alexa-tracking

Ijab Kabul Sang Penghayat

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1c73f7dac13e8a1f8b4568/ijab-kabul-sang-penghayat
Ijab Kabul Sang Penghayat
Ijab Kabul Sang Penghayat

Senin, 19 November 2007 00:00 WIB

Ijab Kabul Sang Penghayat

Penghayat kepercayaan berhak menikah menurut keyakinannya. Apa saja kendalanya di lapangan?

JEMPOL dan telunjuk tangan kanan Wahyu Ningrat menjepit ibu jari tangan kanan Nenah. Kedua tangan mereka digenggam oleh tangan kiri wali perempuan. Sesaat kemudian terdengar ijab kabul dalam bahasa Sunda halus, tanpa pernyataan syahadat atau persaksian ala agama sebagaimana lazimnya. Aliran sesat lagi?

Bukan. Ini hanyalah pernikahan antarpenganut kepercayaan Perjalanan, yang berlangsung di Desa Pasawakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis dua pekan lalu. Seratusan anggota aliran kebatinan asli Bandung yang menghadiri upacara itu terlihat sumringah. Perasaan mereka lebih plong karena hak untuk tidak memilih salah satu agama resmi sudah diakui negara.

Begitulah. Sejak pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada akhir Desember tahun lalu, para penghayat kepercayaan memiliki kedudukan sama dengan penganut agama resmi. Ini memang terobosan penting bagi sekitar sembilan juta penghayat kepercayaan dari 195 organisasi di Tanah Air.

Sejak diakui melalui Ketetapan MPR Tahun 1978, posisi penghayat serba tanggung. Aliran kepercayaan dianggap sebagai produk budaya asli, bukan agama. Akibatnya, banyak penganut kepercayaan terpaksa mencomot salah satu dari enam agama resmi negara—Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—agar hak sipil mereka diakui, misalnya untuk pernikahan atau mengurus kartu penduduk (KTP).

Memang ada beberapa penganut yang bisa mengesahkan perkimpoiannya di catatan sipil melalui sidang pengadilan. ”Tapi lebih banyak gagalnya, karena tidak ada dasar hukumnya,” kata Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sulistyo Tirtokusumo. Sejumlah penghayat lalu nekat menikah secara adat, sehingga tidak mendapat pengakuan negara.


Situasinya kini berubah, memang. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terbit dan berlaku efektif pada Agustus lalu, para penghayat tidak perlu lagi beragama. Kolom agama dalam KTP mereka bisa dikosongkan, dan—ini yang penting—mereka bisa menikah di depan pemuka penghayat kepercayaan aliran masing-masing untuk kemudian didaftarkan di catatan sipil. Langsung, sonder melalui penetapan pengadilan.

”Ini memang lompatan besar bagi penghayat kepercayaan,” kata Sulistyo. Itu sebabnya Wahyu dan Nenah sampai rela menunda perkimpoian mereka setahun demi menunggu keluarnya peraturan pemerintah itu.

Perkimpoian ini merupakan peristiwa ketiga di kalangan aliran Perjalanan sejak berlakunya undang-undang baru itu. Sebelumnya, ada perkimpoian massal empat pasangan di Bandung dan satu pasangan lagi menikah di Bekasi, Jawa Barat. Undang-undang ini juga memungkinkan pasangan yang dulu tidak menikah secara aliran untuk mendaftarkan perkimpoian mereka di catatan sipil.

Namun, menurut Ketua Umum Perjalanan, Andri Hernandi, opsi itu tidak akan banyak dipilih para penghayat. Ini lantaran mereka harus bercerai dulu secara agama, lalu menikah menurut aliran yang diyakininya. ”Nanti seperti ada tendensi pindah agama. Itu yang dihindari,” katanya. Apalagi masyarakat penghayat masih trauma dengan cap sebagai ateis, yang marak setelah peristiwa G30S lalu. ”Sudahlah, yang penting sekarang kami sudah diakui. Itu lebih penting,” katanya.

Tidak semua kelompok penghayat menyambut peraturan baru itu dengan sigap. Sumarah, yang termasuk kelompok aliran besar, misalnya, belum menunjuk pemuka. ”Kami belum membuat keputusan tentang pemuka aliran,” kata Ketua Sumarah, Suko Sudarso. Selama ini anggota Sumarah menikah lewat agama resmi.

Meski undang-undang yang menjamin hak penghayat sudah lahir, tidak demikian dengan praktek di lapangan. Ketua Penghayat Budi Daya, Engkus Ruswana, mengisahkan sejumlah anggotanya di Bandung masih belum bisa menikmati KTP dengan kolom agama yang dikosongkan. Alasannya macam-macam: belum ada petunjuk pelaksanaannya atau program perangkat lunak belum siap.

Masih ada masalah lain. Anggota yang menikah menurut aliran belum bisa mendaftarkan perkimpoiannya di catatan sipil. Ini lantaran mereka banyak yang tak punya akta kelahiran. ”Padahal banyak orang tua yang tidak menikah secara agama atau di catatan sipil, sehingga anak mereka tidak punya akta kelahiran,” katanya.

Yudono, Rana Akbari Fitriawan (Bandung)


https://majalah.tempo.co/read/125581...ayat?read=true
image-url-apps
Mengakui Penghayat Kepercayaan

Minggu, 12 November 2017 00:00 WIB

MAHKAMAH Konstitusi pada Selasa pekan lalu mengabulkan gugatan para penganut kepercayaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Ijab Kabul Sang Penghayat

MAHKAMAH Konstitusi pada Selasa pekan lalu mengabulkan gugatan para penganut kepercayaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

MAHKAMAH Konstitusi pada Selasa pekan lalu mengabulkan gugatan para penganut kepercayaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan pengisian kolom agama di kartu tanda penduduk. Dengan putusan itu, para penghayat kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan mereka di kolom agama.

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan menganut agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara. Sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan membatasi warga negara untuk hanya menganut agama yang diakui negara. "Ini tak sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan warga negara memeluk agama dan kepercayaan," ujarnya.

Salah satu penggugat, Arnol Purba, menilai selama ini sering timbul diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan karena kolom agama di KTP berisi tanda setrip. "Saya senang kepercayaan ini telah diakui," katanya.

Putusan hukum yang mendukung penghayat kepercayaan pernah diulas majalah Tempo edisi 19 Agustus 1989 dalam tulisan berjudul "Bebas, tapi Terhambat". Isinya soal vonis bebas pengadilan terhadap dua penganut kepercayaan yang dituding "kumpul kebo".

kimpoi tanpa dicatat Kantor Catatan Sipil ternyata tak melanggar undang-undang. Karena itu, Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah, memvonis bebas penganut ajaran Sapta Darma, Prialin, 30 tahun, dan Endang, 24 tahun. Mereka dibawa ke pengadilan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perkimpoian karena hanya menikah secara adat Jawa. 

Perkara yang terhitung langka ini bermula dari upacara pernikahan keduanya pada 28 Juli 1988 di Desa Kutoharjo, Pati. Tak kurang dari 300 undangan menyaksikan Prialin dan Endang naik pelaminan. Pestanya meriah, lengkap dengan tari-tarian dan upacara perkimpoian adat Jawa.

Tapi tak ada seorang pun petugas pencatat perkimpoian mengesahkan perkimpoian itu. Penyebabnya, pasangan itu tak bersedia mengisi kolom agama di formulir yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil (KCS) Pati. "Kami tidak beragama. Keyakinan kami adalah Penghayat KepercayaanSapta Darma, yang juga wahyu pemberian Tuhan dengan bahasa Jawa," ujar Prialin.

Akibatnya, KCS Pati menolak mengawinkan mereka. Kepala KCS Pati Rasyid Hasan mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 23 Desember 1987, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama. Perdebatan itu akhirnya sampai ke meja hijau.

Jaksa menganggap Prialin dan Endang melanggar Undang-Undang Perkimpoian. Tapi majelis hakim menilai tuduhan jaksa tidak terbukti. Menurut majelis, perkimpoian Prialin-Endang bukan perkimpoian sebagaimana dikehendaki undang-undang. Hanya, majelis tampaknya enggan menyimpulkan bahwa keduanya sebenarnya masih berstatus "kumpul kebo". "Tapi, secara halus, kami kan sudah menyalahkan mereka," ucap hakim Nyonya Ida.

Prialin-Endang ternyata menyambut gembira putusan tersebut. "Dengan melampirkan putusan itu, kami tinggal menyodorkan pencatatan perkimpoian kami kepada pegawai KCS," kata Prialin. Upaya mereka tampaknya bakal terhambat. Soalnya, Rasyid Hasan tetap akan menolak mencatatkan perkimpoian mereka. "Kecuali mereka mau menginduk pada salah satu agama yang diakui," ujar Rasyid.

https://majalah.tempo.co/read/154350...yaan?read=true