alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3dc44ddc06bd88208b4579/rupiahplus-dan-prosedur-penagihan-utang-yang-berlebihan

RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan

RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan
Foto ilustrasi fintech
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada penyedia jasa layanan peminjaman uang berbasis teknologi (fintech lending), RupiahPlus.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, mengaku saat ini pihaknya masih mempertimbangkan bobot sanksi melalui pembuktian terhadap kasus pelanggaran yang diduga dilakukan RupiahPlus secara berimbang.

Meski begitu, OJK tidak akan menghentikan operasional RupiahPlus selama proses penentuan sanksi ini berlangsung.

“Kalau seberat pencabutan, kami harus punya bukti hukum yang kuat. Silakan RupiahPlus beroperasi, tentu dengan catatan, kami akan memantau lebih dekat,” tegas Hendrikus dalam Tempo.co, Selasa (3/7/2018).

Ramai dibicarakan sebelumnya, RupiahPlus tersandung persoalan penyalahgunaan data pribadi nasabahnya.

RupiahPlus memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk menerima pinjaman dana dari mulai Rp600.000-Rp1.500.000 hanya dalam waktu 20 menit saja.

Aturan main dalam aplikasi ini tak sulit. Selama sudah berusia 21 tahun ke atas--dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang sah--maka proses pengisian persyaratan yang termuat dalam aplikasi bisa dilanjutkan nasabah.

Salah satu persyaratannya adalah nasabah mengizinkan pihak aplikasi untuk mengumpulkan informasi pribadi, termasuk informasi lain yang diakses melalui pemrograman aplikasi antarmuka (API), seperti catatan telpon dan pesan singkat.

Aplikasi itu juga mewajibkan nasabah menyertakan satu kontak lain yang dapat dihubungi jika terjadi suatu hal yang membuat nasabah kesulitan saat harus membayar utangnya.

Oleh aplikasi, informasi pribadi nasabah itu akan dibagikan kepada sub-kontraktor, agen, penyedia layanan, peminjam dan anggota grup perusahaan lainnya, termasuk dalam hal ini kolektor utang.

Persoalan menjadi ramai manakala banyak nasabah mengeluhkan perilaku kolektor yang tidak menyenangkan, seperti mengancam, intimidasi, dan pelecehan, saat menagih utang. Apalagi, banyak kolektor yang tidak segan untuk langsung menghubungi kontak lain nasabah untuk menagih utang.
Ribut ribut soal rupiah plus yg nagih ke temen yang ada di kontak pengutangnya. Coba lain kali kalo download app diliat dulu minta permissionnya apa aja. Ngeri banget ini aplikasi bisa ngambil semua info yang ada di hp pic.twitter.com/N8VUuZLjbx
— Luthfi Anshari (@anshariluthfi) June 27, 2018
RupiahPlus menyesalkan kejadian ini dan melayangkan permintaan maafnya kepada para nasabah.

“Tindakan-tindakan penagihan utang yang melanggar tersebut sama sekali bukan bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) resmi penagihan RupiahPlus. Karenanya kami sama sekali tidak membenarkan tindakan tersebut,” sebut Direktur RupiahPlus, Bimo Adhiprabowo.

Sejauh ini, sambung Bimo, sudah ada sekitar enam agen kolektor yang dihentikan kontraknya dengan RupiahPlus. Jumlah kemungkinan bertambah tergantung pada hasil investigasi yang masih berjalan. Untuk diketahui, RupiahPlus merekrut sekitar 100 agen kolektor internal untuk mengawasi 300 ribu nasabahnya.

Dalam pembelaannya Bimo menekankan, pihaknya hanya akan menghubungi nomor kontak lain yang telah didaftarkan oleh nasabahnya seandainya pada saat jatuh tempo pelunasan, nasabah yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Biasanya, proses itu akan dilakukan 30 hari dari tanggal jatuh tempo pelunasan.

Akan tetapi, Bimo mengakui ada pula nasabah yang memiliki niat buruk dengan memasukkan nomor kontak darurat palsu. Jika dalam kondisi seperti ini, maka agen kolektor bisa meminta otoritas dari atasannya untuk mengakses kontak lain itu.

Di samping itu, beberapa prosedur penagihan juga dilakukan RupiahPlus dalam periode 30 hari dari tanggal jatuh tempo itu.

Mengutip Liputan6.com, RupiahPlus akan mengirimkan peringatan awal pada periode 1-7 hari di awal. Pada hari ke-13 sampai dengan hari ke-30, RupiahPlus akan mengontak langsung nasabah untuk mengonfirmasi keterlambatan pembayaran dan alasan di baliknya.
Solusi dua pihak
Kasus ini membuat OJK berada di antara dua pilihan; memihak pada laporan konsumen yang dirugikan atau menciptakan kondisi berusaha yang nyaman bagi industri yang tengah tumbuh ini.

Lantaran hal ini, OJK pun berjanji untuk merevisi sejumlah aturannya agar keberadaan industri fintech bisa selaras dengan kondisi di lapangan.

Namun hal itu dijamin tidak akan membatasi ruang gerak industri fintech. Sebab, jika terlalu ketat, dikhawatirkan tujuan untuk menutup celah keuangan yang dikejar industri ini akan terganjal.

OJK mengakui, fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending belum masuk sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan dalam POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Meski begitu, berdasarkan aturan yang sama, fintech tetap bisa dijatuhi sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran yang ditetapkan, mulai dari peringatan tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

“Maka pengawasannya lebih kepada market conduct. Kami akan benar-benar kembangkan market conduct tidak hanya untuk fintech, tetapi juga pengawasan di lembaga lain,” ucap Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, dalam Bisnis Indonesia, Kamis (2/7/2018).

Di sisi lain, OJK tetap mengimbau kepada para nasabah yang merasa dirugikan dengan cara penagihan RupiahPlus untuk melaporkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pengguna aplikasi semacam ini juga diminta untuk lebih teliti ketika melakukan registrasi pertama. Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya menjelaskan, aplikasi biasanya akan meminta izin untuk mengakses data, namun hal ini yang terkadang tidak terlalu diperhatikan oleh pengguna.

Beberapa aplikasi akan tetap bisa digunakan jika pengguna tidak menyetujui permintaan akses data itu, tapi ada juga yang tidak mengizinkan. Dalam hal ini, RupiahPlus memberlakukan aturan yang kedua.

“Jadi, sebaiknya selalu waspada sebelum mengunduh suatu aplikasi dan perhatikan bagian ‘Permission’ yang tertera di bagian bawah halaman install aplikasi di PlayStore,” ucap Alfons dalam Kumparan.
Mirip kasus Facebook
Soal pencurian data ini sebenarnya mirip dengan kasus yang belum lama ramai menimpa Facebook dan perusahaan analisis data berbasis di Inggris, Cambridge Analytica.

Wacana untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pun kembali muncul.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengajukan usulan pembahasan RUU PDP kembali ke DPR melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurut Satya dalam Katadata, Komisi Bidang Komunikasi DPR RI sebenarnya berencana mengambil alih inisiatif pengajuan RUU itu, namun terhambat oleh proses kajian dan harmonisasi di tingkat pemerintah pusat.

Menteri Kominfo, Rudiantara, sebelumnya pernah mengatakan, RUU PDP hingga saat ini masih terkendala untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas) lantaran pemerintah hanya memiliki dua slot per tahunnya.
RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ang-berlebihan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan Izin sementara Freeport diperpanjang lagi

- RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan Indonesia kekurangan satu juta pasokan kantong darah

- RupiahPlus dan prosedur penagihan utang yang berlebihan Tak perlu ada 'kado' RKUHP pada 17 Agustus

maka agen kolektor bisa meminta otoritas dari atasannya untuk mengakses kontak lain itu. emoticon-Wow

njir serem bet emoticon-Big Grin


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di