
Ilustrasi: Pemerintah dan DPR harus membahas RKUHP dalam rentang waktu yang memadai. Tak perlu tergesa-gesa.
Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah dikecam karena mengirimkan surat ke sejumlah pihak –termasuk ke Presiden Joko Widodo- terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Saat itu KPK meminta agar delik tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak dimasukkan ke dalam RKUHP.

Tindakan KPK itu disebut sebagai "bentuk pembangkangan pada birokrasi, pada presiden” oleh Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin. Sedangkan anggota Panitia Kerja RKUHP dari Fraksi Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai KPK sedang melakukan tekanan yang tidak etis.

Rabu (4/7/2018) lalu, sebulan setelah kecaman-kecaman itu, Presiden Joko Widodo menemui pimpinan KPK. Pembicaraan antara Presiden dan pimpinan KPK itu masih di seputar masuknya delik Tipikor ke dalam RKUHP.

Sejak awal KPK memandang, masuknya delik Tipikor ke dalam RKUHP akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal itulah yang disampaikan KPK dalam surat-surat yang dikirim ke berbagai pihak –termasuk Presiden- sejak akhir Desember 2016.

Pemerintah, lewat pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pernah meminta KPK agar tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pencantuman delik Tipikor di RKUHP. Tidak perlu curiga bahwa KPK akan dilemahkan dan kemudian dibubarkan.

Sejak terdengar kabar bahwa Presiden akan menemui pimpinan KPK, muncul harapan bahwa pemerintah akan lebih bersikap lunak terhadap permintaan KPK. Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam keterangannya, ada 5 hal terkait delik Tipikor di dalam RKUHP dibicarakan dalam pertemuan yang bersifat tertutup itu.

Pertama, jika delik-delik Tipikor masuk dalam RKUHP, maka tidak ada keuntungan atau insentif yang didapatkan dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, masuknya delik-delik Tipikor dalam RKUHP akan menimbulkan multi-interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga, masuknya delik-delik tipikor dalam RKUHP akan menghilangkan kekhususan atau keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Hal itu akan mengirim pesan yang tidak baik bagi upaya pemberantasan korupsi.

Keempat, pengaturan kekhususan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius atau kejahatan luar biasa di Indonesia telah diakui dunia internasional dan dianggap sebagai best practices. Memasukkan delik-delik Tipikor dalam RKUHP dianggap sebagai langkah mundur.

Kelima, Presiden mendengarkan concern KPK dan masyarakat serta memerintahkan tim pemerintah untuk memikirkan dan mengkajinya lebih dalam lagi dan tidak perlu terburu-buru pengesahannya agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Usai pertemuan itu Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengaku bahwa Presiden menyambut baik usulan KPK tentang delik Tipikor yang sebaik berada di luar KUHP. Bahkan Agus menyatakan bahwa RKUHP akan disusun berdasarkan masukan dari KPK.

Dalam kesempatan berbeda, Muladi -salah satu anggota tim ahli pemerintah- menyatakan, “Pasal-pasal itu ditangguhkan, kami keluarkan dari RKUHP. Kita menunggu revisi total UU Tipikor. Nantinya, perbaikan UU Tipikor itu memang harus menyeluruh.”

Selain mencabut beberapa pasal terkait Tipikor, Muladi mengatakan bahwa pemerintah memutuskan mencabut pasal tindak pidana HAM berat dari RKUHP.

Keputusan pemerintah untuk mencabut beberapa pasal itu tidak mencerminkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti dikatakan oleh Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, “Itu baru di internal pemerintah. Hasilnya apa, belum resmi ke DPR. Jadi, DPR belum sepakat.”

Menimbang belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR itu, kita patut mengapresiasi Presiden yang –seusai pertemuan dengan pimpinan KPK itu- menginstruksikan menterinya untuk tidak lagi menargetkan RKUHP disahkan pada 17 Agustus mendatang. Tanggal 17 Agustus 2018 memang pernah dijadikan deadline pengesahan KUHP oleh DPR.

Instruksi Presiden dapat memberi ruang yang cukup untuk membahas persoalan-persoalan yang masih ada dalam RKUHP. Kita tahu, persoalan dalam RKUHP bukan melulu soal delik Tipikor dan pasal-pasal yang terkait dengan pidana khusus saja.

Tidaklah pada tempatnya menargetkan pengesahan RKUHP dalam tempo sebulan ke depan, di tengah-tengah masih banyaknya persoalan yang harus di bahas di dalamnya. Bagaimanapun KUHP yang sekarang masih digodok itu akan menjadi produk hukum yang sangat penting bagi negeri kita.

Sangat penting karena KUHP kali ini adalah tonggak bersejarah perundangan bagi bangsa Indonesia. Selama ini kita menyadari bahwa sudah lebih dari tujuh dekade negeri ini menggunakan KUHP buatan kolonial.

Kita harus bangga karena kita bisa dan mampu membuat produk hukum yang menjadi aturan dalam kehidupan keseharian warga negara; bukan undang-undang atau peraturan khusus yang berlaku untuk bidang yang cakupannya sangat terbatas dan jarang digunakan.

Karenanya KUHP tidak boleh dibahas dan disahkan dalam kondisi tergesa-gesa, tidak teliti, dan mengabaikan beragam risiko dalam bidang hukum yang akan menyulitkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di kemudian hari. Kita tidak menginginkan KUHP yang disahkan karena mengejar target penyelesaian sesuai tenggat waktu yang serba mepet.

Pemerintah dan DPR hendaknya duduk bersama kembali untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan dari pihak-pihak lain dalam masyarakat kita dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih terdapat dalam RKUHP. Tidak perlu tergesa-gesa.

Warga negara menghendaki undang-undang yang disusun secara cermat; bukan yang cepat dibuat.
Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...dibahas-tuntas

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas Memenuhi kebutuhan anak-anak di Internet

- Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas Menanti putusan MK tentang presidential threshold

- Tak perlu tergesa-gesa, RKUHP harus dibahas tuntas Segera berlakukan larangan koruptor menjadi caleg

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di