alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1c5e7cdcd77049128b456c/pengikut-sang-hyang-kersa-menggugat

Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat



Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat

Senin, 15 Januari 2007 00:00 WIB

Pengikut Sang Hyang Kersa Menggugat

Penghayat kepercayaan menggelar upacara syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah panen raya. Ritual ini masih dianggap budaya.

Pesta berlangsung di Desa Cigugur selama sepekan. Ada parade seribu obor pasukan berkuda, aneka lomba dan permainan rakyat ”tempo doeloe”, siter kecapi Sumedang dan Sunda, wayang Sunda, pemberkatan, dan doa benih padi. Di pengujung acara, Jumat pekan lalu, digelar upacara ritual bertajuk Seren Taun di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal.

Begitulah pesta tahunan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan untuk mengucap syukur kepada Sang Hyang Kersa (Tuhan Yang Maha Esa). Pergelaran adat kepercayaan tertua di Indonesia ini berlangsung setiap tanggal 18 hingga 22 Rayagung—dalam penanggalan Sunda—sehabis panen raya di Kuningan, Jawa Barat. Dan tahun ini jatuh pada 7-18 Januari penanggalan Masehi.

Tetapi Seren Taun kali ini beda dari lazimnya. Acaranya lebih meriah dan membawa pesan khusus: ”Mengembalikan Keragaman Budaya dan Agama”. Tengoklah spanduk membentang di badan pohon memasuki Paseban. Para pengikutnya pun melibatkan para penganut agama dan kepercayaan penjuru Nusantara. ”Banyak suku bangsa dan agama ikut,” kata Djatikusuma, pemimpin Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang, pelestari Sunda Wiwitan.

Memasuki pelataran Gedung Paseban, Tempo melihat lelaki gondrong tak berbalut baju. Pria bercelana pendek hitam legam dan berkalung kulit cokelat itu satu peserta Seren Taun dari suku Dayak Indramayu. Sejumlah tokoh suku Badui, Banten, dan Kejawen tak luput mengenakan aksesori khas masing-masing. Alhasil, acara ini pun menjadi tontonan menghibur turis domestik dan asing.

Menurut Djatikusuma, Seren Taun menjadi simbol keanekaragaman yang satu. Beraneka agama bisa duduk berdampingan tanpa kekisruhan di Desa Cigugur. Dari pertemuan tahunan inilah, ia berharap pemerintah bersedia menyejajarkan kepercayaan dengan agama lain, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, maupun Budha. ”Sebenarnya apakah etis pemerintah hanya mengakui agama-agama yang ada saat ini,” dia menggugat.

Warga Cigugur telah merasakan pahit panjang kegamangan pemerintah mengakui ajaran spiritual warisan Pangeran Madrais itu—tokoh di Cigugur pada abad ke-20. Pada tahun 1960, warga Cigugur pengikut kepercayaan yang semula disebut agama Djawa Sunda ini dianggap sebagai penganut aliran sesat. 

Gedung Paseban, yang menjadi pusat ajaran penerus Madrais, sempat ditutup untuk kegiatan mereka. Gedung ini kemudian menjadi cagar budaya nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala, pada 14 Desember 1976. Seperempat abad kemudian, setelah reformasi 1998, gedung kembali dibuka. Dan sejak itulah ajaran Madrais kembali eksis.

Kendati begitu, tiga ribu orang pengikut ajaran di Cigugur masih mendapat pengingkaran dalam hak-hak sipil warga negara. Tak hanya soal pernikahan, hampir semua keluarga tak bisa memiliki kartu identitas penduduk, hingga kini.

Itu sebabnya, warga Cigugur tetap belum puas. Namun, Kuswendi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, menyatakan pemerintah masih memandang kegiatan warga Cigugur sebagai bentuk budaya. Kepada Tempo, bekas Kepala Dinas Pariwisata ini menegaskan, ”Tradisi nenek moyang cukup dilestarikan dan dijaga sebagai budaya dan adat-istiadat.”

Para pemuka aliran kepercayaan dan budayawan di arena Seren Taun menyesalkan sikap pemerintah yang lebih mengakui ”agama impor” daripada kepercayaan asli turun-temurun dari nenek moyang sendiri. Takmid, budayawan Badui, Banten, misalnya, kukuh meminta aliran kepercayaan disejajarkan dengan agama yang diakui pemerintah. ”Kami juga percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Takmid.

Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika mendukung keinginan para penganut kepercayaan tersebut. Nia Syarifudin, koordinator advokasi aliran kepercayaan di organisasi itu, menyatakan mendukung karena warga Cigugur bisa duduk sejajar dalam keharmonisan beda agama dan kepercayaan. Kehidupan warga Cigugur, kata dia, patut menjadi contoh meredam kekerasan akibat munculnya sejumlah ajaran baru, seperti Ahmadiyah dan Lia Eden.

https://majalah.tempo.co/read/122866...ugat?read=true

Urutan Terlama
Yang Lokal, yang Tersisih

Senin, 27 Oktober 2014 00:00 WIB

Kamis malam dua pekan lalu, para pupuhu (tokoh) Sunda Wiwitan berkumpul di Rumah Paseban Tri Panca Tunggal yang terletak di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka berasal dari Baduy, Garut, Tasik, Bandung, Kuningan, Cirebon, dan daerah lain. Rumah di kaki Gunung Ceremai itu setiap tahun menggelar upacara adat Seren Taun, yang dihadiri para tokoh keturunan kerajaan di Nusantara, bahkan dari Kesultanan Brunei.

Paseban berarti tempat pertemuan. Tri (tiga) terdiri atas rasa, budi, dan pikir. Panca berarti lima, yakni pancaindra. Tunggal artinya Mahatunggal. Dalam filosofinya, Paseban Tri Panca Tunggal berarti harmoni: menyelaraskan, menyeimbangkan rasa, budi, dan pikiran, sesuai dengan kehendak Mahatunggal. Rumah Paseban adalah warisan Ki Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, pendiri agama Sunda Wiwitan, dan pusat penyebaran Sunda Wiwitan.



Sejak berpuluh tahun lampau, agama-agama lokal Indonesia telah didiskriminasi dan terpinggirkan. Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama 1965 mengharuskan penganutnya bergabung dengan Islam, Protestan, Katolik, Buddha, atau Hindu. Presiden Soeharto lantas memutuskan status agama lokal sebagai aliran kepercayaan. Kini terdata ada 239 organisasi dengan sekitar 12 juta penghayat. Belum semuanya terdaftar dan mendapat pelayanan dasar semacam kartu tanda penduduk, pendidikan agama, dan upacara pernikahan. Tempo menemui para penganut Arat Sabulungan di Mentawai, Sunda Wiwitan di Kuningan, Kaharingan di Palangkaraya, Aluk Todolo di Tana Toraja, dan Marapu di Sumba. Bagaimana mereka mempertahankan kepercayaan leluhur?

Kamis malam dua pekan lalu, para pupuhu (tokoh) Sunda Wiwitan berkumpul di Rumah Paseban Tri Panca Tunggal yang terletak di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka berasal dari Baduy, Garut, Tasik, Bandung, Kuningan, Cirebon, dan daerah lain. Rumah di kaki Gunung Ceremai itu setiap tahun menggelar upacara adat Seren Taun, yang dihadiri para tokoh keturunan kerajaan di Nusantara, bahkan dari Kesultanan Brunei.

Paseban berarti tempat pertemuan. Tri (tiga) terdiri atas rasa, budi, dan pikir. Panca berarti lima, yakni pancaindra. Tunggal artinya Mahatunggal. Dalam filosofinya, Paseban Tri Panca Tunggal berarti harmoni: menyelaraskan, menyeimbangkan rasa, budi, dan pikiran, sesuai dengan kehendak Mahatunggal. Rumah Paseban adalah warisan Ki Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, pendiri agama Sunda Wiwitan, dan pusat penyebaran Sunda Wiwitan.

Daerah Kuningan dipercaya sebagai pusat berdirinya agama Sunda Wiwitan. Sejumlah dokumen di Rumah Paseban menyebutkan Sunda Wiwitan sudah ada ribuan tahun di wilayah Jawa Barat dan berkembang kembali sejak berdirinya Rumah Paseban Tri Panca Tunggal pada 1840.

Tahun ini perayaan yang digelar setiap tanggal 22 Rayagung (22 Zulhijah) itu bertepatan dengan 17 Oktober 2014. Namun prosesi telah dimulai malam sebelumnya. Prosesi Seren Taun diawali dengan doa bersama pemeluk lima agama—Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha—serta pemeluk Sunda Wiwitan. Doa secara bergantian itu memohon agar tahun mendatang dijauhkan dari bala dan memohon hasil panen yang melimpah.

Acara doa kembali dilakukan pada Jumat pagi. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara Nutu Pare (menumbuk padi) sebanyak 2,2 ton. Makna angka 2 adalah dua alam dan keseimbangan. Hampir semua peserta ikut menumbuk padi secara bergantian. Padi hasil panen sebelumnya sengaja disimpan di lumbung. Sambil menumbuk padi, peserta berkeliling untuk memberikan alu (penumbuk padi) kepada peserta lain yang telah menunggu.

Sekitar pukul 6 sore, sebanyak 2,2 ton padi selesai ditumbuk. Padi yang telah ditumbuk dikumpulkan panitia untuk disaring dan ditapis (dibersihkan menggunakan alat tampah ceper). Setelah itu, dimasukkan ke kantong plastik untuk dibagikan kepada warga sekitar dan fakir miskin.

Menurut Pangeran Gumirat Barna Alam, 55 tahun, cucu Ki Madrais, tradisi itu telah berlangsung sejak 1860, ketika Ki Madrais mengembangkan agama tersebut. Pangeran Gumirat dianggap sebagai Rama atau orang yang dituakan oleh pemeluk Sunda Wiwitan. Selain menumbuk padi, pementasan lain adalah Tari Buyung, Tari Angklung Buncis, Angklis Kanekes, Tari Jamparing Apsari, Puragabaya Gebang, Ngajayak, dan Rajah Pamuka. "Acara ini sempat dilarang selama 17 tahun oleh pemerintah Orde Baru. Namun, setelah era Presiden Abdurrahman Wahid, acara ini dilestarikan," ujarnya.

1 1 1

Namanya Suel, Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan. Sejak reformasi 1998, ia bersama-sama 200-an ribu penganut agama lokal di Kalimantan Tengah ini menggunakan kesempatan emas itu untuk memisahkan Kaharingan dari Hindu.

Kaharingan diintegrasikan ke Hindu pada 1980, menyusul penataan administrasi kependudukan melalui pengisian agama di kartu tanda penduduk. Murni Djinu, Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, bercerita, awal Januari 1980, Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia bersurat ke Parisada Hindu Dharma pusat memohon diterima bergabung dengan Hindu.

Direktur Jenderal Bimas Hindu memperkuat integrasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 37 Tahun 1980, yang mengukuhkan integrasi dengan membentuk Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya. Lewis Kdr, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, mengatakan Kaharingan dan Hindu memiliki kemiripan: sama-sama menggunakan dupa dan memiliki dewa.

Namun Suel tetap melihat perbedaan di antara Kaharingan dan Hindu. Upacara ngaben di Hindu Dharma dengan tiwah di Kaharingan berbeda. Dalam ngaben, begitu mayat dibakar, abunya dibuang ke laut supaya bisa kembali ke Sungai Gangga. Hal ini tak terjadi dalam upacara tiwah di agama Kaharingan.

Rohaniwan Hindu, yang disebut pedanda, juga tidak pernah bisa melaksanakan ritual upacara agama Kaharingan, begitu pun sebaliknya. Sementara Hindu Dharma memiliki Weda sebagai kitab suci, Kaharingan mempunyai Panaturan. Kemudian tempat ibadah Hindu bernama pura, sementara pada Kaharingan namanya balai.

Agama-agama lokal Indonesia mengalami keterpinggiran sejak puluhan tahun lalu. Selain tersisih karena perkembangan agama-agama yang datang dari luar Indonesia, agama-agama lokal mengalami tekanan dari kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama membuat agama-agama lokal yang belum diakui itu harus memilih bergabung dengan satu dari enam agama "resmi": Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serupa dengan Kaharingan, penganut Aluk Todolo di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, akhirnya memilih Hindu sebagai payungnya. Sedangkan penganut agama Arat Sabulungan di Pulau Siberut, Sumatera Barat, banyak yang terpaksa memilih Katolik dan Protestan.

Nuhrison M. Nuh, peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama, mengatakan, dari penelitiannya, agama-agama lokal paling banyak menginduk ke agama Hindu karena dianggap paling dekat. Namun, setelah reformasi, para penganut kepercayaan tidak lagi dipaksa untuk menginduk. "Ada juga yang mau pisah, seperti Kaharingan," ucapnya.

1 1 1

Semua berjalan tanpa masalah sampai akhirnya muncul Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978, yang meneguhkan posisi agama-agama itu sebagai aliran kepercayaan. Melalui peraturan ini, agama-agama lokal yang sebelumnya berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Sri Hartini, Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada tiga wujud Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orangnya disebut penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, wadahnya adalah organisasi penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ajarannya menjadi tuntutan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penghayat tersebar di Jawa, Sunda, Batak, Kalimantan, Flores, Papua, dan di seluruh Indonesia.

Organisasi penghayat yang terdata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 239, tersebar di 14 provinsi untuk kantor pusatnya, sementara cabangnya ada di seluruh Indonesia. Sapto Darmo, misalnya, pusatnya di Yogyakarta, tapi cabangnya di seluruh Indonesia dengan 1.220 cabang. Di antara organisasi penghayat yang besar adalah Sapto Darmo, Sumarah, dan Kapribaden.

BACA JUGA

Agar Mudik dengan Motor Aman

Sorotan Otomatis Lampu Mobil

Teror terhadap Ahmadiyah

Dana Wakaf Penopang Usaha Mikro

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 239 organisasi penghayat memiliki 12 juta penganut, yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan proporsi terbanyak di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan Bali. Jumlah organisasi itu mengalami penurunan, dari 246 menjadi 239. 

Sri mengatakan pemerintah telah melakukan pembinaan, di antaranya dengan sosialisasi manajemen organisasi kepada para ketua dan sesepuh organisasi penghayat. "Organisasi harus tahu bagaimana hidup, administrasinya, ada pendukung yang bisa menggerakkan organisasi. Kami tekankan jangan menunggu dari pemerintah, harus punya anggaran," ujar Sri.

Selain itu, ada fasilitasi kepada komunitas budaya, termasuk untuk organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berupa uang langsung ke rekening mereka dengan persyaratan tertentu. "Tahun pertama kami berikan Rp 150 juta. Bisa berupa rehab sanggar atau rehab perpustakaan."

Sri mengakui belum semua hak penghayat dilayani. KTP, misalnya, meskipun sudah terdata. Sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan di KTP para penghayat dikosongkan. Beberapa penghayat terpaksa mengikuti agama lain, seperti Konghucu, yang sudah masuk sistem komputer pemerintah.

Menurut Sri, untuk pendidikan tidak bisa dipaksakan seperti KTP. "Ada yang menuntut ingin dilayani pendidikannya. Memang ada yang sudah dilayani, tapi belum semuanya," ucapnya. Sri mengatakan saat ini sedang mencari format pendidikan agama bagi penghayat. "Kami akan mengundang kepala dinas, guru, yang sudah melayani dan yang belum. Dalam UU Sisdiknas disebutkan pendidikan agama anak didik sesuai dengan agamanya dan gurunya," katanya.

Dalam hal pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mengatur tentang pelayanan terhadap penghayat kepercayaan, termasuk soal nikah. Untuk penghayat, sudah ada orang yang ditunjuk buat menikahkan sehingga pihak catatan sipil bisa langsung mengeluarkan buku nikah untuk 239 organisasi penghayat ini. "Kami kerja sama dengan catatan sipil," ujarnya.

Sri menambahkan, sejak 1979, setahun setelah di bawah Kementerian Pendidikan, Direktorat Pembinaan Kepercayaan sudah menginventarisasi dan mengkaji organisasi penghayat. "Jangan sampai sempalan-sempalan," katanya. Ia mencontohkan, pengkajian dilakukan dengan melihat apakah ada sempalan-sempalan ritual. "Misalnya jika menyebut Allah, kami tidak mau golongkan ke penghayat. Itu masuk ke aliran keagamaan di bawah Kementerian Agama," ujarnya.

Menurut Nuhrison, tidak semua agama lokal mau mendaftar ke Direktorat Kebudayaan. Ia menemukan penganut Madrais di Kuningan menikah bukan berdasarkan Madrais, melainkan ikut aliran kepercayaan yang sudah terdaftar. "Undang-undang menuntut hak menikahkan harus secara organisasi, makanya dia menggunakan organisasi yang sudah ada," ucapnya.

Alasan penganut Madrais, Nuhrison menambahkan, karena tidak ingin ribet. "Menurut mereka, agama mereka semacam adat, tidak perlu organisasi," ujarnya.

1 1 1

Peliknya soal agama lokal membuat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengundang para penganut kepercayaan pada Ramadan lalu untuk mendengar apa yang mereka rasakan dan apa ekspektasi mereka kepada pemerintah, termasuk soal pengakuan agama.

"Dalam Undang-Undang PNPS (Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama) 1965 tidak ada pengakuan agama oleh negara," kata Lukman. Yang ada adalah agama yang dipeluk dan dianut mayoritas di Indonesia ada enam, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang di luar itu dibiarkan sepanjang tidak melakukan pelanggaran.

Lukman mengatakan ada dua pemikiran yang berkembang, yaitu pertama yang berpendapat bahwa negara tidak usah mengurusi agama warga dan menyerahkan ke tiap individu sehingga KTP tidak perlu kolom agama.

Pandangan kedua menentang pandangan pertama. Alasannya, jika negara tidak mengetahui agama warganya, sementara konstitusi mengamanahkan kepada pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi umat beragama, negara tidak memiliki dasar menjalankan perintah konstitusi. "Makanya legalitas itu perlu," ujarnya.

Menurut Lukman, jika pemerintah tidak bisa menentukan sesuatu komunitas sebagai agama atau tidak, setidaknya harus ada pendaftaran agar negara bisa menjalankan kewajibannya. "Perlu ada aturan terkait dengan pendaftaran. Ini memerlukan parameter agar suatu komunitas disebut agama," ucapnya.

Siti Musdah Mulia, Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), mendukung langkah pemerintah melakukan dialog dengan penganut agama lokal dan agama lain di luar enam agama besar. "Itu awal yang baik. Toh, mereka warga bangsa juga," ujarnya.

Menurut dia, selama ini pemerintah mengambil sikap diskriminatif terhadap para penganut agama di luar enam agama besar. Yang sangat kasatmata adalah mereka tidak diperbolehkan mencantumkan agama mereka di KTP.

Pengekangan terhadap agama-agama lokal, menurut Musdah, telah terjadi sejak Indonesia merdeka. Pada masa Presiden Sukarno, pengekangan tidak kelihatan karena belum banyak undang-undang yang mengatur pelayanan publik. Namun, sejak Orde Baru, undang-undang tersebut kelihatan sekali diskriminatif.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, menurut Musdah, pihaknya mencatat ada 147 undang-undang operasional yang diskriminatif, di antaranya terkait dengan perkimpoian, kependudukan, pendidikan, dan pemakaman.

Direktur Eksekutif ICRP Mohammad Monib menuntut negara melaksanakan janji konstitusi yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk beragama dan memiliki kepercayaan. "ICRP tidak lagi menggunakan istilah diakui karena agama lebih eksis hadir dibanding negara," katanya.

ICRP, diakuinya, merupakan organisasi yang stakeholder-nya terdiri atas agama-agama impor dan lokal. "Meskipun tidak semua agama lokal ada di ICRP. Aliran seperti Bahai, Ahmadiyah, dan Syiah juga mendapat tempat," ujar pria yang juga menjabat direktur eksekutif di Nurcholish Madjid Society ini.

Monib mengatakan Undang-Undang PNPS 1965 memberi ruang sangat luas. Hanya, sekalipun undang-undang mengakui, implementasinya tidak sebagaimana diharapkan. "ICRP ingin benang basah konstitusi dilaksanakan agar tidak kami tagih terus," ucapnya.

Erwin Zachri, Karana Wijaya Wardana

https://majalah.tempo.co/read/146617...isih?read=true


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di