alexa-tracking

Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Ex Narapidana Korupsi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1f1dbe32e2e6d9768b4568/kementerian-hukum-dan-ham-enggan-proses-peraturan-yang-melarang-ex-narapidana-korupsi
Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Ex Narapidana Korupsi
Kementerian Hukum dan HAM Enggan Proses Peraturan yang Melarang Eks Narapidana Korupsi Jadi Caleg

TRIBUNJAKARTA.COM- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) enggan memproses pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif menjadi peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan, PKPU tersebut telah dikembalikan ke KPU.

"Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan," kata Widodo kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

"Sudah saya kirimkan juga dalam lampiran surat saya ke KPU, surat-surat keberatan dari Bawaslu dan Kemendagri," tambahnya

Sinkronisasi dan penyelerasan itu, kata Widodo, agar PKPU yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan MK.

Menurutnya, KPU perlu mengundang Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi dan sejumlah stakeholder terkait untuk memberikan masukan. 
"Kami sudah ingatkan KPU agar secepatnya mengundang K/L tersebut untuk mensinkronkan/menyelaraskannya," terang Widodo.

Sebelumnya, KPU telah mengirimkan PKPU yang mengatur larangan mantan koruptor mendaftar menjadi calon anggota legislatif ( caleg), Senin sore (4/6/2018).

"Kami berharap ini menjadi perhatian, tanggal 4-17 Juli kita akan ada pendaftaran calon. Jadi mohon ini jadi perhatian kita bersama," ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (5/6/2018).


Menurut Arief, PKPU tersebut penting untuk segera diundangkan menjadi peraturan perundang-undangan karena tahapan pendaftaran Pileg semakin mepet.

Apalagi Arief berujar, PKPU berbeda dengan kebanyakan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lainnya. Sebab, PKPU mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilu yang harus berjalan tepat waktu. (Moh Nadlir)

http://jakarta.tribunnews.com/2018/06/11/kementerian-hukum-dan-ham-enggan-proses-peraturan-yang-melarang-eks-narapidana-korupsi-jadi-caleg

Enggan diproses
image-url-apps
Partai juara kalo memproses ya rugi sendiri. Siapa yg mau rugi.
image-url-apps
kelihatan siapa yg bela koruptor. knpa sih mereka sllu bilangin koruptor punya hak. manusia laknat gak tau malu curi uang rakyat
KASKUS Ads
image-url-apps
yasonna mother puckerrd emoticon-Wakaka
image-url-apps
Sungguh pancasilais sejati
image-url-apps
Quote:


pemain juga ini orang.. enek liat komuk nya
image-url-apps
Quote:


kan sudah bener , niat baik juga harus dilakukan dengan baik dong , jgn ngasal aja...
emoticon-Cape d...
kayak gini ngelanggar pancasila gak sih bagi muslim makan harta anak yatim dan fakir miskin gak punya agama..emoticon-Big Grin
image-url-apps
Salah satu menteri yg harus dikick nih kalau 2019 pakde menang.

Enak jg gw liat mukanya emoticon-DP
image-url-apps
Quote:


Emang joko bisa apa? Semua tergantung mamak banteng.
Quote:


memangnya bakal di-kick gan... waktu kasus pembahasan ruu md3 aja ndak diapa-apakan sama jokowi...
image-url-apps
Quote:


Iya sih, simbok pemegang kuncinya makanya gw kadang kesal sm nih partai walaupun gw pendukung pakde emoticon-Cool

Quote:


Rada susah bre, kaki tangannya yasonna itu petinggi2 partai + org yg punya kekuasaan di dpr.
×