Jakarta - Menteri Dalam Negeri telah melantik Komjen Pol Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pemerintah telah menjilat ludahnya sendiri. 

"Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/6/2018).

Baca juga: Iriawan Jadi Pj Gubernur, Sudrajat Harap Tak Ada Kecurangan Pilgub


Wakil Ketua DPR ini mengingat bahwa Presiden Jokowi pernah menyebut pelantikan Iriawan sekadar usulan. Selanjutnya, Mendagri dan Kapolri akhirnya menarik kembali usulan agar Iriawan menjadi Pj Gubernur. Menko Polhukam Wiranto bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut.

"Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan," kata Fadli.

Ketiga, kengototan pemerintah untuk melantik Iriawan memancing spekulasi di tengah masyarakat. Jawa Barat bukanlah zona merah Pilkada, namun pelantikan polisi menjadi Pj Gubernur tetap dilakukan. 

Baca juga: Komjen Iriawan Pj Gubernur, Sempat Pro-Kontra Kini akan Jadi Nyata



"Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat," kata Fadli.

Pelantikan itu juga dinilai Fadli Zon mencederai semangat reformasi. Seharusnya yang dilantik adalah pejabaat di lingkungan Kemendagri saja. Namun pemerintah seolah tak peduli dengan kontroversi, bahkan mengambil sikap bertolak belakang dari apa yang pernah diutarakan menterinya, bahwa usulan pelantikan itu dibatalkan. Pemerintah dinilainya telah melakukan kebohongan publik.

Baca juga: Janji Netral, Komjen Iriawan Pertaruhkan Jabatan



"Pelantikan Komjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat," kata Fadli.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Iriawan sudah sesuai aturan. Pelantikan itu juga tak ada kaitannya dengan Pilkada Jawa Barat yang akan berlangsung pada 27 Juni nanti. 

"Nggak ada apa-apa, yang penting tidak melanggar Undang-Undang. Dulu itu kan orang curiga, berlum-belum (sudah) curiga," kata Tjahjo saat ditemui usai pelantikan di Gedung Merdeka, Jl Asia Afrika, Kota Bandung, tadi.

Dia sadar betul apa yang diusulkannya itu akan berpengaruh kepada Presiden Jokowi. Namun dia memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dengan penunjukan M Iriawan.

"Kami nggak mungkin dong, saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan nggak mungkin. Saya sesuai aturan dan undang-undang karena nama yang saya usulkan saya kirimkan kepada Pak Presiden," ucapnya.


Bagaimana pendapat agan? Sebelumnya membatalkan.. Sekarang disah kan..