alexa-tracking

MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3df2b5d9d7706f128b458e/mk-bakal-kebanjiran-perkara-sengketa-pilkada
MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada
MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar bersama Hakim Saldi Isra, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna memimpin sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Tahapan proses Pemilihan Kepala Daerah 2018 segera memasuki tahap akhir berupa rekapitulasi penghitungan suara pada 9 Juni 2018. Ingar-bingar Pilkada 2018 di 171 wilayah pun akan berlanjutMahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemutus perkara sengketa hasil pemilihan ini.

Mahkamah Konstitusi telah membuka pendaftaran perkara sengketa hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota 2018 mulai Rabu (4/7/2018). Sementara pendaftaran perkara sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 baru mulai dilaksanakan pada Sabtu (7/7/2018) hingga Rabu (11/7/2018).

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyatakan seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018.

Anwar menjelaskan, sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan. MK membuka pendaftaran secara daring (online) melalui laman MKRI.

"Semua sudah dipersiapkan termasuk seluruh perangkat dengan sistem informasi dan teknologi yang lebih maju dan canggih," kata Anwar melalui Antaranews.

Setelah melalui proses pendaftaran, berkas permohonan sengketa Pilkada akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan pada 12-17 Juli. Para pemohon harus melengkapi berkas-berkas permohonan pada tanggal 16-20 Juli.

Waktu pendaftaran sengketa pilkada ini sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman teknis dalam penanganan perkara perselisihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

MK akan melakukan registrasi permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli. Proses penanganan perkara sengketa Pilkada 2018 akan berlangsung selama 45 hari kerja sejak berkas yang telah lengkap dicatat dalam BRPK. Adapun sidang pendahuluan dijadwalkan pada 26 Juli 2018 dan putusan akhir pada 18-26 September.

MK diperkirakan bakal kebanjiran perkara sengketa hasil pilkada. Lembaga ini memprediksi perkara sengketa hasil Pilkada 2018 jumlahnya 96 sampai 112 perkara dari 171 daerah yang menggelar pemilihan. Perkiraan itu berdasarkan pengajuan sengketa pada pilkada 2015 dan 2017 lalu.

"Kalau kita lihat tahun 2015-2017 kemarin memang lebih dari 50 persen dari jumlah Pilkada serentak itu diajukan ke MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono.

Pilkada 2015 tercatat lebih dari 80 perkara dari 151 daerah pilkada sedangkan 2017 berkisar 55 perkara dari 101 daerah yang menggelar pilkada. Sengketa dari satu wilayah, bisa diajukan oleh lebih dari satu pemohon.

Beberapa dalil yang digunakan pemohon dalam penyelesaian sengketa pilkada sebelumnya adalah kesalahan penghitungan suara, manipulasi DPT, dan netralitas penyelenggara pilkada. Dalil lainnya adalah pengurangan suara, politik uang, politisasi birokrasi, serta syarat pencalonan.

Dalil pemohon sengketa pilkada itu kemungkinan tetap terpakai dalam sidang di MK nanti karena dugaan kecurangan selama Pilkada masih saja terdengar, bahkan sebelum pencoblosan seperti pelibatan pejabat dalam kampanye.

Data Bawaslu yang diolah Lokadata Beritagar.id mencatat berbagai pelanggaran pada masa kampanye Pilkada 2018 ini. Bawaslu melakukan pengawasan selama 25 hari, dimulai pada 15 Februari 2018. Bawaslu merilis data ini pada 8 Maret 2018.

Beberapa jenis pelanggaran yang dicatat oleh Bawaslu, yaitu pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, dan pelibatan pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah yang dimaksud adalah pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, polisi, TNI, kepala daerah, serta lurah dan perangkat desa.

Pada kategori pelanggaran dengan melibatkan pejabat dalam kampanye, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur adalah tiga provinsi dengan jumlah pelanggaran terbanyak. Di Provinsi Maluku, Sumatera Barat dan Sumatera Utara tercatat hanya ada satu pelanggaran pelibatan pejabat pemerintah.
MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ngketa-pilkada

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada Sebagian besar sektor menghijau, IHSG ditutup naik

- MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada Kemelut perang dagang meluas ke WTO

- MK bakal kebanjiran perkara sengketa Pilkada Jakarnaval akan hadir kembali dengan nuansa Asian Games 2018

×