alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Menentang, Kwik Kian Gie Beberkan Proses Megawati Putuskan BLBI
3.67 stars - based on 3 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3e0ae014088d764b8b4567/menentang-kwik-kian-gie-beberkan-proses-megawati-putuskan-blbi

Menentang, Kwik Kian Gie Beberkan Proses Megawati Putuskan BLBI



Suara.com - Mantan Menteri Kooordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekui) Kwik Kian Gie pernah menentang Megawati Soekarnoputeri yang saat itu menjabat sebagai Presiden agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Tapi akhirnya surat itu diterbitkan oleh Megawati.

Terjadi tiga kali rapat pembahasan penerbitan SKL, namun dalam rapat kabinet terbatas ketiga, dirinya tak berhasil mencegah penerbitan SKL kepada obligor BLBI.

Baca Juga : Kasus BLBI, Jaksa KPK Hadirkan 2 Mantan Menko Ekuin

"Pemerintah menerbitkan SKL saya sangat menentang dan saya berhasil menggagalkan dua kali. Tetapi ketika ketiga kalinya, diadakan rapat sidang kabinet terbatas maka saya kalah," kata Kwik saat bersaksi untuk terdakwa dugaan korupsi penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kamayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).


Aksi penentangan itu dilakukan Kwik Kian Gie saat menjabat sebagai Kepala Bappenas dan anggota ex officio Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Saat ditanya oleh jaksa KPK mengenai proses pembahasan penerbitan SKL, Kwik mengetahuinya dan meminta jaksa untuk membacakan secara runut kisah pertemuan tersebut.

"Silahkan jaksa membacakannya," kata Kwik.

Jaksa pun membacakan BAP Kwik dalam perkara Syafruddin. Pertemuan pertama berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku menko perekonomian, Boediono selaku menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan MA Rahman selaku Jaksa Agung. Rapat tersebut menjelaskan rencana penerbitan SKL untuk para obligor kooperatif.

Kooperatif yang dimaksud dalam rapat tersebut adalah pengusaha yang mau diajak bicara dan bertemu. Namun, Kwik menolak pembahasan karena bukan rapat resmi di Istana.


Kemudian, pada pertemuan kedua di Istana Negara. Pembahasan rapat di Teuku Umar kembali diungkapkan di Istana, rapat pun kembali dihadiri Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN, MA Rahman selaku Jaksa Agung dan Presiden Megawati.

Kwik kembali menolak proposal tersebut. Dalam rapat kedua, Presiden kembali tidak mengambil sikap.

Jaksa pun menjelaskan, rapat pembahasan penerbitan SKL kembali digelar ketiga kali. Rapat kembali dihadiri pihak yang rapat di rapat kedua. Kwik tetap bersikukuh menolak karena ingin pemberian SKL baru bisa dilakukan apabila para pengusaha membayar tunai hingga lunas. Namun, Presiden Megawati akhirnya sepakat mengeluarkan SKL sesuai hasil rapat.

Oleh karena itu, Megawati dalam rapat ketiga menyetujui soal penerbitan SKL dapat diberikan kepada obligor yang kooperatif kepada BLBI.


"Bentuknya ketika itu obligor itu kalau dipanggil datang, diajak bicara mau, tetapi seharusnya yang dinamakan kooperatif belum tentu menyelesaikan masalah. Karena pengusaha itu yang bersangkutan obligor bisa pura-pura kooperatif. Sifatnya kooperatif, tetapi de facto tidak pernah membayar, menurut saya ukurannya adalah ada uang tunai yang masuk ke kas negara atau tidak," jelas Kwik.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,5 triliun.

Syafruddin diduga terlibat dengan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

https://m.suara.com/news/2018/07/05/134459/menentang-kwik-kian-gie-beberkan-proses-megawati-putuskan-blbi


Nohh berani panggil kagak tuhhemoticon-Big Grin
Yg memutuskan pemberian itu hasil rapat, rapat siapa yg pimpin emoticon-Big Grin
Tapiii..ah sudahlah ntar dibilangin BUAPAKnya emoticon-Big Grin
Halaman 1 dari 2
mengamankan pertamax dari nastak & nasbung emoticon-Cool
Pecahkan gelasnya sekalian biar rame
wah menarik ini emoticon-Big Grin
selalu ada nama boediono
emoticon-Big Grin
Percaya gw sama kwik, kwak dan kwek.

Skrg tinggal atasannya akan dipanggil atau engga?

Seru nih makin kebuka smuanya.
astajim, kenapa rezim banteng selalu bikin bangkrut emoticon-Imlek

Menentang, Kwik Kian Gie Beberkan Proses Megawati Putuskan BLBI
Tenggelamkan kasus BLBI ke dasar samudera.
Nunggu tanggapan mentri ekonmi nastaik kakus emoticon-Cool
seret memeg emoticon-Blue Guy Bata (L)
Suka2 ane soalne yang bikin negara kan bapakku
Quote:


125 trilliun itu kalo buat nambahin bpjs jadi kayak gimana yaa
Rapat saat itu dihadiri jk, beye.
dah jelas tuh mustinya si mg di panggil untuk saksi..ada ttd nya kan ,..nggak mungkin nggak baca
Yang punya pancasila mahh bebas mau apaemoticon-Big Grin
Ane takut menentang si mbok, ntar dianggap anti pancasilaemoticon-Big Grin
Panastak mewek dipojokan emoticon-Wakaka
Quote:


anda pertamax guru. hebat
Quote:


itu ga sengaja guru

tapi...ini kasus mpe kapan ya
Quote:


Woooww merokettt emoticon-Big Grin
Emang berani?
BISA RATA DENGAN TANAH!!!!
Quote:


wih, honggo saja kalah emoticon-Leh Uga
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di