alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b2274c4c1d7708e738b4593/sebut-ada-upaya-politisasi-pdip-berikan-bantuan-hukum-pada-bupati-tulungagung-dan

Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan

Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan
Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya memberikan dukungan dan bantuan hukum pada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.

PDI Perjuangan tetap memberikan dukungan, lantaran partainya melihat ada upaya politisasi pada kasus keduanya.

"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," ujar Hasto, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).

Ia menyampaikan penilaian tersebut bukanlah dari PDI Perjuangan, namun dari suara-suara masyarakat di kawasan keduanya bertarung dalam pilkada.

Hasto menyebut ada informasi masuk ke tim kampanye dua hari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Informasi itu menyebut ada kejadian luar biasa yang bisa mengubah peta politik di Tulungagung.

"Dan kami tahu siapa orangnya itu," katanya.

Menurutnya, kasus ini merupakan bagian dari rivalitas pilkada. Pihak-pihak tertentu, lanjutnya, ingin menjadi wasit dalam pilkada dengan menggunakan berbagai upaya, termasuk hukum sebagai alat kekuasaan.

Lebih lanjut, ia menilai wajar apabila masyarakat menilai ada motif politik dalam kasus ini.

Sebab, dua kadernya tersebut bukan merupakan orang yang terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (6/6/2018). Oleh karena itu, PDIP tetap memberikan bantuan hukum kepada kedua kader itu.

"Karena itu lah Prof hendrawan mengatakan ini OTT gaya baru," katanya.

"Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika tapi di Jatim, kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temuin, ini tentang rivalitas pilkada," tandas Hasto. 

Diketahui, sebelum kasus Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar, KPK telah menangkap Bupati Purbalingga, Tasdi, yang terkena OTT.

Tasdi langsung dipecat seketika oleh PDIP akibat OTT KPK tersebut.

Hasto juga menegaskan partainya tidak kompromi dengan pengurus atau kader yang diduga melakukan tindak pidana.

Namun, PDIP tetap memberikan pembelaan bila kasus yang menyeret pengurus/kader diduga terkait politik.

http://m.tribunnews.com/amp/nasional...-blitar?page=2

Dibela cuy emoticon-Wow
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
Sudah sewajarnya kalau koruptor harus saling bahu membahu menolong sesamanya emoticon-Smilie
Quote:


loh kok kabur ke thread lain
pengecut da ketakutan?
LEMAH emoticon-Leh Uga
Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan

Dibilang kroco tapi level bupati, wali kota
Dibilang oknum tapi kok banyak

emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
terima kasih Jokowi
Quote:


Kabur? emoticon-Bingung

Kenapa anakku begitu terguncang dengan akun ini? Ada apa gerangan? emoticon-Bingung
Quote:


cie ga usa kabur dan mewek ya
sampai gw ISO emoticon-Ultah
Quote:

Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan
Sudah sesuai SOP emoticon-Leh Uga
Quote:


Kabur? emoticon-Bingung

Kenapa anakku begitu terguncang dengan akun ini? Ada apa gerangan? emoticon-Bingung
Quote:


da ga berani balik ke thread itu ya?
ah elah ternyata hanya gini mental nasbung emoticon-Ngakak
Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan
Pake akting mewek lagi dong to, hastoo

Sebut Ada Upaya Politisasi, PDIP Berikan Bantuan Hukum Pada Bupati Tulungagung dan
partai kebanggaan nastak, sarang penyamun
Coba yg ketangkep partai Anu, dah jadi bacol nastak sampe 2030.

Oposisi aja masih top 5 besar indeks korupsinya (kasus per jumlah suara pemilu)
Dibela juga..sama kayak pks
Salam satu djiwa.
sop nya kalo ketangkep pokoknya denial

emoticon-Wakaka
lgi enak2 korup.buat modal taun.depan malah ketangkep

awas di seruduk yg punya partai emoticon-Takut
katanya langsung pecat...emoticon-Cape deeehh
emoticon-Cendol Gan
Partai pemberantas koruptor breee 😂😂 muak banged 😡
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di