alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pilgub Jabar, Fadli Zon: Lembaga Survei Meleset Ratusan Persen
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b3715365c77984a668b4569/pilgub-jabar-fadli-zon-lembaga-survei-meleset-ratusan-persen

Pilgub Jabar, Fadli Zon: Lembaga Survei Meleset Ratusan Persen

Gerindra dan PKS masih belum mengakui kekalahan di Pilgub Jabar dan Jateng. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan kredibilitas lembaga survei terkait Pilkada Serentak 2018.

"Untuk melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga survei dalam Pilkada dan Pemilu perlu diatur kembali," kata Fadli dalam keterangannya, Sabtu (30/6/2018). Dia juga mencuitkan hal ini lewat akun Twitter-nya @fadlizon.

Fadli bicara soal alasannya mempertanyakan kredibilitas lembaga survei. Dia mencontohkan Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat selisih yang jauh antara angka hasil survei yang dirilis sebelum Pilkada dengan hasil quick count atau hitung cepat dan real count KPU.

Fadli pun mengingatkan agar lembaga survei transparan. Lembaga survei tidak boleh mendapat keuntungan finansial dari partai politik atau kandidat tertentu tanpa mendeklarasikan siapa pihak atau kandidat yang membiayai mereka.


"Sudah menjadi rahasia umum lembaga survei sering merangkap menjadi konsultan politik dari kandidat yang berlaga, baik dalam Pilkada, Pemilu, maupun Pilpres. Padahal, publikasi lembaga survei bisa mempengaruhi preferensi masyarakat. Menurut saya soal-soal semacam ini tak bisa diserahkan pada kode etik semata," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Fadli, jika dipelajari, aturan yang ada saat ini menurutnya belum memadai dalam melindungi kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya manipulasi terselubung oleh lembaga survei. Dia pun mencontohkan Pilkada Jawa Barat 2018.

Sebelum Pilkada, hampir semua lembaga survei menempatkan elektabilitas pasangan nomor urut 3 yang diusung Gerindra, Sudrajat-Syaikhu, di urutan ketiga. Angkanya hampir seragam di bawah 10 persen.

"Tapi, seperti bisa sama-sama kita lihat dari hasil hitung cepat dan perhitungan sementara KPU, pasangan Sudrajat-Syaikhu terbukti bisa meraih suara di atas 28 persen. Meleset ratusan persen," kritiknya.

Begitu juga di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Fadli pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah selalu diberi angka di bawah 20 persen bahkan di bawah 15 persen. Padahal, menurutnya hasil hitung suara riil sementara ini, pasangan ini melampaui angka 40 persen. Akurasi lembaga survei menurutnya sangat jauh meleset.

Menurut wakil Ketua DPR ini, selisih besar antara hasil survei dengan angka riil hari pemilihan menurutnya bukan hanya dipengaruhi persoalan metodologi, tapi juga menyembunyikan bias imagologi.

"Survei-survei itu seolah hendak mengkampanyekan citra bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida adalah 'underdog' yang tak menjanjikan, sehingga tak layak dipilih. Memang, dugaan bisa benar, bisa salah. Namun yang jelas, selain merugikan kandidat tertentu, publikasi yang akurasinya melenceng jauh semacam itu juga merugikan kepentingan publik. Publik bisa tertipu, mendapatkan informasi salah, tak akurat, bahkan disinformatif. Inilah menurut saya belum dilindungi regulasi yang ada," paparnya.

"Lembaga survei bisa menjadikan hasil survei sebagai alat kampanye atau alat politik terselubung. Mereka tak lagi independen. Bahkan bagi kandidat yang 'dikecilkan' hasil survei, seperti pernah diakui Sudirman Said, itu merupakan sejenis 'teror'," sambungnya.


Fadli juga menambahkan contoh kasus kegagalan survei terkait Pilkada Jakarta yang saat itu memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Untuk menambah contoh kasus kegagalan lembaga survei adalah Pilkada Jakarta. Banyak lembaga selalu memenangkan Ahok-Djarot, tapi nyatanya yang menang Anies-Sandi dengan selisih signifikan. Ini yang saya sindir, jangan-jangan ramalan dukun bisa lebih tepat dibanding lembaga survei, saking jauh melencengnya prediksi survei. Mereka mengaku ilmiah, tapi hasilnya seperti main-main," kritiknya. Yang perlu diingat, Ahok-Djarot memang menang putaran pertama Pilgub DKI 2017, namun kalah di putaran kedua.

Sejauh ini keberadaan lembaga-lembaga survei politik hanya diatur UU Nomor 1/2015 tentang Perppu Pilkada, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 10/2018. Isinya menurut Fadli masih sangat normatif.

Karena itu, Fadli ingin keterlibatan lembaga survei dalam Pemilu dan Pilpres diatur kembali, minimal oleh PKPU. Dia ingin praktik demokrasi di Indonesia sehat dan akuntablel.

"Untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres 2019, kita perlu menegaskan norma bahwa ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat tertentu, maka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye," papar Fadli.

"Konsekuensinya, posisi mereka sebagai konsultan harus dipublikasikan secara terbuka oleh partai politik atau pasangan calon yang merekrutnya. Agar publik menjadi tahu lembaga survei A, misalnya, merupakan konsultannya partai X atau calon Y. Sehingga, setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih. Dengan begitu risiko terjadinya manipulasi hasil survei pun bisa terminimalisir," sambungnya.

Selama ini menurut Fadli Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya bisa meminta lembaga survei transparan dalam pendanaan survei yang mereka lakukan. Imbauan itu menurutnya tak cukup karena bisa saja dimanipulasi.

"Namun, jika kita bisa menyusun norma bahwa konsultan politik itu tak berbeda posisinya dengan tim kampanye, karena pada dasarnya mereka direkrut untuk memenangkan partai atau kandidat tertentu, maka parpol atau pasangan calon presiden wajib membuka siapa konsultan politik yang mereka pekerjakan. Ini menurut saya cara yang fair untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi dan kemungkinan terjadinya disinformasi. Hal ini juga baik bagi demokrasi yang transparan agar lembaga survei tak jadi tim kampanye terselubung," ujarnya. (hri/tor)


https://m.detik.com/news/berita/d-4091382/pilgub-jabar-fadli-zon-lembaga-survei-meleset-ratusan-persen

Pilgub Jabar, Fadli Zon: Lembaga Survei Meleset Ratusan Persen

yg penting sujud dolo nyet emoticon-Ngakak
Halaman 1 dari 3
ratusan persen emoticon-Kalah
Maka dari itu percayalah sama dukung.. emoticon-Ultah
Quote:


emoticon-Rusia
segera pulisi kan dong zon

nanti kalau rindu yg ditakdirkan menang .... sekalian pulisikan tuhan juga ya
Quote:


emoticon-Gregetanemoticon-Kalah
Berisik bgt ni buntelan tokai,gak bisa nerima takdir emoticon-Wkwkwk

Partai goblok yg bawa2 nama tuhan tapi gak bisa nerima takdir tuhan emoticon-Betty
Diubah oleh rue_jazz
ZONK lupa sama yg dulu

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wakaka emoticon-Wkwkwk
Diubah oleh Riz2T
lama2 kader gerindra bloon2 semua klo buat statement
"Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh.

Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul?

Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto.

emoticon-Leh Uga
gak ada komen masalah puskaptis ya zonk?? emoticon-Ngakak
Quote:


emoticon-Menang
Semenjak yang itu ikut pilpres rasanya tidak ada ketenangan di bumi Pertiwi
Quote:


Geblek kaskus bikin emot nabuh gendang pake nenenya si mahoemoticon-Hammer2
"Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya.

emoticon-Leh Uga
syarat jd politikus emang mesti gila ya?
Iya meleset sampe 104%
emoticon-Wakaka
emoticon-Leh Uga
SOP Gerindra kalo kalah Pilkada, Pemilu, atau Pilpres

1. dengan lantang mengatakan ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis
2. dengan lantang mengatakan lembaga survei semuanya salah
3. dengan lantang mengatakan hanya lembaga survei yang memenangkan paslon dari Gerindra lah yang benar
4. mengatakan bahwa ada oknum pejabat yang memenangkan paslon di luar Gerindra
5. mengatakan bahwa semua lembaga survei dibayar oleh pihak yang memenangkan paslon di luar Gerindra
6. (tambahin deh)

Menurut ana apa yang dikatakan FZ itu cukup masuk akal.
Ana juga menilai ini lembaga survei ini secara kompak bersama sama seolah olah membangun opini bahwa paslon kami tidak populer dan ini tidak adil
Yg diserang cuma lembaga survei yg menangin RK.. Trus lembaga survei yg menangin no 3 kok ga mereka serang? Kan ngaco juga hasilnya
Halaman 1 dari 3


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di