alexa-tracking

KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b39f9fc582b2e3b408b4575/kpu-anggap-sah-aturan-larang-koruptor-nyaleg
KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg
KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kanan) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim aturan yang melarang pencalonan mantan koruptor sudah sah diberlakukan meskipun belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pengesahan peraturan lembaga negara sedianya dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, bukan Kemenkumham.

"Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian, yang mengesahkan siapa? Menteri Perindustrian," kata Arief melalui Kompas.com, Senin (2/7/2018).

Arief menambahkan, KPU harus mengumumkan PKPU tersebut pada 1 Juli 2018, lantaran harus mematuhi tahapan pemilu. Arief memastikan PKPU tersebut sudah bisa menjadi rujukan bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4-17 Juli.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Satu syarat yang wajib dipenuhi adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Peraturan KPU itu melengkapi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak mencantumkan larangan terhadap eks terpidana korupsi.

Undang-Undang Pemilu hanya membolehkan eks narapidana mengikuti ajang pemilihan legislatif kalau secara terbuka dan jujur mengatakannya kepada publik.

Pasal 240 menyebutkan syarat bakal calon anggota legislatif adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Larangan tegas terhadap terpidana korupsi dalam Undang-Undang Pemilu muncul pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Capres dan cawapres, dalam undang-undang, antara lain tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, korupsi, dan terorisme bukan tindak pidana biasa. Keempatnya termasuk kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, tetapi aturan KPU tak menyebutkan larangan terhadap eks narapidana terorisme.

"Menurut saya KPU tidak jeli dalam menerbitkan PKPU tersebut," kata Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir dilansir Merdeka.com. "Bukan hanya mantan napi koruptor, narkoba dan predator seksual saja yang harus dilarang, tapi mantan napi teroris juga harus dilarang nyaleg juga karena termasuk extra ordinary crime."

UU Pemilu tidak menyebutkan secara jelas larangan eks pelaku kejahatan luar biasa, seperti korupsi, dicalonkan oleh partai politik menjadi bakal calon anggota legislatif sehingga KPU pun memasukkan norma baru.

Bagi Kementerian Hukum dan HAM, peraturan KPU itu dianggap bertentangan dengan undang-undang. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tidak bisa (peraturan diundangkan oleh KPU), batal demi hukum," kata Yasonna dikutip Antaranews.

Tak hanya pemerintah, aturan pelarangan itu pun dikritisi dari parlemen. Ketua DPR Bambang Soesatyo menganggap KPU berlebihan menerbitkan peraturan yang melarang mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif.

"Menurut saya terlalu berlebihan kalau KPU mengambil keputusan itu. Enggak perlu lagi lah kita membangun pencitraan. Patuhi saja aturan dan serahkan kepada partai dan masyarakat," kata Bambang melalui Kompas.com, Senin (2/7/2018).

Bambang mengatakan, saat ini pemilih sudah cerdas sehingga tak perlu lagi dibuat larangan semacam itu. KPU, kata Bambang, seolah menilai pemilih belum cerdas sehingga diperlukan larangan tersebut. Ia meyakini partai akan mendahulukan kader terbaik yang bersih dari catatan kasus korupsi untuk dicalonkan.

Meski mendapat tentangan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR, KPU tetap jalan dan mendapat dukungan. Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan mendukung terbitnya peraturan KPU itu sehingga diharapkan ini mampu menghadirkan para caleg berintegritas dan berkualitas.

Ade mengatakan peraturan KPU itu mampu menjadi filter bagi tokoh-tokoh yang bersih dari korupsi. Dia berharap PKPU ini didukung oleh banyak pihak, khususnya partai politik. Ade yakin parpol mampu menghadirkan kader-kader terbaik yang antikorupsi dan berkualitas.

Ade menambahkan partai politik tak perlu khawatir dengan terbitnya aturan PKPU ini karena dengan adanya saringan itu akan muncul kader terbaik. "Ini sebenarnya membantu mereka ke depannya lebih baik, integritasnya jauh lebih baik," ucap Ade melalui Detikcom.
KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...oruptor-nyaleg

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg Sektor Aneka Industri memerah, biang pelemahan IHSG hari ini

- KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg Tarif angkutan dan makanan jadi penyebab inflasi Juni 2018

- KPU anggap sah aturan larang koruptor nyaleg Uang muka KPR dibebaskan, tapi pahami dulu syaratnya