alexa-tracking

Amnesty International: Papua Lubang Hitam Pelanggaran HAM

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3ec203582b2e6b558b4567/amnesty-international-papua-lubang-hitam-pelanggaran-ham
Amnesty International: Papua Lubang Hitam Pelanggaran HAM
Amnesty International: Papua Lubang Hitam Pelanggaran HAM

Lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International Indonesia mencatat aparat keamanan telah melakukan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) terhadap 95 orang di provinsi Papua dan Papua Barat, dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun. Menurut mereka, hampir semua pelaku belum pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.

Dalam laporan berjudul "Sudah, Kasi Tinggal Di Mati': Pembunuhan dan Impunitas di Papua", Amnesty menemukan mayoritas dari korban, yakni 85 di antaranya, adalah Orang Asli Papua (OAP). Hal itu menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilakukan Polri dan TNI di bumi Cenderawasih.

"TNI menyatakan setiap ada tindakan kekerasan itu pastilah karena ada tindakan separatisme... Namun laporan ini menggambarkan bagaimana polisi dan militer menembak mati para aktivis kemerdekaan dan pengunjuk rasa yang melakukan aksi protes damai, serta puluhan warga Papua lainnya yang tidak terkait dengan gerakan kemerdekaan, termasuk seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa," terang Usmad Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/7).

Sebanyak 95 orang itu adalah korban dalam 69 insiden pembunuhan di luar hukum antara Januari 2010 dan Februari 2018. Sebanyak 56 korban di antaranya dibunuh dalam konteks non-kemerdekaan, dan 39 lainnya terkait dengan kegiatan pro-kemerdekaaan yang damai, seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera Bintang Kejora yang sempat dilegalkan di masa Gus Dur.

Tak hanya itu, tiga anak-anak dan 18 remaja juga menjadi korban dari pelanggaran HAM ini. Sayangnya lagi tak ada keadilan pada korban dan keluarga. Mereka hanya diberi Rp125 juta oleh pemerintah sebagai uang duka. Usman menilai kasus kasus ini merupakan noda hitam Indonesia.

"Papua merupakan salah satu lubang hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Di wilayah ini, pasukan keamanan membunuh wanita, pria dan anak-anak selama bertahun-tahun, tanpa kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam suatu mekanisme hukum yang independen," kata Usman.

Laporan tersebut menunjukkan insiden pembunuhan di luar hukum sebagai akibat dari pelanggaran individu petugas keamanan di Papua yang merenggut nyawa 95 orang. Sebanyak 39 orang meninggal di tangan polisi, 27 di tangan militer, 28 meninggal akibat operasi polisi dan militer, dan satu korban meninggal karena tembakan Satpol PP.

Usman menuntut pemerintah memperbaiki prosedur agar pembunuhan di luar hukum di Papua bisa diakhiri. Budaya impunitas yang ada pada pasukan keamanan harus dihilangkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di masa lalu harus diadili melalui mekanisme hukum yang independen.

Hal ini karena AII melihat bahwa pihak berwenang Indonesia hampir sepenuhnya gagal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Tak satu pun dari pelaku telah diadili dan dihukum melalui pengadilan independen. Hanya segelintir kasus yang berujung dengan sanksi disiplin atau pelaku diproses melalui pengadilan militer.

"Sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa polisi dan militer menerapkan taktik kejam dan mematikan yang mereka gunakan terhadap kelompok bersenjata pada aktivis politik damai," kata Usman.

Dia melanjutkan bahwa ada hubungan langsung antara impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan. Kegagalan menginvestigasi dan mengadili pelaku akan membuat para pelaku percaya merasa mereka kebal hukum.

Hal ini juga dikhawatirkan akan memicu perasaan dendam dan menimbulkan ketidakadilan di Papua.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Namun, pembunuhan di tanah Papua masih terjadi pasca Jokowi dilantik menjadi presiden di tahun 2014.

Usman percaya bahwa banyak faktor mempengaruhi turunnya kinerja pemerintahan Jokowi dalam empat tahun masa pemerintahannya. Salah satunya, Jokowi yang sering bertandang ke Papua tak lagi terlalu membawa isu HAM dalam kunjungannya.

"Pada kunjungan pertama dan kedua masih ada isu HAM yang diusung. Tetapi setelah itu sudah teman teman bisa cek sendiri. Lebih ke agenda lain," ujar Usman.

Selain itu, pengangkatan Menkopolhukam Wiranto juga disebutnya berpengaruh dalam penegakan HAM di Papua. Usman melihat kinerja mantan Menkopolkam yang sekarang menjabat Kemenko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, lebih baik dalam mengatasi kasus HAM di Papua.

"Saya percaya pergantian menteri membawa pengaruh karena kelihatan sekali di awal ketika Menkopolhukam dipegang pak Luhut Panjaitan mulai ada kemajuan-kemajuan HAM," kata dia.

Luhut terlihat menemani Jokowi untuk membebaskan tahanan-tahanan politik di Papua. Luhut juga sempat membuka larangan kebebasan pers asing di Papua, membentuk tim terpadu, dan mencoba menangani sebelas kasus HAM di Papua pada 2016.

"Namun di era Wiranto kelihatannya kasus-kasus itu mengendap," katanya. (ayp)
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180702154121-20-310820/amnesty-international-papua-lubang-hitam-pelanggaran-ham

Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan....


Biarkan sekali lagi Orang Asli Papua menentukan nasib sendiri, karena referendum 1969 penuh kecurangan dan pemaksaan kehendak dari pemerintah Indonesia, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional one man one vote. Dan sadarlah bagi yg menganggap tidak ada penjajahan di Papua, Indonesia menguras sumber daya alam Papua pada 1967, sebelum Papua masuk menjadi bagian dari Indonesia secara terpaksa pada tahun 1969.



ati2 gan kalo liat fortuner itememoticon-Malu
image-url-apps
eh tolol apakabar itu aparat yang gugur di panah, di tembak, dibacok disana? kok ga lu belain?
KASKUS Ads
image-url-apps
gw bilang juga apa, klo se imin pasti di belain ham hem hom... emoticon-fuck
image-url-apps
Quote:


banyak temen gw, org papua di jogja, jadi mahasiswa abadi kayaknya

sukanya demo2 soal ginian, bikin kajian papua merdeka dll

padahal dia ke jogja dari uangnya indonesia
image-url-apps
Quote:


Kemarin yang satu keluarga dibantai sama KKB gimana?
masuk ham?

liat tuh anak yang kedua ortunya dihabisi didepan teras rumahnya.....

gua aja yang bukan tni atau polisi aja pengen bales....

dasar separatis lu
image-url-apps
Sebanyak 56 korban di antaranya dibunuh dalam konteks non-kemerdekaan,

Ini maksudny gmn ya?
Ada begal ditembak mati gitu?
image-url-apps
papua itu buknnya merdeka, emamgnya indonesia menjajah ya ?


kemerdekaan memang hak segala bangsa, bukannya papua itu bangsa indonesia yg bebas merdeka

kalau lo dijajah, mana mkn orang papua jd gub, dewan papua, kemana mana bebas di indonesia
SEPARATIS ANJING BANGSAD KURAP
GUE RASA MEREKA INI SAMA AJA KAYAK ZOMBI NASBUNG GAK PUNYA OTAK GAMPANG DIPERALAT

YANG SENENG PAPUA KELUAR INDONESIA ITU BANYAK

TS GOVLOK ITU SUDAH

HOBI LU MABOK AIBON KAH
image-url-apps
ham pantek emoticon-Blue Guy Bata (L)
image-url-apps
separatis kok teriak2 ham
image-url-apps
Ham anjing pukimak emoticon-fuck
Ngga ngaca dari timor leste setelah merdeka? Yg ada cuma jadi sapi peres aussie dkk lu emoticon-Embarrassment
image-url-apps
Quote:


mereka aparat, punya kekuasaan dan selama ini bebas utk bunuh masyarakat sipil, senjatanya juga legal.. apa yg perlu dibela?
image-url-apps
lubang hitam dalamnya hitam, meki juga dalamnya hitam....hmmmemoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


Itu artinya OAP masih dan akan selalu berjuang menentukan nasib sendiri, jangan dihalangi. Karena dari awal Papua bukan bagian dari Indonesia
image-url-apps
Quote:


mana mungkin? Baca lagi sejarah Indonesia, orang asli daerah jd pemimpin di daerah pd saat Belanda jajah Indonesia, apa itu berarti jaman dlu kita gak dijajah belanda?
image-url-apps
Quote:


awal-awal kemerdekaan Indonesia apa perekonomian Indonesia lgsg moncer? adeade aja lukk emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


mnurut sepengetahuan gw nih ya,

dan ini jg yg menjadi alasan soekarno utk masukin irian barat masuk kerangka nkri

selain masuk dalam warisan hindia belanda, tanah papua barat ini sejak lama telah dikuasai oleh sultan ternate

gw pernah berkuliah di indonesia timur. gw sering ngeliat pace-pace ini kalo ketemu sama orang ternate, mereka pada takut sampe hormat2. gw tanyain ama temen gw yg dri ternate (yg habis disapa ama pace-pace): kok kyknya mereka takut ama lu? kenalan lu ya?

terus doi cerita sejarah pendudukan tanah papua barat oleh raja2 kepulauan maluku. dan ternyata temen gw ga kenal ama pace-pacenya, begitu juga sebaliknya. Soalnya kami juga sama-sama baru dateng dari univ masing2 ke unhas.

Quote:


yang ini gw setuju,

liat aja di daerah kerajaan seperti kasunanan surakarta dan kasultanan yogyakarta

penduduk dipimpin sama sunan/sultannya, tapi masuk ke dalam kerangka hindia belanda

Amnesty International: Papua Lubang Hitam Pelanggaran HAM
image-url-apps
Penjajahan yg sebenarnya itu koruptor dan kekangan dogma primitif sehingga tiap warga sulit bekarya produktif inovatif bertumbuh sejhtra .
×