alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3f470414088d5f038b456a/layanan-izin-online-terintegrasi-terkendala-masa-transisi

Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi

Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi
Petugas melayani calon investor di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta.
Niat pemerintah untuk menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) terganjal. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sistem itu berlaku 21 Juni 2018 atau sejak diteken Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keterlambatan peluncuran OSS karena awalnya tugas ini diberikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Diberitakan Antaranews, Darmin menyatakan BKPM belum siap dan butuh waktu, sehingga tugas tersebut dilaksanakan terlebih dahulu oleh kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beralihnya pihak yang bertanggung jawab mempersiapkan OSS membutuhkan waktu lebih, hingga akhirnya siap diluncurkan usai libur Lebaran.

Mundurnya waktu peluncuran tersebut, menurut Kepala BKPM Thomas Lembong akibat kurangnya masa transisi yang diberikan kepada BKPM.

Pasalnya, secara tidak langsung aturan tersebut akan memindahkan hampir keseluruhan wewenang pemrosesan dan penerbitan izin dari BKPM ke Kementrian Koordinator Perekonomian, untuk selanjutnya diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS. Alhasil BKPM harus menyesuaikan anggaran termasuk menambah tenaga kerja.

"Kalau mau aman sekitar enam bulan (masa transisi). Enggak mungkin impelementasi sebuah platform sistem yang demikian luas dan jauh cakupannya tanpa anggaran dan staf. Dengan asumsi kami dapat anggaran layak dan bisa menambah staf butuh waktu 6 bulan, ya kata pak Darmin setelah 6 bulan dipindahkan ke BKPM," ujar Thomas dikutip dari Kumparan, Jumat (6/7/2018).

Menjelang peluncuran OSS, BKPM pun menghentikan pengurusan izin usaha sementara.

Melalui keterangan pers Jumat (29/6), BKPM mengungkapkan penghentian pengurusan izin usaha secara nasional untuk dialihkan ke sistem OSS.

"BKPM telah menghentikan segala pemrosesan izin dan penerbitan izin untuk sementara waktu, pemrosesan izin dan penerbitan izin akan berjalan kembali dalam waktu dekat di Kemenko Perekonomian dengan sistem OSS," begitu bunyi keterangan pers BKPM.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut para pengusaha khawatir terhadap ketidakpastian pada penerapan OSS. Kekhawatiran disebabkan tak adanya masa transisi untuk penerapan OSS dari mekanisme terdahulu yang harus dilakukan untuk mengajukan izin usaha.

Para pengusaha umumnya menyambut baik sekaligus optimistis terhadap pelaksanaan OSS oleh pemerintah sebagai jawaban terhadap kerumitan proses perizinan berusaha selama ini. Namun, ia melanjutkan, tidak sedikit juga yang ragu karena melihat berbagai hal, salah satunya tidak ada masa transisi.

"Hal yang jadi tantangan bagi kami kan tidak ada transisi. Web OSS dicek juga begitu, padahal situasi sekarang ini sedang butuh devisa dari ekspor, FDI (Foreign Direct Investment), dan pariwisata," kata Hariyadi dikutip dari Kompas, Jumat (6/7).
Melanggar undang-undang
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan OSS. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanaman modal sebelum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 terbit.

Bila PP Nomor 24 Tahun 2018 diberlakukan maka seluruh tugas perizinan tersebut akan diambil alih oleh lembaga OSS. Padahal menurut hukum, kedudukan PP lebih rendah dari pada undang-undang.

“Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan harapan akan menjadi lebih baik dan lebih memudahkan investor untuk mengurus izin usaha. Tetapi kami juga ingin mengingatkan bahwa ada undang-undang yang menjadi pedoman kita dalam melangkah,” ujar Teguh.

Ia tidak mau niat pemerintah untuk memudahkan investasi dengan melakukan deregulasi justru melanggar undang-undang.

“Jadi dengan segala hormat kami Komisi VI mengingatkan pemerintah agar jangan dulu memberlakukan OSS. Karena akan ada hal yang serius bila OSS tetap dilakukan,” katanya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis menganggap terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah salah satu upaya untuk mengebiri BKPM. Padahal, menurutnya, BKPM adalah ujung tombak dalam mendapatkan investasi yang sangat berguna untuk menampung angkatan kerja.

“Ruangan ini pernah menjadi saksi, komisi ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan BKPM. Bagaimana BKPM itu menjadi hantu yaitu ada badan dan tidak ada kepalanya dalam waktu yang cukup lama,” terang Irmadi saat Rapat Kerja Komisi VI dengan BKPM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (3/7).
Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-masa-transisi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi Sektor Keuangan memerah, biang pelemahan IHSG hari ini

- Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi Kantong plastik jadi barang terlarang di Balikpapan

- Layanan izin online terintegrasi terkendala masa transisi NJOP naik, harga tanah Jakarta semakin melejit

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di