alexa-tracking

Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b36bc56dc06bd74648b4580/bawang-fredrich-yunadi-erdogan-di-tengah-pilkada-dan-pilpres
Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Gabungan foto untuk berita menarik 23-30 Juni 2018.
Pekan terakhir Juni 2018 ini diramaikan dengan pagelaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Sebanyak 171 daerah menggelar hajatan lima tahun sekali ini. Libur panjang, pesta pemenang serta tangis calon melihat hasil penghitungan suara.

Di tengah gempita Pilkada, aroma Pemilihan Presiden 2019 terus membayang. Pilkada 2018 memang banyak disebut sebagai pemanasan menuju pemilihan presiden. Peta dukungan Pilpres setidaknya terbaca melalui hasil Pilkada.

Kabar dari Pilpres pun diramaikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan putusan itu, tertutup sudah peluang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Pesta demokrasi di Indonesia, pesta pula di Turki. Recep Tayyip Erdogan berhasil mengukuhkan posisinya sebagai orang paling berpengaruh di Turki.

Ingar-bingar politik dalam dan luar negeri tak membuat berita lain melempen. Bawang merah palsu hangat jadi bahan pembicaraan. Pasalnya, bawang ini sempat akan beredar bebas di pasaran Indonesia.

Ada pula vonis 7 tahun terhadap pengacara "nyeleneh" Fredrich Yunadi karena kasus perintangan penyidikan KPK.

Terakhir, kabar dari Mahkamah Konstitusi yang patut diapresiasi, yaitu memangkas aturan dalam UU MD3 yang dianggap membuat DPR sebagai lembaga super power. Simak ringkasan berita menarik 23-30 Juni 2018:
Pilkada 2018 Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Dua petugas KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mengenakan busana hantu, di tempat pemungutan suara (TPS) 7, Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018).
Tahapan Pilkada Serentak 2018 yang dimulai sejak 10 bulan lalu akan berakhir hari ini, Rabu (27/6/2018).

Sebanyak 171 wilayah di Indonesia akan menentukan masa depan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.

Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 520 pasangan calon akan dipilih masyarakat.

Proses pemungutan suara yang sedianya berlangsung serentak belum sepenuhnya berakhir. Masih ada penundaan di beberapa TPS dan daerah. Berikutnya, proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil oleh KPU, yang akan berlangsung sejak 27 Juni hingga 9 Juli 2018.

Meski masih meninggalkan sejumlah catatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim pelaksanaan Pilkada 2018 ini berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Ketua KPU, Arief Budiman, mengakui tahap pemungutan suara hari ini, Rabu (27/6), memang belum sempurna, tetapi di beberapa daerah yang dipantaunya berjalan relatif lancar.

Simak perkembangan berita Pilkada 2018 melalui di Beritagar.
Menjelang Pilpres 2019 Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (25/6/2018).
Hasil Pilkada Serentak 2018, memberi beberapa kejutan. Dua partai politik yang kerap berseberangan di politik nasional ternyata hanya memenangi sedikit pemilihan di daerah. Gerindra, hanya kebagian koalisi pemenang di 3 provinsi. Sedangkan PDI P, tergabung dalam koalisi pemenang di 4 provinsi.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Bandung Muradi mengatakan, pilkada serentak berpeluang memunculkan calon presiden alias capres selain Joko 'Jokowi' Widodo dan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan peluang ini bisa terjadi bila partai di luar koalisi pendukung Jokowi memenangkan Pilkada di sejumlah provinsi berpopulasi gemuk.

Selama ini, ada 7 partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi. Yakni 5 partai lama yang sudah punya jagoan dalam Pilkada dan 2 partai baru.

Simak perkembangan berita menjelang Plpres melalui di Beritagar.
Erdogan makin menggenggam erat Turki Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Presiden Turki Tayyip Erdogan dan istrinya Emine Erdogan menyapa pendukungnya yang berkumpul di depan kantor pusat partai AKP di Ankara, Turki, Senin (25/6/2018).
Recep Tayyip Erdogan berhasil mengukuhkan posisinya sebagai orang paling berpengaruh di Turki.

Dari sekitar 59 juta pemilih yang memberikan suaranya pada Minggu (24/6/2018), Erdogan menguasai sekitar 53 persen di antaranya, mengalahkan rival terkuatnya, Muharrem Ince yang memperoleh 31 persen dukungan.

Bukan hanya kursi kepresidenan, kendaraan politik yang ditunggangi Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) juga berhasil mengamankan parlemen dengan 42 persen suara. Sementara rivalnya, Partai Republik Rakyat (CHP) mengantongi 23 persen kursi parlemen.

Pemilihan kali ini adalah momen yang bersejarah bagi Turki. Bukan karena Erdogan kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya, melainkan momen perubahan konstitusi yang diyakini terjadi setelah ini.

Salah satu pekerjaan terbesar yang harus dikerjakan Erdogan pada masa kepemimpinan keduanya ini adalah memperbaiki ekonomi Turki.
Kisruh si bawang merah palsu Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Petugas Polri memeriksa bawang bombai merah mini impor ilegal di gudang penyimpanan bawang merah Jalan Letda Sujono Medan, Sumatera Utara, Senin (25/6/2018).
Setelah telur palsu, beras palsu, kini giliran bawang merah palsu yang tengah hangat jadi bahan pembicaraan. Pasalnya, bawang ini sempat akan beredar bebas di pasaran Indonesia.

Kepolisian pun bergerak untuk mengamankan 670 ton bawang merah palsu yang dikemas dalam 25 kontainer besar dan masuk melalui Kota Medan, Sumatra Utara.

Bawang merah palsu di dalam karung-karung besar itu rencananya akan didistribusikan ke seluruh penjuru daerah di Indonesia, termasuk Sumatra, Jawa, dan Bali, untuk kemudian dicampur dengan bawang merah lokal.

Walau disebut "palsu", bawang tersebut tidak terbuat dari plastik atau bahan lain. Ia tetaplah tumbuhan dari jenis umbi lapis, tetapi bukan bawang merah seperti kita kenal selama ini.

Bawang tersebut adalah bumbu masak jenis bawang bombai mini dari India. Memang, harga bawang merah di pasaran sempat melambung jelang Lebaran. Per kilogramnya rata-rata bisa menyentuh angka Rp40 ribu. Sementara harga bawang bombai mini impor bisa hanya setengahnya.

Cara mengenali bawang merah palsu? Simak selengkapnya di Beritagar.
MK kandaskan peluang Kalla jadi cawapres lagi Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan saat menghadiri buka puasa bersama dalam Silahturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Jumat (1/6).
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan putusan itu, tertutup sudah peluang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

MK menolak dua permohonan tersebut masing-masing teregistrasi dalam perkara nomor 36/PUU-XVI/2018 dan nomor 40/PUU-XVI/2018. Perkara nomor 36 diajukan oleh Muhammad Hafidz dari Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak), serta Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS). Sementara perkara nomor 40 didaftarkan oleh advokat Syaiful Bahari.

Meski tak bisa menjadi cawapres lagi, Kalla sejatinya masih dapat berlaga di Pilpres 2019, asalkan sebagai calon Presiden.

Kalla akhirnya menutup spekulasi kiprahnya di Pilpres 2019. Setelah putusan MK, Kalla menyatakan ingin istirahat meski ada wacana menjadi capres.
Fredrich Yunadi divonis 7 tahun Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi (tengah) menjalani sidang pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Terdakwa kasus perintangan penyidikan korupsi Fredrich Yunadi divonis hukuman penjara 7 tahun. Dalam sidang Kamis (28/6/2018), Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta menyatakan Fredrich terbukti menghambat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto, dan terlibat manipulasi data medis.

Hakim Syaifudin juga menghukum Fredrich denda sebesar Rp500 juta subsider hukuman kurungan 5 bulan penjara. Menurut hakim, yang memberatkan Fredrich adalah tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya Kamis (31/5/2018), jaksa menginginkan Fredrich dihukum penjara selama 12 tahun. Selain itu, jaksa juga ingin Fredrich didenda Rp600 juta.

Hakim menyebutkan Fredrich merencanakan agar Setya Novanto dirawat di rumah sakit agar tidak bisa diperiksa dalam kasus korupsi E-KTP. Fredrich juga sengaja menyuruh Novanto tidak memenuhi panggilan KPK dan harus ada izin presiden.

Kasus korupsi E-KTP ini melibatkan banyak orang dan banyak usaha perintangan penyidikan. Perintangan penyidikan ini dijerat pasal pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Rontoknya upaya DPR menjadi lembaga super Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Saldi Isra (kiri), Aswanto (kedua kiri), Suhartoyo (kedua kanan), I Dewa Gede Palguna (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Upaya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bernafsu menjadikan lembaga legislatif itu memiliki kekuatan super kandas di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang Kamis (28/6/2018), MK memangkas sebagian aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Kekuatan super DPR yang dipangkas yaitu aturan yang membolehkan DPR memanggil paksa serta mengambil langkah hukum apabila ada orang yang dianggap merendahkan martabat DPR.

MK juga menggugurkan pasal yang mensyaratkan izin Presiden atas rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, apabila ada anggota DPR dipanggil atau dimintai keterangan.

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) . Putusan dengan Nomor 16/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman.

Majelis Hakim Konstitusi menyatakan alasan permohonan yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) serta dua Pemohon perseorangan tersebut beralasan menurut hukum.

Hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang MD3 memuat setidaknya tiga pasal kontroversi.

Pertama, pasal 73 UU MD3 yang memberikan kewenangan pada DPR untuk meminta polisi memanggil paksa seseorang jika mangkir dari panggilan lembaga legislatif.

Kedua, pasal 122 (k) UUD MD3 yang menugaskan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan DPR atau anggotanya.

Ketiga, pasal 245 UU MD3 yang mengatur bahwa pemanggilan anggota DPR untuk pemeriksaan kasus pidana harus melalui persetujuan MKD dan Presiden.

Ketiga pasal itu dianggap sebagai upaya sistematis untuk menjadikan DPR sebagai lembaga super power.
Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...da-dan-pilpres

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres Dua pilihan pengangkatan KM Sinar Bangun

- Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres Tiga bandara bersiap sambut para atlet top Asia

- Bawang, Fredrich Yunadi, Erdogan di tengah Pilkada dan Pilpres 9 Sektor perkasa lambungkan IHSG