alexa-tracking

Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b21e22cdc06bd957e8b456a/masih-ada-ribuan-aduan-thr-masuk-jelang-lebaran
Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran
Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran
Pekerja pabrik menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran di pabrik rokok, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (5/6/2018).
Tidak semua pekerja ternyata bisa merayakan Idulfitri dengan Tunjangan Hari Raya (THR).

Sampai tiga hari jelang lebaran, Pos Komando (Posko) Pengaduan Pembayaran THR Kementerian Ketenagakerjaan masih menerima ribuan aduan terkait kewajiban penyaluran tunjangan yang belum dilakukan sejumlah perusahaan.

Selain THR yang belum dibayarkan, ada juga pekerja yang mengadukan pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Kemenaker. Bahkan, banyak juga yang mengadukan sikap manajemen perusahaan yang tidak memberikan kejelasan soal pembayaran THR.

"Yang mengadu sangat heterogen, dari mulai karyawan biasa, buruh, bahkan tadi kami juga menerima laporan dari pekerja media bahwa ada permasalahan dengan THR-nya," cerita salah satu petugas piket Posko THR Kemenaker, Munadi, dalam CNNIndonesia, Selasa (12/6/2018).

Sejak 28 Mei 2018, atau saat pertama kali posko dibuka, hingga 12 Juni 2018, telah ada 583 aduan yang masuk melalui surat elektronik. Namun, pengaduan langsung melalui aplikasi berbagi pesan, WhatsApp, adalah yang terbanyak. Jumlahnya bisa mencapai ribuan per harinya, sambung Munadi.

Sayang, tak banyak pekerja yang mau datang langsung ke posko untuk mengadukan persoalan THRnya.

Menurut pengakuan Firman, petugas posko lainnya, pekerja yang datang ke posko secara langsung hanya kurang dari 10 orang per harinya, sama halnya dengan yang mengadu melalui sambungan telpon langsung.

Aduan paling banyak masuk saat hari kerja atau sebelum cuti lebaran, dan cenderung berkurang menjelang lebaran.

Kendati posko pengaduan tetap akan dibuka hingga 22 Juni 2018, Kemenaker baru akan menindaklanjuti semua laporan tersebut usai lebaran.

Kepala Seksi Pengawasan Norma Pengupahan Kemenaker, Gian Almiarji menjelaskan, Kemenaker membutuhkan waktu untuk memproses aduan yang masuk terlebih dahulu. Belum lagi banyak aduan yang masuk tanpa menyertakan identitas diri maupun perusahaan.

Mengutip Tribunnews, pada tahun lalu Posko Pengaduan THR menerima 412 pengaduan (yang identitasnya terverifikasi). Dari jumlah tersebut, sebanyak 290 aduan di antaranya mempersoalkan masalah THR yang tidak dibayarkan.

Sisanya adalah pengaduan terkait THR yang dibayarkan namun tidak sesuai dengan ketentuan--baik jumlah maupun tenggat waktu pencairan.

Berdasarkan wilayahnya, pengaduan terbanyak berasal dari Jawa, yakni 199 perusahaan. Disusul Sumatra (25 perusahaan), Kalimantan (14), dan Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT masing-masing 1 perusahaan. Pengaduan tanpa identitas tercatat sebanyak 171 perusahaan.

Katadata melaporkan, ada 18 perusahaan yang akhirnya diproses. Sebanyak 5 dari 18 perusahaan sepakat membayarkan THR pekerjanya, sementara sisanya diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk koordinasi selanjutnya.
Mediasi hingga meja hijau
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sudah berujar, akan ada tiga sanksi buat pengusaha yang terbukti tidak membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama adalah denda sebesar 5 persen dari total THR, kedua teguran tertulis, dan ketiga adalah pembatasan kegiatan usaha.

Tiga sanksi itu akan dijatuhkan jika perusahaan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur batas pembayaran THR pekerja paling lambat H-7 lebaran dengan besaran 1 kali gaji.

Dalam mengadukan persoalan THR, Hanif menekankan pentingnya mencantumkan identitas pelapor yang jelas. Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, petugas menemukan kesulitan untuk melakukan verifikasi laporan lantaran identitas yang tidak jelas.

Mendatangi posko pengaduan adalah salah satu dari beberapa cara yang bisa ditempuh pekerja ketika perusahaannya lalai membayarkan THR.

Laman hukumonline menjelaskan, langkah pertama yang bisa pekerja lakukan jika THR tidak dibayarkan adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan pengusaha. Langkah ini yang kemudian disebut sebagai penyelesaian bipartit.

Jika bipartit gagal, maka cara yang bisa ditempuh selanjutnya adalah melalui mediasi hubungan industrial yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan didampingi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Jika mediasi ini juga gagal atau tidak mencapai titik temu, maka pekerja bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Perlu menjadi catatan penting, keterlambatan pembayaran THR bukan termasuk perbuatan melawan hukum yang penyelesaian perselisihannya bisa dilakukan melalui gugatan ke pengadilan umum.

Oleh karenanya, penting bagi pekerja untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan atas dasar perselisihan hak ke pengadilan hubungan industrial.
Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...jelang-lebaran

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran MUI imbau khatib hindari tema politis pada khotbah Idulfitri

- Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran Meraup untung dari bunga deposito lewat APBD

- Masih ada ribuan aduan THR masuk jelang lebaran Pemprov akui deposito ABPD Jabar mencapai Rp3,75 trilliun per bulan

×