alexa-tracking

Opini WTP tak jamin bebas korupsi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1cb14512e25779268b456e/opini-wtp-tak-jamin-bebas-korupsi
Opini WTP tak jamin bebas korupsi
Opini WTP tak jamin bebas korupsi
Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (rompi oranye) usai diperiksa KPK, Sabtu (9/6/2018). Walau 8 kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, tapi tak menjamin Blitar bebas korupsi.
Rentetan pengungkapan kasus korupsi di beberapa daerah jelang lebaran ini menguak fakta baru. Tiga kepala daerah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata berasal dari daerah yang memiliki audit dengan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagi daerah atau lembaga yang audit keuangannya paling bagus. Opini di bawahnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tak Diberi Opini (Disclaimer).

Kota Blitar, Jawa Timur sudah mengantongi opini WTP ini 8 kali. Kabupaten Tulungagung, diganjar opini WTP 7 kali. Kabupaten Purbalingga, sudah dua kali menerima opini ini. Tapi kepala daerah tiga wilayah itu justru diduga menggarong duit publik.

Komisioner KPK Laode M Syarif mengatakan opini WTP dari BPK tak menjamin bebas korupsi. "WTP tak serta merta bebas 100 persen dari korupsi. Kalau audit BPK ada sampling, jadi mungkin saja ada yang lolos dari BPK saat audit seperti itu," ujar Laode di istana wakil presiden, Jakarta, Jumat (8/6/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Tasdi, Bupati Purbalingga ditangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, diduga ikut terima suap proyek infrastruktur. Sedangkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan.

Selain itu, lanjut Laode, dugaan suap yang dilakukan pimpinan daerah itu juga tak terdeteksi melalui proses audit BPK.

"Mereka terima suap biasanya enggak bisa dideteksi dengan audit, makanya mereka menerima suap," katanya.

Mei tahun lalu, Anggota II BPK bidang Perekonomian Agus Joko Pramono menjelaskan, opini dari BPK hanya sekadar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan negara. Termasuk tolok ukur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tiap instansi.

Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap terbebas dari kesalahan penyajian informasi secara material, dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Opini WTP tidak menjamin bebas dari tindak pidana pelaporan keuangan. Dalam proses penyajian laporan itu, instansi tersebut bisa saja mengelabuinya.

"Bisa saja semua proses dan bukti terkelabui, proses sistem terjadi kolusi dan sebagainya yang enggak bisa dilihat dari audit dalam penyusunan laporan keuangan, untuk dapat melihat ini harus dilihat audit investigasi dan sebagainya," ujar Agus di Jakarta, Jumat (26/5/2018) seperti dinukil dari Kumparan.com.

Bahkan, opini WTP pernah menjadi salah satu modus suap dan korupsi. Kasus suap auditor BPK atas opini WTP buat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) membuktikan hal ini.

Maret lalu, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri divonis 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena terbukti menerima suap dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito sebesar Rp240 juta.
Opini WTP tak jamin bebas korupsi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-bebas-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Opini WTP tak jamin bebas korupsi Kapal MV Ever Judger bisa dilepaskan

- Opini WTP tak jamin bebas korupsi Ratusan aduan THR diproses usai lebaran

- Opini WTP tak jamin bebas korupsi Nelayan Balikpapan blokade pemindahan batu bara

enak ya jadi tim audit