alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Ex Narapidana Korupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1f1dbe32e2e6d9768b4568/kementerian-hukum-dan-ham-enggan-proses-peraturan-yang-melarang-ex-narapidana-korupsi

Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Ex Narapidana Korupsi

Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Eks Narapidana Korupsi Jadi Caleg

TRIBUNJAKARTA.COM- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) enggan memproses pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif menjadi peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan, PKPU tersebut telah dikembalikan ke KPU.

"Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan," kata Widodo kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

"Sudah saya kirimkan juga dalam lampiran surat saya ke KPU, surat-surat keberatan dari Bawaslu dan Kemendagri," tambahnya

Sinkronisasi dan penyelerasan itu, kata Widodo, agar PKPU yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan MK.

Menurutnya, KPU perlu mengundang Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi dan sejumlah stakeholder terkait untuk memberikan masukan. 
"Kami sudah ingatkan KPU agar secepatnya mengundang K/L tersebut untuk mensinkronkan/menyelaraskannya," terang Widodo.

Sebelumnya, KPU telah mengirimkan PKPU yang mengatur larangan mantan koruptor mendaftar menjadi calon anggota legislatif ( caleg), Senin sore (4/6/2018).

"Kami berharap ini menjadi perhatian, tanggal 4-17 Juli kita akan ada pendaftaran calon. Jadi mohon ini jadi perhatian kita bersama," ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (5/6/2018).


Menurut Arief, PKPU tersebut penting untuk segera diundangkan menjadi peraturan perundang-undangan karena tahapan pendaftaran Pileg semakin mepet.

Apalagi Arief berujar, PKPU berbeda dengan kebanyakan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lainnya. Sebab, PKPU mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilu yang harus berjalan tepat waktu. (Moh Nadlir)

http://jakarta.tribunnews.com/2018/06/11/kementerian-hukum-dan-ham-enggan-proses-peraturan-yang-melarang-eks-narapidana-korupsi-jadi-caleg

Enggan diproses
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Partai juara kalo memproses ya rugi sendiri. Siapa yg mau rugi.
kelihatan siapa yg bela koruptor. knpa sih mereka sllu bilangin koruptor punya hak. manusia laknat gak tau malu curi uang rakyat
yasonna mother puckerrd emoticon-Wakaka
Sungguh pancasilais sejati
Quote:


pemain juga ini orang.. enek liat komuk nya
Quote:


kan sudah bener , niat baik juga harus dilakukan dengan baik dong , jgn ngasal aja...
emoticon-Cape d...
kayak gini ngelanggar pancasila gak sih bagi muslim makan harta anak yatim dan fakir miskin gak punya agama..emoticon-Big Grin
Salah satu menteri yg harus dikick nih kalau 2019 pakde menang.

Enak jg gw liat mukanya emoticon-DP
Quote:


Emang joko bisa apa? Semua tergantung mamak banteng.
Quote:


memangnya bakal di-kick gan... waktu kasus pembahasan ruu md3 aja ndak diapa-apakan sama jokowi...
Quote:


Iya sih, simbok pemegang kuncinya makanya gw kadang kesal sm nih partai walaupun gw pendukung pakde emoticon-Cool

Quote:


Rada susah bre, kaki tangannya yasonna itu petinggi2 partai + org yg punya kekuasaan di dpr.


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di