Ribuan pendulang emas tradisional Timika menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Mimika, Papua, Jumat (22/6/2018).
Sekitar pukul 01.30 dini hari, kerusuhan pecah di sebuah kantor perusahaan konstruksi di Desa Oneibo, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, 1 Agustus 2017.

Kerusuhan berawal dari aksi protes puluhan warga Desa Oneibo kepada salah satu karyawan perusahaan yang menolak meminjamkan mobil untuk menolong seorang warga yang baru saja tenggelam hingga kemudian meninggal dunia.

Warga menyerang kantor dan merusak satu tenda. Saat polisi dan anggota Brimob datang, warga melemparinya dengan batu. Aparat membalas dengan menembaki kerumunan warga dengan senjata api.

Kabid Humas Polda Papua saat itu, Kombes Ahmad Kamal, bersikeras aparatnya sudah melakukan tugas sesuai standar dengan memberi tiga tembakan peringatan, namun warga menolak pernyataan itu.

Seorang warga tewas, sementara tiga orang lainnya mengalami luka tembak. Tidak ada otopsi jenazah yang dilakukan untuk menentukan dengan pasti peluru yang digunakan aparat.

Berselang sepuluh hari kemudian, Kapolda Papua, Boy Rafli Amar baru menyatakan bahwa anak buahnya telah melanggar prosedur standar pengendalian massa.

Amnesty International menyebut tindakan agresif aparat keamanan dalam menangani massa sebagai pembunuhan di luar hukum atau unlawful killings. Hukum internasional tidak pernah mengakui adanya pembunuhan di luar hukum atau yang sering disebut eksekusi ekstra-yudisial. Tapi di Papua, kasus seperti ini banyak terjadi.

Sepanjang Januari 2010 sampai Februari 2018, ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Total yang terbunuh mencapai 95 jiwa, 85 di antaranya adalah orang asli Papua. Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, 23 kasus berasal dari militer, dan 11 kasus lainnya melibatkan pelaku dari dua lembaga itu.

Amnesty International juga menemukan, tidak semua dari kasus itu berhubungan dengan aktivitas politik, termasuk isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua.

Secara terperinci, hanya ada 28 kasus yang terkait politik, sementara 41 kasus terjadi ketika menangani demonstrasi damai, insiden kerusuhan, dan upaya menangkap tersangka kriminal.

Dari 69 insiden yang tercatat dalam laporan ini, tidak ada satu kasus pun yang diproses dalam investigasi kriminal oleh institusi independen dari lembaga yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan.

Hanya ada enam kasus yang pelakunya bertanggung jawab secara hukum, 25 kasus tanpa investigasi, dan 26 kasus lainnya dilakukan investigasi internal namun hasilnya tidak diumumkan.
Konflik yang dipelihara
Pegiat hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, pesimistis pemerintah mampu melakukan langkah yang tegas terhadap laporan ini. Menurutnya, persoalan di Papua tidak akan pernah selesai jika pemerintah tidak juga memulai dialog dengan warga Papua.

Mantan koordinator KontraS ini menganggap tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum di Papua dari rezim sekarang dengan sebelumnya.

“Pemerintah masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengurusi HAM, apalagi yang terjadi di Papua,” ujar Haris kepada Beritagar.id, Selasa (3/7/2018).

Haris menduga, ada upaya yang diwariskan secara turun-temurun untuk membuat Papua terbelenggu dalam konflik yang tak berkesudahan. Haris pun mengaitkan keberadaan tambang emas milik Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, yang selama puluhan tahun mengeruk kekayaan di Tanah Papua itu.

Freeport, sambungnya, adalah bentuk pelanggaran hak asasi (human right abuses) yang paling nyata; baik itu terhadap tanahnya, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pajak, keuangan, dan seterusnya.

“Bayangkan zona pertambangan ada di tengah-tengah wilayah yang full akses komunikasi, pasti akan sulit bagi korporasi, pejabat, dan aparat untuk menikmati sendiri hasilnya,” kata Haris.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang paling rendah di antara 33 provinsi lainnya menguatkan argumen Haris tentang upaya terselebung untuk membuat Papua tetap terbelakang.

“Yang menikmati tol di Papua itu warga atau korporasi? Kalau pemerintah mau riset lebih dalam, orang Papua itu gak punya mobil. Pemerintah gak sensitif dengan kondisi Papua,” tegasnya.
Diminta "fair"
Bantahan atas tudingan pemerintah yang enggan menyelesaikan persoalan di Papua disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Dalam pembelaannya, pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo” justru mendorong penegakan HAM di Papua, salah satunya dengan memberikan pengampunan terhadap tahanan politik.

Mei 2015, Jokowi memberikan grasi kepada lima orang aktivis politik Papua. Langkah tersebut diteruskan pada November 2015, saat Filep Karma dibebaskan.

Filep adalah salah satu tahanan politik yang dipenjara selama lebih dari satu dasawarsa karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berpidato dalam pawai pro-kemerdekaan pada Desember 2004.

Moeldoko mengatakan, sejak lama pemerintah berupaya meminimalisir korban jiwa dalam operasi militer. Begitu juga dengan penegakan hukum terhadap oknum anggota yang terbukti melakukan pelanggar HAM.

“Makanya, doktrin kita kepada prajut adalah ‘kalian tak perlu taku HAM, tapi harus menghormati HAM ya’. Kalau prajurit takut HAM, bisa enggak kerja dia. Tapi kalau dia hormat, dia menjalankan tugas dan menjunjung tinggi nilai itu,” tegas Moeldoko dalam KOMPAS.com.

Bantahan serupa juga diutarakan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto. Setyo menegaskan, jika ada aparat yang mengambil langkah represif, hal itu sudah dipastikan karena kondisi yang mengancam.

Setyo pun meminta Amnesty International untuk bersikap adil terhadap personel keamanan yang gugur dalam konflik di Papua.

“Amnesty hanya berpihak kepada warga Papua atau anggota polisi yang warga Papua atau gimana? Yang fair dong,” ucapnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nflik-di-papua

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tak ada delman di Jakarta Pusat selama Asian Games

- Pernikahan anak usia 11 tahun gemparkan Malaysia

- 10 Sektor seret pelemahan IHSG