alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1b180fdad770477d8b456d/musim-lebaran-korupsi-kepala-daerah-dan-terorisme

Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme

Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Gabungan foto untuk berita menarik sepekan 2-9 Juni 2018.
Pada pekan pertama Juni ini, berita didominasi oleh persiapan menjelang Idulfitri, seperti persiapan mudik, libur, tunjangan hari raya, sampai surat edaran tentang zakat fitrah.

Bagi yang mudik di Pulau Jawa, diimbau selalu berhati-hati karena banyak titik daerah rawan bencana. Bahkan jumlahnya mencapai 500 titik yang terbentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Keputusan cuti dan pemberian THR tentu saja membuat banyak orang kian bersemangat mudik. Tetapi, pemberian THR di tahun politik dan kondisi keuangan daerah memunculkan kegaduhan.

Di tengah beragam persiapan Lebaran 2018, berita tentang penangkapan tersangka korupsi seperti tak kenal henti. Dalam sepekan ini, ada tiga kepala daerah yang terjerat kasus di KPK. Ada Bupati Tulungagung, Wali Kota Blitar dan Bupati Purbalingga.

Korupsi makin marak, tetapi keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi calon legislator tampaknya bakal mentah. Pemerintah mengisyaratkan bakal menolak Peraturan KPU yang memuat larangan itu.

Koruptor, sepertinya terus kegirangan ketika hakim agung Artidjo Alkostar pensiun. Hakim agung yang dikenal "jagal" karena memberatkan hukuman koruptor. Setelah pensiun, sejumlah terpidana korupsi pun beramai-ramai mengajukan peninjauan kembali.

Di tengah persiapan lebaran dan kepala daerah korupsi, ada pula kabar dari Riau tentang terorisme. Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Polda Riau menangkap tiga orang terduga teroris dan menyita sejumlah barang di Kampus Universitas Riau. Simak berita menarik selama 2-9 Juni 2018:
Jalur kereta di Jawa punya 500 titik rawan bencana Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Sejumlah anggota P3J (Petugas Pemeriksa dan Pemelihara Jalur) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I melakukan pemadatan dan pengurukan jalur rel Jakarta-Merak di Kampung Cinanggung, Serang, Banten, Kamis (17/5/2018).
Jalur mudik di pulau Jawa bukan cuma dibayangi 10 titik kemacetan lalu lintas. Jalur mudik berbasis rel (kereta api) pun disertai titik rawan bencana alam. Bahkan jumlahnya mencapai 500 titik yang terbentang dari Jawa Barat (Jabar) hingga Jawa Timur (Jatim).

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai memimpin apel pasukan mudik Lebaran 2018 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Di masing-masing provinsi pun jenis ancaman bencananya berbeda.

Bencana alam longsor paling rawan terjadi di Jabar. Antara lain di Tasikmalaya, Garut, Bogor, dan jalur Bogor-Sukabumi. Sementara ancaman jalur amblas dan banjir ada di Jatim, termasuk di jalur Porong-Sidoarjo yang kerap banjir ketika hujan deras.

Seluruh titik rawan bencana alam ini sudah dipetakan. Itu sebabnya Budi pun memerintahkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan jajaran Kementerian Perhubungan agar menempatkan para petugas untuk memantau langsung kondisi alam di seluruh titik rawan itu.

Di sisi lain, Budi menyarankan masyarakat untuk mengundur keberangkatan mudik hingga tanggal 10-11 Juni. Maklum, puncak arus mudik di Pulau Jawa diperkirakan bergeser lebih awal menjadi pada 9 Juni.
Gaduh THR pegawai negeri Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Pekerja pabrik menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran di pabrik rokok, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (5/6/2018).
Kegaduhan di seputar Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil muncul lagi. Kegaduhan yang muncul pada minggu pertama Juni ini merupakan kegaduhan yang kedua.

Kegaduhan pertama muncul tak lama setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, dan non-PNS di lembaga nonstruktural.

Pemberian THR dan gaji ke-13 itu dianggap sebagai pemborosan dan bermotif politik. THR dan gaji-13 seolah datang secara tiba-tiba dan tanpa pengetahuan pihak selain pemerintah. Celakanya, pernyataan bernada demikian datang dari kalangan legislatif.

Sekarang kegaduhan baru muncul lagi. Sejumlah kepala daerah menyatakan keberatan jika THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Bahkan ada juga kepala daerah yang terang-terangan menolak pembayaran THR dan gaji ke-13 itu jika menjadi tanggung jawab daerah.

Pemerintah Pusat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera menyalurkan tunjangan hari raya (THR) kepada PNS. Sebab, menurut Kementerian Keuangan, Pemda yang tidak menyalurkan THR sesuai aturan bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan alokasi THR PNS daerah ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Menurut Boediarso, soal alokasi THR dalam APBD itu sudah diatur dalam Pemendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD. "Jadi kalau nggak (menyalurkan) ya jadi temuan BPK, kalau nanti pertanggungjawaban anggaran dan itu nggak sesuai, kan BPK ini memeriksanya berdasarkan peraturan UU. Kalau penyusunan APBD menyatakan itu," kata dia.

Namun tak ada sanksi bagi Pemda yang tidak menyalurkan THR. Tapi Pemda harus bertanggung jawab dengan temuan BPK tersebut.
Operasi beruntut KPK terhadap Kepala Daerah Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (tengah) menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar dan Tulungagung di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah seakan tak pernah berhenti. Menjelang Lebaran 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi pun kian panen tangkapan kepala daerah ini.

Pada Kamis (7/6/2018), KPK menetapkan dua kepala daerah sekaligus, yaitu Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar. Keduanya diduga menerima suap dari orang sama bernama Susilo Prabowo. Suap bagi keduanya berkaitan dengan proyek berbeda di wilayahnya masing-masing.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Syahri menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp2,5 miliar.

Diduga, kata Saut, Bupati Tulungagung diduga menerima pemberian dalam tiga tahap. Pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua dan ketiga sebesar Rp1 miliar.

Sementara Wali Kota Blitar diduga menerima pemberian dari Susilo senilai Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 miliar.
Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyampaikan paparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi calon legislator tampaknya bakal mentah. Sebab, pemerintah mengisyaratkan bakal menolak Peraturan KPU (PKPU) yang memuat larangan itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setidaknya sudah mengisyaratkan akan menolak menandatangani PKPU itu.

Dua politisi PDI P itu satu suara tak ingin melarang mereka yang pernah dihukum karena kasus korupsi, maju lagi menjadi pejabat publik.

Yasonna menyatakan, PKPU itu bertentangan dengan Undang-undang. Tjahjo segendang sepenarian. "Posisi saya (sebagai) pemerintah ya sama dengan dengan Pak Menkumham," ujar Tjahjo.

Dalih keduanya juga sama, mereka menilai tak ingin menandatangani peraturan yang mereka anggap berlawanan dengan Undang-undang.

Tak hanya dua menteri itu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Selasa pekan lalu menyatakan mantan koruptor memiliki hak berpolitik. Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Ketua KPU Arief Budiman meyakini PKPU itu tak berlawanan dengan Undang-Undang. Justru mendetailkan aturan yang ada. Dalam pasal 240 itu, calon belum pernah dipenjara karena melakukan pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
Penangkapan terduga teroris di kampus Riau Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Petugas Gegana Brimob Polda Riau menyusun barang bukti penangkapan terduga jaringan teroris saat rilis resmi kepada wartawan di Mapolda Riau, Sabtu (2/6/2018) malam.
Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Polda Riau menangkap tiga orang terduga teroris dan menyita sejumlah barang yang diduga bom dari kampus Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Sabtu (2/6/2018). Polisi mengungkapkan target para terduga teroris itu adalah peledakan di Gedung DPR dan DPRD Provinsi Riau.

Tiga terduga teroris berinisial Z, B, dan K, ditangkap tim gabungan di Gedung Gelanggang Mahasiswa FISIP Universitas Riau. Mereka adalah alumni Universitas Riau Jurusan Pariwisata, Komunikasi dan Administrasi Negara angkatan 2002 hingga 2005.

Dari tangan ketiganya, polisi menyita empat bom rakitan yang memiliki daya ledak tinggi. Polisi juga menyita sejumlah serbuk-serbuk bahan pembuat bom dari gedung yang merupakan sekretariat bersama kelembagaan mahasiswa itu. Ada juga senapan, busur, anak panah serta granat tangan rakitan.

Ketiga terduga teroris itu sengaja menggunakan kampus untuk menutupi jejak mereka, terutama dalam merakit bom. Mereka merakit bom di Sekretariat Kelembagaan Gelanggang Mahasiwa dan tidur di mes Mapala (Mahasiswa Pencinta Alam) Sakai selama sebulan perakitan bom.
Ramai-ramai PK usai Artidjo pensiun Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme
Mantan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Artidjo Alkostar menunjukkan buku tentang dirinya saat konferensi pers di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Hakim Agung Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar resmi pensiun pada Selasa (22/5/2018), setelah mengabdi selama 18 tahun di MA sejak tahun 2000 dan menangani 19.708 perkara.
Sejumlah narapidana korupsi dalam dua pekan ini mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus mereka ke Mahkamah Agung (MA). Ramainya PK ini beriringan dengan pensiunnya hakim agung Artidjo Alkostar, dari posisi Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang pidana, sejak Selasa pekan lalu.

Setidaknya sudah tiga narapidana yang mengajukan PK. Mereka adalah mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Anas mengajukan PK, Kamis (24/5/2018). Ia berdalih PK yang ia ajukan tak ada kaitannya dengan pensiunnya Artidjo. Anas yang divonis 14 tahun dalam kasus korupsi proyek Hambalang itu menyatakan, alasannya mengajukan PK karena ada bukti baru (novum) pada kasusnya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, langkah mereka tidak terlepas dari pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung.

Pasalnya, selama ini Artidjo bersama hakim lain kerap menambah hukuman kepada mereka yang terlibat korupsi. Sebenarnya kata Abdul, MA sudah memiliki sistem yang berpihak kepada pemberantasan korupsi. Hanya saja, ucapnya, tak banyak hakim agung yang mempunyai komitmen untuk menerapkannya.

Menurut penyisiran Lokadata atas dokumen vonis-vonis kasus korupsi di MA, bukan hanya Artidjo yang memvonis berat tikus-tikus pengerat uang publik. Dalam putusan sidang periode 2001 sampai Maret 2017, ada 2.070 kasus korupsi yang sudah diputus.
Pungutan zakat Cilandak Barat yang melampaui kewajaran Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme

Zakat fitrah memang menjadi kewajiban yang harus ditunaikan umat muslim saat bulan Ramadan. Perhitungan besaran zakat juga sudah ditentukan dalam ajaran Islam.

Kendati demikian, masing-masing muslim tetap memiliki hak untuk memilih ke mana zakat itu akan diberikan.

Namun agaknya hal itu tidak berlaku bagi warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Minggu (3/6/2018), jagat media sosial diramaikan dengan beredarnya surat "pungutan" pajak yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Cilandak Barat.

Dalam surat yang turut ditandatangani Lurah Cilandak Barat, Agus Gunawan, disebutkan bawah setiap rukun tetangga (RT) di wilayah tersebut wajib mengumpulkan Rp1 juta sebagai bentuk zakat yang nantinya akan disalurkan ke Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Bazis).

Dalam surat itu juga dicantumkan peringatan jika map pengumpulan zakat ini hilang, maka tiap RT harus membayar denda sebesar Rp1 juta.

Begitu hal ini menjadi viral, sang Lurah Cilandak Barat, Agus Gunawan, buru-buru mengonfirmasi bahwa pengumpulan zakat itu dilakukan karena dirinya mendapatkan target Rp138 juta untuk disetorkan ke Bazis dari Wali Kota Jakarta Selatan.

Agus pun langsung merevisi surat edaran tersebut. Kewajiban pengumpulan Rp1 juta/RT plus dendanya dihapuskan. Sebagai gantinya, Agus menyelipkan target Rp138 juta yang diharapkan bisa disetorkan Kelurahan Cilandak Barat ke Bazis.

Kepala Bazis DKI Jakarta Zahrul Wildan menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan setiap RT menyetorkan zakat minimal Rp1 juta. Bazis DKI, sambung Zahrul, hanya mengimbau kepada para lurah untuk menggerakkan warganya agar membayar zakat melalui Bazis.
Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-dan-terorisme

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme IHSG anjlok menjelang libur panjang

- Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme IMF kucurkan 50 miliar dolar untuk krisis Argentina

- Musim Lebaran, korupsi kepala daerah, dan terorisme Kompaknya Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar jadi tersangka korupsi

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di