alexa-tracking

PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1f02b412e2572f7f8b456f/pdip-tuding-kasus-blitar-dan-tulungagung-politis
PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis
PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis
Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Sabtu (9/6/2018).
Operasi tangkap tangan yang akhirnya menyeret Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo membuat PDI Perjuangan meradang.

Samanhudi dan Syahri merupakan kader partai, sehingga sejumlah politikus banteng moncong putih itu pun menuding status tersangka keduanya beraroma politis.

Tudingan pertama dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Pendapat Arteria, kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung dan Kota Blitar sarat muatan politis.

"Sulit rasanya bagi kita semua, untuk menyatakan ini hanya penegakan hukum ansih," kata Arteria melalui Antaranews.

Arteria Dahlan curiga OTT KPK di Kota Blitar dan Tulungagung memiliki agenda terselubung dengan tujuan merusak elektabilitas PDIP di wilayah "Mataraman".

Dia meyakini adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan besar lembaga superbody itu untuk membidik kepala daerah maupun calon-calon kepala daerah dari PDIP.

Ia menegaskan akan mengawal kasus OTT KPK di Tulungagung dan Kota Blitar yang disebutnya cacat hukum dari awal. Arteria mencontohkan diksi OTT yang menurutnya tidak tepat.

Arteria menegaskan dirinya bersama seluruh anggota Komisi III akan bersikap kritis atas peristiwa hukum yang terjadi.

Kolega Arteria di PDIP, Hasto Kristiyanto pun menuding muatan politis. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menduga ada kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjaring dua kadernya.

Hasto sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Ia mengatakan banyak menanyakan, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?.

"Mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," ucap Hasto melalui Kompas.com.

Samanhudi, kata Hasto, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen. Sementara itu, Hasto mengklaim, Syahri merupakan calon bupati terkuat di Tulungagung.

Hasto mengatakan, keduanya tidak ada di tempat saat KPK menangkap sebagian orang yang diduga terlibat korupsi di dua daerah tersebut.

Hasto pun mengungkit sejumlah kejadian masa lalu untuk mendukung dugaannya itu. Kesan tersebut, papar Hasto, muncul disebabkan adanya oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luar pemberantasan korupsi di masa lalu.

Hasto mencontohkan peristiwa pencoretan bakal calon menteri di awal kepemimpinan Jokowi yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Demikian pula saat surat perintah penyidikan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bocor ke publik.

Tudingan politikus terhadap KPK itu bukan sekali ini saja terjadi. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengaku, tidak heran dengan tuduhan politisasi penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah atau kader partai politik oleh KPK.

Lalola mencontohkan, tuduhan politis terhadap KPK saat menangani kasus Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Bahkan, KPK dituduh menyerang kelompok tertentu. Putusan pengadilan Tipikor membuktikan Luthfi bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

"Ini bukan kali pertama KPK dituduh politis saat menangani perkara korupsi. Dulu kasus LHI juga KPK dituduh politis dan menyerang kelompok tertentu," ujar Lola dikutip Kompas.com.

Lola menambahkan, tuduhan politis terhadap KPK bisa dibuktikan dalam proses persidangan. Di sisi lain, Pengadilan Tipikor memutuskan seorang terdakwa bersalah dalam kasus-kasus yang dituduh memiliki motif politik. "Orang-orang yang ditangkap KPK dan kasusnya dituduh politis pun akhirnya terbukti bersalah di persidangan," kata Lola.

Lola meyakini, KPK tidak memiliki motif politik dalam saat melakukan operasi tangkap tangan. Sebab, ada proses-proses hukum yang harus dilakukan oleh KPK sebelum menangkap seseorang yang diduga terlibat kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, membantah anggapan bahwa ada unsur politis dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung. Saut mengatakan, benar atau tidak penangkapan dan penetapan tersangka itu tidak dapat ditentukan melalui opini.

Saut mengatakan, apa yang dilakukan KPK sebaiknya dibuktikan melalui pengadilan. Kata Saut, banyak instrumen seperti praperadilan, banding, dan lainnya untuk mendebat kerja KPK.
PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...gagung-politis

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis Gambir-Pasar Turi jadi rute perdana kereta sleeper nan mewah

- PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis Wacana Amien Rais maju sebagai calon presiden

- PDIP tuding kasus Blitar dan Tulungagung politis Mudik berpotensi menggerakkan ekonomi daerah