alexa-tracking

Awasi Medsos Mahasiswa, Kebijakan Menristek Ngawur

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1fcd186208815d468b4571/awasi-medsos-mahasiswa-kebijakan-menristek-ngawur
Awasi Medsos Mahasiswa, Kebijakan Menristek Ngawur
Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro menilai langkah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang akan mengawasi akun media sosial para mahasiswa sebagai kebijakan yang tidak jelas targetnya.

"Kebijakan Menristekdikti (Mohammad Nasir) yang akan mewajibkan mahasiswa baru untuk melaporkan akun medsos bisa dibilang sebagai kebijakan tidak jelas targetnya," ujar Moh Nizar Zahro di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Dia menilai kebijakan itu ngawur karena menganggap seluruh mahasiswa baru terpapar radikalisme sehingga perlu diwajibkan mendaftarkan medsosnya.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, kebijakan tersebut tidak jelas targetnya karena dari awal menganggap semua mahasiswa perlu diawasi, sehingga tidak ada target khusus yang dipantau.

"Saya menilai kerja model seperti ini sangat tidak produktif. Upaya pemberantasan radikalisme seharusnya dilakukan secara preventif dan senyap," ujarnya.

Nizar mengatakan upaya pemberantasan terorisme harus secara preventif dan senyap, yaitu ada identifikasi awal target mahasiswa yang dianggap terpapar radikalisme lalu dilakukan operasi senyap dengan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN).

Dia memperkirakan kebijakan tersebut akan menyulut aksi penolakan dari mahasiswa, baik yang akan dilakukan secara terbuka atau dalam gerakan bawah tanah.

"Oleh karena itu lebih baik kebijakan tersebut dibatalkan saja. Tidak tepat jika semua mahasiswa baru diperlakukan sama, karena secara mayoritas pasti mahasiswa yang bersih dari paham radikalisme," katanya.

Menurut dia, Menristekdikti tidak boleh memata-matai privasi mahasiswa yang tidak terlibat radikalisme.

Tanpa kecuali Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir telah meminta rektor untuk mulai mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial (medsos) mahasiswa sejak penerimaan mahasiswa baru.

Nasir pun menegaskan, pendataan tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali.

Menurut Nasir, hal itu bertujuan sebagai bentuk pemantauan, menyusul adanya indikasi radikalisme di kampus. Pendataan tersebut juga diklaim akan mempermudah monitoring yang dilakukan oleh Kemenristekdikti bersama BNPT dan BIN.

Nasir mengatakan, pendataan melalui nomor HP dan akun medsos dilatarbelakangi oleh kasus di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung yaitu ada beberapa mahasiswa di PTN tersebut telah terpapar radikalisme karena terpengaruh media sosial.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemenristekdikti akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menelusuri penyebaran paham radikalisme melalui medsos terutama di tingkat mahasiswa.

https://m.harianterbit.com/welcome/read/2018/06/12/98735/25/25/Awasi-Medsos-Mahasiswa-Kebijakan-Menristek-Ngawur

Yang suka SSI diawasi tidak
image-url-apps
awasi akun kaskus
image-url-apps
KAYAK BEGINIAN INI GAK PERLU BREE

YANG PENTING SISTEM DI KAMVUS DIBENERIN DULU

BERSIH DARI ORG RADIKAL DAN SEPARATIS , ORGANISASI KAMVUS JALAN DENGAN SISTEM BERSIH TANVA VIRUS , UDH CUKUP MENURUT HEMAT GUE BREE

NGAVAIN LU NGAWASIN SOMED BREE AKUN VALSU JUGA VISA BREE
KASKUS Ads
image-url-apps


mundur 30 th demokrasi di Indonesia emoticon-Leh Uga


PKI sekaliih emoticon-Ngakak


image-url-apps
Entah kenapa ide Menristekdikti terkesan kontroversial, dan ada indikasi melanggar hukum, sangat represif sekali, mulai dari rencana penyadapan ponsel dosen dan mahasiswa hingga pengawasan medsos punya mahasiswa. Kalau itu dilaksanakan lantas siapa yang akan melakukan monitoring alat komunikasi hingga akun medsos semua sivitas akademika.

Simpel saja, kalau ada indikasi mahasiswa ada yang terpapar doktrin radikalisme, ya sudah diproses hukum saja.

Biarkan para Maha Siswa dan Lingkungan kampus berproses apa adanya, mempertemukan berbagai macam isu untuk dibahas, seperti kawah candra dimuka, biarkan para mahasiswa berpikir kritis jangan dikekang.

Jangan sampai pemerintah sekarang dikesankan seperti era Orba.
image-url-apps
Quote:

Mo kyk dystopia aja, mengekang kebebasan, jga boros tnaga n waktu. Smoga ada kbijakan baru dri pmerintah yg dpt menetralisir paham radikal, khususnya di satuan pendidikan yg rawan terpapar.
wanda hamidah mana??????lg sibuk ma brondongnya ya???emoticon-Leh Uga:
image-url-apps
biar lah
yg penting usaha
metoda terserah anda
image-url-apps
😅😅 kebijakan bloon dah....
tinggal bikin kloningan sebanyak mungkin
image-url-apps
Takut ya banyak yang kecyduks? emoticon-Ngakak
image-url-apps
untungnya status gue mahasiswa abadi emoticon-Big Grin
image-url-apps
Itu ngawasi hp sampe disadap kah? Makanan penggiat ham nih emoticon-Big Grin
image-url-apps
pemerintah bloon. diawasi kok ngomong2. namany jg dimata2in diem2 lah.
image-url-apps
Jadi gini
Yg penting pernah ikut diklat bpip
Saya Indonesia saya Pancasila saya koruptor

Awasi Medsos Mahasiswa, Kebijakan Menristek Ngawur Awasi Medsos Mahasiswa, Kebijakan Menristek Ngawur
image-url-apps
Quote:


100 juta emoticon-Recommended Seller
image-url-apps
gerindra mendukung umat radikalis nih
kalo seandainya orde baru sudah ada sosmedt ya sama kayak gini persis kejadiannya emoticon-Leh Uga
image-url-apps
Mending duiy buat proyek itu buat subsidi inet mahasiswa.