alexa-tracking

Masuknya Delik Tipidsus di RKUHP Tidak Akan Lemahkan Lembaga yang Ada

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1be30adac13ed5678b456d/masuknya-delik-tipidsus-di-rkuhp-tidak-akan-lemahkan-lembaga-yang-ada
Masuknya Delik Tipidsus di RKUHP Tidak Akan Lemahkan Lembaga yang Ada
Masuknya Delik Tipidsus di RKUHP Tidak Akan Lemahkan Lembaga yang Ada

JPP, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa masuknya delik-delik tindak pidana khusus dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan melemahkan Undang-Undang khusus yang sudah ada.

Menurut Menko Wiranto, masuknya delik-delik tindak pidana khusus dalam RKUHP hanya melengkapi pada saat memang dilaksanakan konsolidasi hukum atau modifikasi hukum dan integrasi hukum.

Hal tersebut Ia sampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri membahas RKUHP di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

“Nah yang dipermasalahkan sekarang masuknya delik-delik tindak pidana khusus yang lima itu ada korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, dan pencucian uang masuk dalam RKUHP. Sangkaan orang kalau sudah masuk dalam RKUHP maka Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana khusus itu mandul, habis, tidak berlaku. Padahal tidak," tegas Menko Wiranto.

"Masuknya delik-delik tindak pidana khusus dalam RKUHP itu hanya melengkapi pada saat memang dilaksanakan konsolidasi hukum atau modifikasi hukum, integrasi hukum,” sambungnya.

Menurut Menko Wiranto, delik-delik tindak pidana khusus ada dalam RKUHP karena hal itu masuk dalam les generalis, hanya mengatur hal-hal pokok saja. Tapi hal yang bersifat khusus atau les specialist tetap masuk pada Undang-Undang yang sudah ada, termasuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Narkotika.

“Badannya masih tetap, proses peradilannya masih tetap, tidak dirubah, maka justru diperkuat karena ada les generalis-nya di KUHP. Jadi ini jangan dipelintir-pelintir, jangan sampai masyarakat diberikan informasi yang salah.” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Wiranto mengaku heran tatkala ada pergerakan yang menolak pelemahan KPK dari RKUHP, bahkan ada upaya menghentikan bagaimana perumusan UU itu akan diundangkan.

“Ya janganlah. Inikan kebutuhan yang sudah dilakukan sejak lama. KUHP kita ini kan tinggalan Belanda dan sampai sekarang perlu perubahan, perlu ada satu integrasi lagi, ada modifikasi, konsolidasi, agar valid, agar bisa mengikuti perubahan zaman. Itu sebenarnya yang terjadi,” jelasnya.

“Oleh karena itu, setelah pemerintah memberikan satu penyikapan seperti ini dan saya jamin ini benar, ini bukan hoax. Maka setelah ini saya akan mengundang pemangku kepentingan yang lain seperti KPK, Panja, BNN, dan pihak-pihak yang tersangkut masalah ini untuk kita bicarakan bersama, kita diskusikan dengan satu keterbukaan, dengan satu argumentasi hukum yang sahih, sehingga tidak menjebak masyarakat dalam ketidaktahuan atau kesimpangsiuran itu,” tandas Menko Wiranto. (pol)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hukum/32200...mbaga-yang-ada

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Masuknya Delik Tipidsus di RKUHP Tidak Akan Lemahkan Lembaga yang Ada Darmin: Harus Memilih Antara Stabilitas dan Pertumbuhan

- Masuknya Delik Tipidsus di RKUHP Tidak Akan Lemahkan Lembaga yang Ada Menko Darmin: Operasi Pasar Bulog Perlu Diperluas

- Masuknya Delik Tipidsus di RKUHP Tidak Akan Lemahkan Lembaga yang Ada Permudah Perizinan, Perlancar Investasi