alexa-tracking

Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3a242dd89b0906678b457b/kritik-terhadap-dpr-tak-lagi-terancam-pidana
Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana
Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana
Ilustrasi: DPR terbuka untuk mendapat kritik.
Meskipun bukan sebuah perbedaan pandangan yang mencolok, sempat ada dua sikap mengemuka terkait penolakan revisi kedua Undang-udang MD3 pada pertengahan Februari lalu. Ada yang berniat mengajukan gugatan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3; ada juga yang bersikap skeptis atas upaya menggugat undang-undang tersebut.

Adalah Indonesian Corruption Watch (ICW), lembaga yang saat itu tidak mau mengajukan gugatan di tengah kerasnya penolakan terhadap revisi UU MD3 yang saat itu sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya, ICW meragukan obyektivitas Mahkamah Konstitusi (MK) selama masih dipimpin oleh Arief Hidayat.

Saat itu, sebagai Ketua MK, Arief Hidayat dirundung tuduhan pelanggaran kode etik. Arief saat itu diduga melakukan lobi kepada pihak-pihak di DPR untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Hanya ICW yang menyatakan keengganannya untuk mengajukan gugatan uji materi. Lebih banyak lagi pihak, mulai dari partai politik sampai dua anak muda, yang mau mengajukan gugatan saat itu.

Gugatan itu muncul sebagai reaksi penolakan publik atas disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2018, yang merupakan revisi atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Publik menganggap revisi UU MD3 itu sebagai upaya politisi di DPR untuk membentengi dirinya sendiri dari jangkauan penegakan hukum dan bahkan bisa menuntut para pengkritiknya.

Pasal 73 undang-undang tersebut memungkinkan para politisi yang menjadi anggota DPR untuk memanggil orang untuk hadir dalam rapat. Anggota DPR bisa meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa, jika panggilan itu diabaikan. Bukan cuma memanggil paksa, polisi juga diberi kewenangan untuk menyandera orang yang dipanggil tersebut.

Revisi undang-undang tersebut juga memberikan tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Hal itu terlihat pada Pasal 122.

Ketentuan dalam revisi undang-undang tersebut juga mempersulit para penegak hukum yang akan memanggil dan meminta keterangan politisi yang menjadi anggota DPR dalam kaitannya dengan suatu kasus pidana, dengan mensyaratkan pertimbangan MKD dan persetujuan presiden untuk melakukannya. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 245.

Ketentuan-ketentuan itu dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Mahfud MD, pakar hukum tata negara, bahkan memandang ketentuan-ketentuan tersebut mengacaukan garis ketatanegaraan dan merampas wewenang hukum.

Di tengah penolakan publik atas undang-undang tersebut, saat itu terbersit harapan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang akan mengganti ketentuan-ketentuan kontroversial dalam undang-undang tersebut.

Namun kemudian Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu yang diharapkan itu. Pada saat yang sama Presiden juga menyatakan tidak akan menandatangani undang-undang tersebut. Presiden malah mendorong publik untuk mengajukan gugatan ke MK.

Kamis (28/6/2018) lalu MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018. MK memberi tafsir bahwa beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Perihal pemanggilan paksa dan penyanderaan –seperti pada Pasal 73, menurut MK, merupakan ranah pidana.

Sedangkan penugasan terhadap MKD untuk melakukan langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan DPR atau anggota DPR –seperti tertuang dalam Pasal 122, menurut MK, dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi wakil-wakilnya, selain juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait Pasal 245, MK memberikan norma baru. Peran MKD, sebagai pemberi pertimbangan untuk memeriksa anggota DPR sebelum disetujui oleh presiden, ditiadakan oleh MK. Menurut MK, fungsi MKD adalah lembaga pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran etika.

Publik tentu bergembira atas putusan MK yang jelas dan jernih itu. Putusan itu juga sekaligus tanda yang cukup meyakinkan bahwa MK tidak kehilangan obyektivitas –meski pernah ada kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketuanya pada periode sebelumnya.

Dengan putusan MK itu, ancaman pemidanaan terhadap mereka yang kritis terhadap DPR dan anggota-anggotanya sudah tak ada lagi. Pada saat yang sama, putusan itu telah membuka perintah etik agar anggota DPR tidak mengambil jarak terhadap konstituennya.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tak ada alasan bagi politisi yang menjadi anggota DPR untuk mengabaikannya. Juga, dengan putusan MK itu, para politisi tidak perlu berkelit dan berlebihan dengan bersikap seolah-merasa terancam oleh kriminalisasi di dunia politik.

Selama berada dalam dalam koridor yang diperbolehkan oleh hukum, tak ada yang patut dikhawatirkan. Selain itu, publik juga sudah cukup mengerti bahwa, di tangan para politisi, penggunaan istilah ‘kriminalisasi’ lebih mencerminkan jurus berkelit ketimbang menggambarkan sebuah peristiwa persekongkolan jahat yang bersembunyi atas nama hukum.
Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...erancam-pidana

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana Ketika tersangka korupsi menang Pilkada 2018

- Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana Drama demokrasi di Pilkada Makassar

- Kritik terhadap DPR tak lagi terancam pidana Jangan ragu wajibkan TKA berbahasa Indonesia

×