alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pimpinan KPK Bertemu Presiden Jokowi Bahas Penguatan KPK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3ddfb5a09a39b62d8b456b/pimpinan-kpk-bertemu-presiden-jokowi-bahas-penguatan-kpk

Pimpinan KPK Bertemu Presiden Jokowi Bahas Penguatan KPK

Pimpinan KPK Bertemu Presiden Jokowi Bahas Penguatan KPK

Jakarta – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diadakan di Istana Bogor, Rabu (4/7). Dalam pertemuan tertutup itu Presiden dan KPK akan membahas tentang penguatan KPK.

Pimpinan KPK yang hadir siang tadi adalah Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M. Syarief, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan. Sementara itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laolu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Agenda pertemuan di Istana Bogor hari ini adalah pembahasan soal sejumlah pasal tindak pidana korupsi di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut KPK, masuknya pasal Tipikor justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut, bukan menguatkan.


Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, menegaskan bahwa masuknya pasal-pasal korupsi di KUHP tidak memiliki manfaat untuk pemberantasan korupsi. “Bahkan, justru sangat berisiko melemahkan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi,” jelas Febri.


Febri pun menegaskan, KPK percaya bahwa Presiden Joko Widodo memiliki perhatian lebih terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden pun beberapa kali menegaskan bahwa penguatan KPK harus terus dilakukan.


“KPK berharap pertemuan siang ini akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan,” ujar Febri.


Penguatan KPK Tidak Terjadi  bila Pasal-Pasal Ini Masuk di KUHP

RKUHP yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan pasal-pasal Tipikor yang dinilai bisa melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya, penguatan KPK juga tidak akan terjadi lantaran pasal-pasal tersebut.

Pasal-pasal Tipikor yang masuk draf RKUHP terdapat di Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi. Di bagian tersebut, ada sembilan pasal, yakni Pasal 687-696, yang mengatur tindak pidana korupsi.

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, ada lima masalah yang bakal timbul bila pasal tersebut tetap dimasukkan. Pertama, bila pasal Tipikor masuk, apakah Undang-Undang KPK masih berlaku? Apakah KPK masih bisa menangani kasus korupsi, mengingat tindak pidana korupsi sudah diatur di KUHP.

Kedua, di RKUHP nantinya bakal mengadopsi aturan dari United Nations Convention Against Corruption (UNAC), misalnya mengatur soal korupsi di sektor swasta. Korupsi sektor swasta ini, kewenangan KPK masih belum jelas.

Ketiga, Laode menjelaskan, terkait aturan uang pengganti. Keempat, soal pengurangan ancaman pidana, dan terakhir soal bakal keberadaan KPK itu sendiri.

“Kalau masuk tindak pidana umum, berarti relevansi KPK sebagai lembaga khusus dipertanyakan lagi. Bisa menimbulkan kendala hukum yang akan lebih susah untuk diselesaikan,” kata Laode.

Nah, salah satu pasal lagi yang menjadi sorotan dalam RKUHP tersebut adalah Ketentuan Peralihan, terutama dalam Pasal 723. Pasal tersebut menyatakan, dalam jangka waktu satu tahun, seluruh asas hukum yang diatur dalam Buku Kesatu KUHP yang memuat Ketentuan Umum akan menjadi dasar bagi ketentuan pidana di undang-undang lainnya. Dengan kata lain, sifat kekhususan penanganan korupsi akan hilang.

Sumber
Urutan Terlama
cara lemahin nastak dan nasbung gmn?
AKRAB NIH...



Nunggu bentar lagi ada mulut comberan KPK dikenadalikan rezim

jelas pejabat dan Kapala daerah dari semua partai yg korupsi dibantai KPK kan.

emoticon-Ngakak


bravo KPK!


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di