alexa-tracking

Jalan Panjang Mencoret Pasal

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1c58aae0522730188b456a/jalan-panjang-mencoret-pasal
Jalan Panjang Mencoret Pasal
Jalan Panjang Mencoret Pasal

Senin, 23 Desember 2013 00:00 WIB

DEWI Kanti tak bisa menyembunyikan kekagetannya saat mendengar kabar ini: Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah direvisi sekitar sebulan lalu. Tokoh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini merasa ditilap. "Kapan dibahasnya? Tidak ada sosialisasi," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. "DPR dan pemerintah diam-diam membahasnya, tak melibatkan masyarakat," dia menambahkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifuddin, tak kalah sengitnya. Dia mempersoalkan perubahan diam-diam aturan undang-undang tersebut yang amat krusial bagi penganut aliran kepercayaan. "Saya kesulitan mengakses proses revisi itu di Senayan," ujarnya.

Jalan Panjang Mencoret Pasal

Mulai berlaku pekan ini, revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan dipandang tak menyentuh kepentingan penganut aliran kepercayaan. Hanya untuk mempermudah urusan Pemilu 2014.

DEWI Kanti tak bisa menyembunyikan kekagetannya saat mendengar kabar ini: Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah direvisi sekitar sebulan lalu. Tokoh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini merasa ditilap. "Kapan dibahasnya? Tidak ada sosialisasi," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. "DPR dan pemerintah diam-diam membahasnya, tak melibatkan masyarakat," dia menambahkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifuddin, tak kalah sengitnya. Dia mempersoalkan perubahan diam-diam aturan undang-undang tersebut yang amat krusial bagi penganut aliran kepercayaan. "Saya kesulitan mengakses proses revisi itu di Senayan," ujarnya.

Para aktivis antidiskriminasi keyakinan—termasuk Dewi dan Nia—mempersoalkan revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang muncul tiba-tiba. Mereka tak pernah dilibatkan dalam pembahasan yang berlangsung selama lima bulan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan perubahannya dalam Sidang Paripurna DPR pada 26 November lalu. Tiga puluh hari setelah itu, undang-undang hasil revisi mulai berlaku.

Revisi ini dianggap pijakan penting untuk mengubah kondisi lantaran isi undang-undang tersebut selama ini dipandang diskriminatif oleh pemeluk aliran kepercayaan. Sejauh ini tak ada rujukan pasti mengenai jumlah penganut aliran kepercayaan—karena sebagian besar penganut terpaksa mencantumkan salah satu agama resmi di kolom agama pada kartu tanda penduduk mereka. Padahal, "Bisa sampai ratusan aliran kepercayaan di Indonesia," ucap Abdon, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Indonesia, kepada Tempo.

Nah, para penganut menginginkan keyakinan mereka diakui dan dilindungi negara. Antara lain, melalui pencantuman kolom agama di KTP dan syarat pernikahan pemeluk kepercayaan. Sudah puluhan tahun mereka menanti janji pemerintah memposisikan penghayat kepercayaan sejajar dengan penganut agama-agama resmi di Indonesia. Namun janji ini tak kunjung dipenuhi. "Tanpa mengakui hak-hak penghayat kepercayaan, undang-undang ini melanggengkan diskriminasi," Nia menegaskan.

Revisi memang dilakukan dan diputuskan menjelang akhir November lalu. Tapi perubahannya dipandang tak menyentuh kepentingan para pemeluk aliran kepercayaan. Walhasil, Dewi, Nia, dan kawan-kawannya kecewa. Yang diubah hanya ketentuan seputar pembuatan KTP untuk mempermudah masyarakat mencoblos pada saat Pemilihan Umum 2014.

Kepemilikan KTP adalah syarat men­coblos bagi pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap. Pengurusan dokumen kependudukan pun digratiskan. Pendek kata, pemerintah sigap menjemput bola dalam pengurusannya. "Ini terobosan baru," ujar Ketua Panitia Kerja Perubahan UU Administrasi Kependudukan Arief Wibowo kepada Tempo di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu.

Menurut anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juhaini, revisi undang-undang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan menyoal keyakinan. Maka tak ada masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan isu diskriminasi berkeyakinan. "Kalau masalah agama dan keyakinan, itu urusan Kementerian Agama dan presiden," katanya.

SUDAH lama kaum penghayat mengupayakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Bahkan Dewi aktif melobi pemerintah dan DPR sejak 1997. Tujuannya agar pemerintah segera mengakhiri kondisi diskriminatif terhadap penganut kepercayaan. Agama resmi yang diakui pemerintah selama ini ada enam: Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Protestan. 

Salah satu tuntutan para penganut aliran kepercayaan adalah ada pencantuman kolom kepercayaan, selain agama, di KTP dan pengesahan pernikahan berdasarkan hukum adat. Legalitas pernikahan dengan hukum adat membuat mereka berhak atas akta nikah dan pencantuman nama orang tua secara lengkap pada akta lahir. "Supaya anak penghayat (aliran kepercayaan) tak digolongkan hasil pernikahan liar," ucap Dewi.

Belakangan, muncul keinginan menghilangkan kolom agama di KTP. Dewi mengatakan pernah tiga kali berganti KTP gara-gara urusan identitas keyakinan. Pada KTP pertama, perempuan 37 tahun ini bercerita, dicantumkan beragama Islam. Dewi memprotes karena tak sesuai dengan kenyataan. Data KTP lalu diganti menjadi tanda minus (-) di kolom agama. "Saya tetap tak mau menerima." Terakhir kolom agama diisi dengan "aliran".

Permasalahan tak akan selesai hanya dengan mengosongkan kolom agama bagi pemeluk kepercayaan—seperti yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika persoalannya hanya pencantuman, menurut Dewi, mengapa diskriminasi masih berlanjut walau banyak penganut kepercayaan mencantumkan agama di KTP. "Apa yang ada dalam pemikiran pemerintah mengenai kami?" ujarnya.

Dewi menyatakan mengalami kejadian pahit ketika mulai berumah tangga. Pada usia pernikahannya yang sudah 11 tahun, cicit Pangeran Madrais, pendiri Sunda Wiwitan, ini tak memiliki akta nikah. Petugas catatan sipil beralasan pernikahan Dewi tak sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Aturan ini mengharuskan pasangan penganut aliran kepercayaan menjadi anggota organisasi aliran kepercayaan yang diakui pemerintah.

Seorang siswi kelas II sekolah menengah pertama di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, juga mengaku tertekan karena aliran kepercayaan yang ia peluk. Wiwin—begitu dia minta disapa—menolak peraturan sekolah yang mengharuskan dia berbusana muslimah karena ia penganut Sunda Wiwitan.

Sudah kebal dengan ejekan teman-temannya, Wiwin pernah mengalami tekanan hebat sebelumnya. Kepada ibunya, ia mengancam akan menurunkan paksa lambang Garuda Pancasila di kelas kalau terus dipaksa berpindah keyakinan. "Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika kalau saya dipaksa terus?" ujar pelajar 14 tahun ini.

Arief Wibowo, yang juga Wakil Ketua Komisi Pemerintahan di DPR, mengakui fraksinya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, keok dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap kaum penghayat. Delapan fraksi lain tak menyokong usulan menghapus pasal-pasal yang mereka kemukakan. "Makanya, dalam pengesahan, kami mengajukan nota keberatan." Arief mengakui baru menyadari bahwa ternyata publik lebih menyoroti isu kepentingan penghayat kepercayaan ketimbang soal mempermudah pengurusan KTP.

PDI Perjuangan menempuh pola serupa pada 2006 ketika undang-undang itu disahkan. Kala itu, pada awal pembahasan, fraksi partai banteng keberatan terhadap pasal-pasal yang mereka pandang diskriminatif, termasuk mengusulkan kolom agama/kepercayaan dalam KTP. Tapi akhirnya Fraksi PDIP mengikuti suara mayoritas fraksi.

Kini para penghayat kepercayaan berencana mengajukan uji materi undang-undang hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. "Jaringan kami sedang membahas judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ucap Dewi. Apa kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi? "Di luar enam agama itu, kosongkan saja kolomnya," ujarnya. Toh, ia melanjutkan, sudah puluhan tahun penganut kepercayaan mencantumkan salah satu agama resmi dalam KTP.

Maria Rita, Sundari, Khairul Anam

https://majalah.tempo.co/read/144317...asal?read=true
image-url-apps
Harusnya di bp gan
image-url-apps
Kor Sedih Kelompok Minoritas

Senin, 14 Agustus 2006 00:00 WIB

Jalan Panjang Mencoret Pasal

Intoleransi beragama adalah induk dari semua jenis intoleransi lainnya. Negara gagal mengelolanya menjadi dasar untuk pembangunan berbasis keragaman.

KAMI belum merdeka, Indonesia yang merdeka.” Kalimat itu tertulis pada sepucuk surat yang melayang ke kantor Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara. Pengirimnya: Penghayat Kepercayaan Parmalim.

Parmalim yang berarti orang-orang suci adalah aliran kepercayaan kuno yang dilupakan negara. Di Toba Samo-sir, pusat penyebaran kepercaya-an terhadap Mulajadi na Bolon (Tuhan Yang Esa) itu, tinggal sekitar seribu keluarga. Adapun di seluruh Indonesia jumlah yang tercatat sekitar 5.000 keluarga. Mereka pantang memungut riba dan makan beberapa jenis daging, termasuk babi. Sikap mereka juga sa-ngat santun terhadap alam. Saat menebang pohon, tak boleh menimpa anak pohon lain. Begitupun ketika memetik umbi-umbian yang menjalar, umat Parma-lim harus menyisakan tunas.

Menurut budayawan Sitor Situmo-rang dalam bukunya Toba Na Sae, Parmalim didirikan oleh Guru Somalaing Pardede pada 1890-an di te-ngah perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Guru Somalaing adalah penasihat dan pembantu utama Si Singamangaraja XII. Di mata peng-anut Parmalim, Sisingamaraja adalah salah seorang nabi yang melakukan perlawanan teologis terhadap zending Kristen, sekaligus perlawanan politik terhadap cengkeraman imperialisme Belanda di Tanah Batak.

Namun hingga kini, menurut pemimpin tertinggi Parmalim, Raja Ihutan Marnangkok Naipospos, 57 tahun, penganutnya terisolasi. Membuat KTP pun dipersulit dan mereka dipaksa mencantumkan agama yang diakui atau menyebut ”aliran kepercayaan”. Kalau ngotot tak mau mencantumkannya, akibatnya bisa panjang. KTP sudah pasti tak di tangan. Tak pu-nya kartu ini berarti tak mendapat tunjang-an untuk anak atau istri, tak memperoleh surat nikah, juga tak bisa pelesir ke negeri tetangga karena tak pu-nya paspor.

Dalam soal ibadah Naipospos juga mengeluh. ”Jangankan mendirikan ru-mah ibadah, ibadah rutin mingguan saja terpaksa kami lakukan di dalam rumah,” katanya kepada Tempo beberapa waktu lalu.

Parmalim bukan satu-satunya- kepercayaan tradisional yang tak men-dapat tempat dalam secuil kolom di kartu tanda penduduk yang diberi subyek: agama. Di tanah Pasundan para pengikut ajaran Pangeran Madrais dari Cigugur juga mendapati kolom agama di KTP mereka hanya ditulisi dua tanda kurung yang meng-apit sebuah tanda penghubung. Nama agama apakah itu?


Negara tak memberikan definisi-, meskipun sekitar 3.000 umat Madrais menyebut kepercayaan mereka sebagai Sunda Wiwitan. ”Kepercaya-an ini sudah muncul sebelum agama-agama besar yang kini diakui di In-donesia masuk,” ujar Djatikusuma, 74 tahun, cucu Pangeran Madrais yang kini menjadi kokolot (semacam imam) Paguyuban Adat Cara Karuhun U-rang, organisasi pemeluk Sunda Wiwitan. Menurut Dewi Kanti, putri Djatikusuma yang gigih melakukan advokasi bagi hak-hak sipil kelompoknya, pro-blem yang menghadang komunitasnya bukan cuma soal akta kelahir-an dan pernikahan, melainkan juga untuk pengurusan surat izin mengemudi (SIM) atau kartu keluarga.

Nasib yang sama buruknya dia-lami kelompok Ahmadiyah. Masih segar da-lam ingatan bagaimana peristiwa di Parung pada 15 Juli 2005, ketika masyarakat mengepung dan merusakkan kampus Mubarak. Saat itu sedang berlangsung pertemuan tahunan Jalsah Salanah, yang diikuti 12 ribu peng-ikut Ahmadiyah dari seantero Nusantara dan negara tetangga seperti Si-ngapura dan Malaysia.

Menurut Ahmad Hidayatullah, Direktur Kampus Mubarak dan salah seorang tokoh Ahmadiyah Indonesia, awal serangan massa yang mengusung nama Gerakan Umat Islam itu dimulai ketika sejumlah pemimpin sebuah organisasi Islam menemui Hidayatullah dan kawan-kawan pada 7 Juli. ”Me-reka meminta agar pertemuan tahunan dibubarkan dan kampus ditu-tup. Jika tidak diindahkan, mereka bilang akan menyerang dalam waktu seminggu,” ujar Hidayatullah. Pimpin-an Ahma-diyah menampik permintaan itu karena sudah mengantongi izin dari kepolisian. Pertemuan bubar tanpa kesepakatan.

Dua hari kemudian sekitar 200 orang menyerang Mubarak, meroboh-kan gapura. Batu dan kayu beterbangan. Tapi pengikut Ahmadiyah yang jumlahnya ribuan itu tak melawan. Konflik yang lebih besar pecah pada 15 Juli. Setelah salat Jumat, serombong-an massa kembali menyerbu kampus Mubarak, kali ini dengan membakar pesantren putri yang terletak di belakang kampus. Api menjilat-jilat, mengurung 20-an anggota perempuan, meski akhirnya mereka semua bisa diselamatkan. Polisi menyegel kampus sampai sekarang. Kini debu yang mengendap di pita garis polisi warna kuning menjadi saksi bisu atas derita di kampus seluas 3,5 hektare itu.

Selain di Parung, berbagai tekanan- ju-ga dialami oleh pengikut Ahmadi-yah di sejumlah tempat lain seperti di Lombok. Menurut Hidayatullah, su-dah delapan kali kelompoknya mene-rima tekanan sangat keras, se-hingga ia bi-sa mengerti mengapa sampai ada 137 pengikut Ahmadiyah Lombok yang mencari suara ke negara lain. ”Tak ada keinginan kami keluar dari ne-ge-ri ini, kecuali karena terpaksa,” kata-nya.

Menurut Ichsan Malik, Direktur Institut Titian Perdamaian dan peng-ajar pascasarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, intoleransi ber-agama dapat dikatakan sebagai bentuk intoleransi yang paling tua dan mendominasi sikap intoleran sepanjang sejarah di dunia. ”Intoleransi rasial dan etnik pada dasarnya mengikuti pola operasional intoleransi agama,” ujarnya mengutip studi Burckhardt, seorang ahli psikologi politik.

Suburnya intoleransi beragama ber-sum-ber pada klaim kebenaran dan keselamatan yang dikedepankan pemuka masing-masing, yang kerap memun-culkan perasaan superioritas atas ke-lom-pok lain. Namun, di sisi lain, into-le-ransi beragama juga bisa dijadikan sebagai ”baju” dari konflik lain yang sebetulnya tak berkaitan de-ngan wilayah keimanan. Tim peneliti dari Yayasan Bina Warga Sulawesi Te-ngah, misalnya, menemukan bahwa akar konflik umat Islam versus Kristen di Poso sama sekali bukan karena klaim-klaim teologis, melainkan karena ih-wal perebutan jabatan bupati, sekretaris wilayah, dan keseimbang-an posisi jabatan. Pihak-pihak yang bertarung menciptakan konflik semu bernuansa keagamaan dari Tokorondo, sebuah desa di pesisir Poso, pada Mei 2000.

Intoleransi terhadap kelompok minoritas terus merembes keluar dari sekat-sekat agama formal, menggena-ngi berbagai wilayah kehidupan lain, mulai dari sensitivitas gender dan orientasi seksual, sampai cacat fisik yang menyebabkan terbatasnya kiprah sebagai manusia normal. Contoh kasus yang paling ringan adalah makian atau umpatan terhadap orang cacat dan yang berat adalah terbatasnya akses orang cacat. Di Indonesia, perusahaan yang mempekerjakan orang cacat masih secuil. Negara terasa belum bersungguh-sungguh mengelola problem intoleransi ini, apalagi menjadikannya sebagai aset untuk pemba-ngunan berbasis keragaman.

Dari sudut ini, kalimat yang dituliskan oleh penganut Parmalim kepada Bupati Toba Samosir itu pada hakikatnya bukanlah jeritan sebuah kelompok, melainkan sebuah kor sedih yang akan terus menguar di udara:- ”Kami belum merdeka, Indonesia yang merdeka.”

https://majalah.tempo.co/read/121419...itas?read=true