alexa-tracking

Diingatkan 'Tiarap' oleh DPP PDIP, Natalis Sinaga Tetap Terjaring OTT KPK

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1a95ea12e25757508b4567/diingatkan-tiarap-oleh-dpp-pdip-natalis-sinaga-tetap-terjaring-ott-kpk
Diingatkan 'Tiarap' oleh DPP PDIP, Natalis Sinaga Tetap Terjaring OTT KPK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari Bupati nonaktif Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa, ‎Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Natalis Sinaga mengatakan pihaknya sudah diingatkan oleh pimpinan DPP PDIP untuk 'tiarap', tidak melakukan pelanggaran hukum.

Pengakuan ini disampaikan Natalis Sinaga ‎Kamis (7/6/2018) saat menjadi saksi di sidang terdakwa 
Bupati nonaktif Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saya diminta Rusliyanto tanda tangan surat persetujuan agar Pemkab bisa meminjam uang ke PT MSI. Saya bilang saya tidak bisa karena ada informasi fraksi PDIP jangan berbuat atau melakukan pelanggaran hukum. Saya diberitahu pimpinan saya pengurus DPD, tim KPK ada di Lamteng," ungkap Natalis Sinaga.

"‎Saya juga sudah beritahu Sekwan untuk sampaikan ke terdakwa supaya berhenti dulu jangan diteruskan, nanti saja setelah pilgub. Tapi akhirnya saya tertangkap juga," tambah Natalis Sinaga.

‎Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mustafa bersama dengan Taufik Rahman, Kelapa Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah telah memberi atau menjanjikan sesuatu sebesar Rp 9,6 miliar ke anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019.

"Uang diberikan ke anggota DPRD Lampung Tengah, yaitu Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddin dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa KPK, Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa menjelaskan pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018 untuk pembangunan jembatan yang menjadi prioritas kabupaten Lampung Tengah.

Termasuk agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Meski pihak PT SMI menyatakan sepakat. Tetapi kegiatan tersebut belum bisa berlangsung karena rencana peminjaman uang harus mendapar persetujuan dari DPRD dan Pertimbangan Kemendagri.

Dari hasil rapat di DPRD Lampung Tengah, hanya satu fraksi, Partai Keadilan Sejahtera yang setuju dengan pengajuan dana tersebut. Bupati Lampung Tengah, Mustafa berusaha bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Natalis Sinaga agar mau mempengaruhi fraksi lain, yakni Gerindra dan Demokrat.

Menurut jaksa, awalnya Bupati Lampung Tengah melakukan komunikasi mengenai permintaan persetujuan anggota DPRD tersebut. Namun, anggota DPRD yang diwakili Natalis Sinaga mengajukan permintaan uang kepada Mustafa.

Pertama Natalis Sinaga meminta Mustafa menyediakan uang Rp 5 miliar untuk diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD Lampung Tengah, para ketua fraksi dan para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa lalu memerintahkan Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek pekab pada tahun 2018. Tidak lama berselang, Natalis Sinaga kembali meminta uang sebesar Rp 3 miliar untuk Ketua DPD Partai Demokrat, PDIP, dan Gerindra.

Apabila Taufik tidak menyediakan uang tersebut, maka Natalis Sinaga mengatakan ketiga fraksi menolak permohonan itu. Mustafa sepakat memberikan uang dengan meminjam dana dari Simon Susilo dan Budi Winarto alias awi.

"Disepakati bahwa uang suap akan diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD. Nantinya Taufik Rahman bertugas menyerahkan uang yang diminta Natalis Sinaga," ungkap Jaksa.

Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/06/07/diingatkan-tiarap-oleh-dpp-pdip-natalis-sinaga-tetap-terjaring-ott-kpk?page=2

Sudah diingatkan masih saja
bandel sihemoticon-Big Grin
kurang mulus sih
Diingatkan 'Tiarap' oleh DPP PDIP, Natalis Sinaga Tetap Terjaring OTT KPK
bubarkan fekaaessss Diingatkan 'Tiarap' oleh DPP PDIP, Natalis Sinaga Tetap Terjaring OTT KPKDiingatkan 'Tiarap' oleh DPP PDIP, Natalis Sinaga Tetap Terjaring OTT KPK







pdip anjingemoticon-fuck
Quote:


Berarti boleh dong. emoticon-Wink
Ternyata sudah dikasih peringatan lho. Berarti partai sudah tahu dia bermain duit korupsi. Kalau nggak gencar KPK nangkep berarti dibiarkan saja sama partainya ya?
sudah dikasih info A1, masih aja bandel

emoticon-Ngakak
Quote:


bandel sih

salam metal.

Diingatkan 'Tiarap' oleh DPP PDIP, Natalis Sinaga Tetap Terjaring OTT KPK

Kira koleksi kader pdip di kpk uda berapa ya??
Mampus lah kau cuk, mau korupsi bersama kalian.
jadi dinegara ini politikus itu kek gituh kerjaan nya
bagi kami Ibu merupakan suri tauladan yang memberi contoh yang baik

nuff said
Quote:


bangke brarti diijinkan tp setelah pilgub
emoticon-Ngakak
Komplotan begal
Partai sarang penyamun panutan nastaik

emoticon-Traveller
Aseekkk...dpt lg
Ayo kpk..gebuk terus
emoticon-Leh Uga
hah kenapa kagak ditembak mati aja sih ini koruptor2 ketangkep basah..eksekusi di tempat gitu...emoticon-Ngacir
Quote:


Mensahkan korupsi.. jelas ingin korupsi . Wkwkwk pengakuan orang "baik" yang berteman dengan orang "baik". Mantap kali bang.😂
Quote:


Lebih mantap partai ini dong, ampe dibolehin. emoticon-Big Grin
emoticon-Recommended Seller emoticon-2 Jempol emoticon-Recommended Seller
Quote:


emoticon-Salaman