alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3d80cdd675d4c12b8b4577/ojol-bukan-angkutan-umum-tapi-tak-dilarang

Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang

Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang

Lama tapi baru. Lama? Ojol (ojek online, atau ojek daring), sebagai layanan berbasis aplikasi ponsel, terus beroperasi -- apa pun persoalan hukumnya.

Kalau yang baru? Hampir serupa. Bedanya, kali ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Juni lalu MK menolak permohonan 54 orang, yang sebagian besar tukang ojek Grab dan Go-jek, untuk mengubah pasal undang-undang agar sepeda motor diterima sebagai angkutan umum.

Maka Pasal 47 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu tak berubah. Isinya tetap merujuk ayat (2), sehingga yang disebut sebagai kendaraan bermotor umum hanya mobil penumpang, bus, dan mobil barang. Sepeda motor tak termasuk.

Bagi MK, pasal tersebut tak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
Tak aman tapi silakan
Alasan MK menolak permohonan, dalam perkara Nonor 41 Tahun 2018, adalah sepeda motor tidak aman untuk angkutan umum. Namun MK tak menutup mata bahwa ojol memberi manfaat ekonomis, lagi pula layanan daring sesuai kemajuan zaman.

Bagi MK meskipun ojol berlawanan dengan UU nyatanya sejak zaman ojek biasa tanpa aplikasi pun kegiatan itu tak dilarang. Dalam putusan disebut "ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ".

Maka segala kontroversi soal ojol bukan urusan MK karena hal itu di luar ranah uji aspek konstitusional.
Pekerjaan rumah bagi daerah
Salah satu alasan pemohon ke MK untuk mempersoalkan pasal dalam UU LLAJ adalah pelarangan sejumlah kepala daerah terhadap ojol. Misalnya di Banyumas (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat).

Bahkan di Banyumas, Bupati Achmad Husein tahun lalu melarang pegawai negeri sipil menggunakan ojol. Alasannya, surat edaran pelarangan ojol harus dihormati oleh aparat pemkab. "Tapi kalau masyarakat umum, ya saya tidak bisa melarang," ia berkata (Transonlinewatch, 14/7/2017).

Kini dengan terbitnya putusan MK, daerah masih menunggu kepastian dari pusat. Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan, misalnya, masih akan mempelajari dan memanggil tim teknis (Tempo.co, 3/7/2018).

Hal senada diucapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Ojol sudah jadi sarana transportasi umum tapi MK tak mengakui karena motor tak aman. "Ini yang harus dipastikan oleh teman-teman jajaran Dishub untuk tentunya berkoordinasi menyesuaikan," ia berujar (Viva, 3/7/2018)
Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-tak-dilarang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang Dana otonomi diduga jadi bancakan korupsi Irwandi

- Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang Membunuh gajah bersahabat demi gading

- Ojol bukan angkutan umum tapi tak dilarang OTT akan menjerat siapa lagi?

Urutan Terlama
hahahahahaha emoticon-Ngakak


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di