alexa-tracking

Menkumham Ngotot Larangan Mantan Koruptor “Nyaleg” Lawan Undang-undang

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b19eb9da2c06ebf0c8b4572/menkumham-ngotot-larangan-mantan-koruptor-nyaleg-lawan-undang-undang
Menkumham Ngotot Larangan Mantan Koruptor “Nyaleg” Lawan Undang-undang
Menkumham Ngotot Larangan Mantan Koruptor “Nyaleg” Lawan Undang-undang


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif tidak pas karena bertentangan langsung dengan undang-undang.

“Dirjen Peraturan Perundang-undangan sudah mengundang Kemendagri dan Bawaslu. Mereka mengatakan ini tidak pas, saya juga melihat di situ ada yang tidak pas karena bertentangan langsung dengan undang-undang,” kata Yasonna seusai menghadiri Seminar Revolusi Mental di Jakarta, Kamis (7/6).

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa bekas narapidana kasus korupsi bisa mengikuti pencalonan menjadi anggota legislatif (caleg) dengan syarat memberitahukan bahwa dia pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Yasonna meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang dalam mencapai tujuan baik untuk memastikan “kebersihan” caleg dari korupsi.

“Cara yang baik, kepentingan yang baik, tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah. Masih ada cara lain yang barangkali dampaknya sama saja,” kata Yasonna., diberitakan Antara.

Dia menekankan bahwa memang ada narapidana kasus korupsi yang dicabut hak politik selama kurun tertentu, namun pencabutan hak politik itu dilakukan melalui proses pengadilan.

“PKPU itu bukan undang-undang. Dia jauh di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang masih ada PP, Perpres, maka jauh sekali. Jangan membiasakan membuat peraturan karena arogansi institusi,” kata Yasonna.

Dia mencontohkan, kalau tetap memberlakukan larangan bekas narapidana kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, maka KPU berisiko menghadapi gugatan dengan bekas narapidana kasus korupsi yang hak politiknya tidak dicabut dalam proses pengadilan.

Guna menyiasati masalah itu, menurut Yasonna, KPU bisa mengumpulkan seluruh partai politik dan melakukan deklarasi bersama untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019.

“Itu salah satu caranya supaya kita jangan mentang-mentang bisa buat peraturan, lalu menabrak undang-undang,” demikian Yasonna Laoly.

Biar sama2 enak mantan koruptor dibiarkan saja nyaleg tp di foto nya wajibg tertulis Mantan Koruptor
image-url-apps
Hukum tumpang tindih emoticon-Traveller
KASKUS Ads
Jijik banget ane liat muke ni orang emoticon-Big Grin
nah disnilah bisa terlihat apakah negara ini mau memberantas koruptor dari awal sblom jadi pejabat atau ngga emoticon-Big Grin
soalnya sebagian besar sudah terlibat korupsi emoticon-Wakaka

mending di level kan aja, koruptor kelas kakap gak boleh.
Yang tidak setuju hampir bisa dipastikan terlibat korupsi entah langsung atau tidak langsung. Klo memang tidak korupsi dan tidak berniat korupsi tentunya tidak masalah. emoticon-Cape d...

Gitu aja kok repot emoticon-Big Grin
nikmat PDIP berkuasa mana lagi yang kamu sangsikan emoticon-Malu
nastaik pasti syujud syukur dan berteriak puji tuhan ketika tau para napi koruptor bisa nyaleg lagi karena dilindungi rezim penguasa emoticon-Shakehand2
image-url-apps
salah satu ujungnya pasti kalah atau mengalah.

Menteri kalah ? atau ....
KPU kalah ?
Quote:


KPU pasti kalah.
KPK yg lebih didukung rakyat aja babak belur dikriminalisasi lawan rejim ini emoticon-Wakaka
image-url-apps
cie yang belain koruptor cie
coba cek partaiknya dari mana

ets
banteng emoticon-Ngakak
image-url-apps
Kasian partai banteng kalo mantan napi koruptor di larang nyaleg... emoticon-Traveller
image-url-apps
Quote:


Hehehe...
Btw...ntah napa kalo dipikir pikir yg kek gini ginian bagus juga buat bahan judi.
Gak cuma piala dunia aja yg bisa poor 1/2.

KPU vs Mentri
DPR vs Presiden
lalu...pilkada...waahh...naik naik pasang gocap aja...
buat lucu lucuan...
Eehh...seru seruan..emoticon-Big Grin
image-url-apps
Ya iya lah, golkar dan PDIP kan juara cetak koruptor, mendukung pernyataan KPU berarti sama aja berakin partai pendukung

emoticon-Traveller
image-url-apps
dah slesain di MA, kalau KPU kalah, cari celah lain yg kira2 bisa hambat pencalonan eks koruptor
yawda kalo gitu UU nya di revisi pemerintah aja setiap koruptor oitomatis d cabut hak politiknya..
image-url-apps
Mulai dari presiden hingga menterinya maunya koruptor di akomodir secara politik.

Siapa bilang rezim ini anti korupsi?
image-url-apps
tahun depan nyungsep
apa ente mau nyalon jg?
kpk klo berani... boleh kobel kobel ini meteri kitak kitak
kali aja nemu recehan
emoticon-Leh Uga
image-url-apps
psi mana suaranya? kicep 1000 bahasa kalo bertentangan dgn jokowi dan partai penguasa. katanya idealis tp ternyata cm bs netek ke banteng aja.
image-url-apps
lebih penting mana sama menyelamatkan negara dari cecunguk ?
×