alexa-tracking

Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b195ce5dc06bda81a8b456a/dewi-kanti-agama-leluhur-bukan-ancaman
Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman
Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 01:22 WIB

REPORTER: ADMINISTRATOR

EDITOR: ADMINISTRATOR

Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Pada 7 November lalu, Mahkamah Kon-stitusi mengabulkan gugatan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk diisi dengan agama yang diakui negara. Setelah putusan ini, kolom agama di KTP dapat diisi dengan keterangan "penghayat kepercayaan".

Juru bicara Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, Dewi Kanti Setianingsih, yang ikut menjadi saksi dalam sidang uji materi tersebut, menyatakan putusan ini membuka gerbang kemerdekaan bagi para penghayat kepercayaan. Selama ini, menurut keturunan pencetus kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur, Madrais, tersebut, para penghayat kepercayaan hanya bisa menjadi penonton kemerdekaan.

"Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, kami belum masuk ke ruang kemerdekaan itu," ujar perempuan 42 tahun itu.

Namun, kata dia, perjuangan belum selesai. Dewi dan rekan-rekannya dari penganut kepercayaan lain ingin memperjuangkan agar kolom agama di KTP dapat diisi dengan nama kepercayaan, tidak hanya keterangan "penghayat kepercayaan". "Karena nama itu punya arti," dia mengungkapkan. Berikut ini petikan wawancara wartawan Tempo, Angelina Anjar Sawitri dan Diko Oktara, dengan Dewi di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang lalu.

Apa makna putusan Mahkamah Konstitusi bagi para penghayat kepercayaan?

Terlunasinya utang-utang peradaban. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka tapi kami masih begini-begini saja. Menonton sebuah ruangan yang katanya merdeka, tapi kami belum masuk ke ruangan itu. Untuk membuka pintu kemerdekaan itu masih ada hambatan dari penyelenggara negara yang tidak konsisten dengan pesan konstitusi.

Tidak konsisten bagaimana?

Pesan Undang-Undang Administrasi Kependuduk-an adalah mencatat segala peristiwa kependudukan, tanpa diskriminasi. Selama ini, di lapangan, kolom agama kami di KTP diberi tanda setrip. Tanda setrip itu pun baru bisa dicantumkan setelah 2006, setelah Un-dang-Undang Administrasi Kependudukan. Setrip kami terima, daripada bohong (mencantumkan agama yang tidak dianut).

Bagaimana dengan dokumen yang lain?

(Dewi menunjukkan kepada kami foto akta kelahiran salah seorang penganut Sunda Wiwitan. Dalam akta tersebut hanya dituliskan, "Telah lahir seorang anak perempuan bernama IK, anak kedua dari seorang perempuan bernama IK". Nama ayahnya tidak dituliskan. Dalam akta lain yang mencantumkan nama ayah, tertulis, "Telah lahir seorang anak perempuan bernama DM, anak kedua dari seorang perempuan bernama EJ, yang telah diakui oleh seorang laki-laki bernama ES (sebagai ayahnya) di bawah Akta Pengakuan Anak")

Jadi seperti anak angkat. Padahal dia ayah biologis dari si anak. Anak saya pun belum dibuatkan akta kelahiran. Orang saya tidak punya akta perkimpoian. Ha-ha-ha

Mengapa begitu?

Setelah menikah, saya dan suami ke kantor catatan sipil. Tapi di sana ditolak karena menurut petugas tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk perkimpoian penghayat. Karena itu, kami tidak punya akta perkimpoian kecuali dari internal. Meskipun negara tidak mengakui kami, di komunitas kami membuat berita acara.

Apa lagi diskriminasi yang dialami oleh penghayat?

Waktu saya kehilangan dompet, surat kehilangan di kepolisian nyaris tidak bisa dicetak kalau tidak mengaku beragama. Kalau tidak memilih salah satu agama di komputer, tidak bisa tercetak karena invalid. Beberapa pemohon uji materi seperti dari Parmalim, Sapta Dharma, Marapu, dan Ugamo Bangso Batak, juga kehilangan kesempatan untuk mendaftar sebagai tentara ataupun melamar pekerjaan. Di komunitas kami, ada anak SMK yang tahun ketiga disalurkan oleh sekolah untuk praktik di perusahaan, dikembalikan ke sekolahnya lagi karena dianggap tidak beragama.

Di dunia pendidikan pun terjadi diskriminasi?

Ya. Kalau di dunia pendidikan, kolom agama pada data pokok peserta didik juga dibatasi hanya enam agama, serta "lainnya". Tapi, kalau diisi "lainnya", invalid. Hal ini membuat sekolah menggiring siswanya untuk memilih agama yang bukan keyakinannya. Misalnya ketika pendaftaran, sekolah memberi tahu ibu si siswa, "Bu, kalau anaknya tidak mau susah, pilih salah satu agama saja." Pernah juga ada anak SMP yang disidang guru dan kepala sekolah dan dituduh tidak bertuhan. Tidak boleh menyebut Gusti (penyebutan Tuhan oleh para penganut Sunda Wiwitan).

Anda pernah mengalami diskriminasi di sekolah?

Saya waktu SD itu sudah banyak tekanan. Apalagi pada 1980-an itu sedang hangat-hangatnya para penindas kami. Kami sebagai keturunan biologis langsung dari tokoh adat merasa harus berjarak dari sini. SMP, saya sekolah di Tangerang. Ketika di sana, saya mengaku sebagai penghayat, dan diterima. Kuncinya adalah saya menjadi asisten guru bahasa Sunda. Saat itu, saya tidak terlalu mendapat tekanan karena dianggap berguna bagi sekolah. Ketika SMA di Jakarta, nilai praktik agama saya hanya 6. Saya keberatan untuk ikut praktik. Orang tua dipanggil untuk bernegosiasi dengan kepala sekolah. Akhirnya saya tidak ikut praktik. Sebetulnya, ikut pelajaran teori agama apa pun bukan persoalan bagi kami. Tapi, untuk praktik, itu berbeda.

Para penghayat memang selalu mengikuti pelajaran agama lain?

Ya, selama ini ikut pelajaran agama yang ada di sekolah. Pilih salah satu.

Bagaimana orang tua memberikan pendidikan agama di rumah, jika di sekolah diajarkan yang berbeda?

Memberikan pemahaman kepada anak memang menjadi tantangan tersendiri. Ketika di luar dia mendapatkan konsep yang berbeda, kami memberikan pemahaman kepercayaan lewat kegiatan budaya. Kami juga mengadakan pembekalan setiap tiga atau enam bulan di sini. Mereka pun diajak untuk melihat komunitas lain, misalnya Ahmadiyah. Kami undang mereka untuk saling menguatkan. Jadi, mereka tidak merasa sendiri. Sekitar tujuh tahun ini, kami juga berinisiatif mendekati beberapa SMP dan SMA agar kami bisa memberikan nilai kepada siswanya atas pembekalan ajaran setiap minggunya di komunitas. Kami setor soal ketika ulangan agama, lalu sekolah menunggu setoran nilai dari kami.

Apa inti ajaran Sunda Wiwitan?

Dasarnya pada kesadaran asali. Manusia sekarang itu tidak mungkin ada tanpa leluhur-leluhur. Kita tidak mungkin ada, tidak mungkin memiliki pemahaman dan tuntunan menata kehidupan, tanpa ada orang-orang tua kita dulu. Artinya, yang mengajarkan nilai kemanusiaan, yang mengajarkan nilai ketuhanan, ya para leluhur.

Ada pedoman tertulisnya?

Tuntunan tertulis ada. Ada "Sanghyang Siksakanda Karesian", ada "Amanat Galunggung". Setiap periode sejarah, leluhur kami mewariskan peradaban tulisan. Pangeran Madrais juga menulis wasiat sebagai hukum adat.

Bagaimana cara berdoa Sunda Wiwitan?

Kami meditasi. Kalau perempuan bersimpuh, ka-lau laki-laki bersila. Tapi yang paling penting adalah posisi tangan di mana jempol saling bertemu. Ini simbol kekhasan setiap orang karena sidik jari tangan tidak ada yang sama. Ketika menyatukan kanan dan kiri, kami meyakini ini sebagai bentuk menyatukan napas dengan denyut jantung. Lalu, dengan mata tertutup, kami mengucapkan syukur dalam bahasa Sunda kepada Yang Maha Kuasa, tapi bukan permohonan. Kami juga membayangkan dan mensyukuri apa yang kami miliki mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut. Pada pencapaian tertinggi, kami bisa melihat wajah, seperti becermin.

Kapan dan di mana meditasi bisa dilakukan?

Di mana saja, kapan saja. Tapi, waktu tertentu juga ada, yakni menjelang matahari terbit dan terbenam, karena itu proses pergantian aura. Terkadang kami juga berdoa di situs. Situs adalah tempat yang sudah dipilih leluhur kami sebagai tempat yang katakanlah kalau sekarang itu stasiun pemancar, penerima dan penangkap gelombang kesemestaan. Tidak semua tempat memiliki titik-titik koordinat yang cukup baik untuk meditasi. Leluhur-leluhur kami sudah meninggalkan jejak-jejak itu.

Apakah ada ritual lain, misalnya berpuasa?

Kami berpuasa menjelang Seren Taun (Hari Raya Sunda Wiwitan). Lamanya tergantung sesepuh adat, ada beberapa petunjuk.

Sunda Wiwitan kerap dianggap sempalan Islam, benarkah?

Itu adalah upaya Belanda mengadu domba kami de-ngan kelompok pesantren saat zaman penjajahan. Kami distigmatisasi oleh Belanda sebagai penyem-bah api dan sempalan Islam. Sebetulnya, gerakan kebudayaan kami menumbuhkan nasionalisme. Itu menjadi ancaman untuk penjajah, sehingga supaya nasionalisme tidak bangkit, pecah belah, dan jajahlah. Sampai saat ini, stigma itu terbawa karena ba-nyak orang yang senang memperjualbelikan "katanya" tanpa klarifikasi. Leluhur kami kan sudah ada sebelum negara ini ada. Berkembangnya agama-agama yang ada sekarang juga atas kebesaran jiwa para leluhur kami. Artinya, leluhur kami tidak mempersoalkan agama-agama itu berkembang di Nusantara.

Bagaimana dengan lembaga-lembaga keagamaan yang keberatan dengan putusan MK?

Persoalannya adalah ke-senjangan informasi. Ada pemahaman yang tidak nyambung. Ada praduga. Sebetulnya, prinsip agama itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bukan berebut pembenaran, tapi memperjuangkan kebenaran. Kebenaran itu bisa kita temukan ketika kita memaknai dan menghormati kemanusiaan.

Katanya kan bangsa Indonesia berketuhanan yang maha esa dengan se-mangat memuliakan kemanusiaan dan setiap agama juga menuntun ajaran cinta kasih. Harusnya tidak ada lagi alasan bagi penganut agama apa pun untuk menghambat putusan ini. Tidak perlu juga merasa ketika hak konstitusional kami sudah dipenuhi oleh negara, kami akan menjadi ancaman. Bagi kami, agama-agama Nusantara atau agama-agama leluhur itu tidak memiliki konsep syiar atau penyebaran. Itu hanya untuk internal.

Setelah ini, apa lagi yang diinginkan oleh penghayat kepercayaan?

Harapan kami, (pencantuman kepercayaan) lebih detail. Karena buat kami masyarakat Nusantara, nama itu punya arti, nama itu punya ikatan historis dan kultural. Ketika masyarakat agama-agama leluhur menginginkan identitasnya tertulis sesuai dengan lokalitasnya pun sebetulnya negara juga tidak punya hak untuk menghalangi.

Semua penghayat kepercayaan menginginkan hal yang sama?

Ya. Kebetulan saya sudah menyaring juga, menggali harapan-harapan para sedulur di daerah. Yang punya keinginan merdeka secara mandiri itu bukan cuma orang Pulau Jawa. Dan penentu kebijakan itu bukan cuma orang Pulau Jawa. Jadi, sudah sepakat belum nih para sedulur di Indonesia timur, Indonesia tengah, dan Indonesia barat dengan satu identifikasi atau diseragamkan (dengan keterangan "penghayat kepercayaan")? Sudahilah perdebatan atau pemahaman yang terlalu berniat menyeragamkan itu.

Perlu ada revisi UU Administrasi Kependudukan?

Tidak perlu revisi, tapi langsung pasal itu tidak berlaku. Peraturan di bawahnya berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, itu yang penting. Di awal putusan itu pun se-betulnya ada pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya menguatkan perlindungan dan pengakuan negara terhadap agama-agama leluhur. Jadi, sudah saatnya ada produk kebijakan yang tidak pandang bulu dan mematikan generasi penerus dalam memahami dan melestarikan ajaran leluhur.

Dewi Kanti Setianingsih

Tempat, tanggal lahir: Bandung, 3 Juli 1975

Organisasi:

- Yayasan Tri Mulya (1998-sekarang)

- Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (2006-sekarang)

- Girang Pangaping Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (2014-sekarang)

- Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (2008-2013)

- Yayasan Masyarakat Dialog Antar Agama Jakarta (2001-2010)

- Indonesian Conference on Religion for Peace Jakarta (2002-2007)

- Paguyuban Anti Diskriminasi Agama, Adat, dan Kepercayaan Jawa Barat (2003-2006)

https://koran.tempo.co/read/424116/d...aman?read=true
image-url-apps
gara2 agama impor. agama lokal terbengkalai.


tapi kalo gue perhatiin sih agama2 lokal itu ada erat kaitannya dengan hindu atau buddha.
lebih suka yang impor2 emoticon-Ngacir
KASKUS Ads
image-url-apps
Quote:


lebih tepatnya dipaksa
image-url-apps
Ada agama lokal agama impor emoticon-Nohope
Bae bae dah cilakaemoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngacir
image-url-apps
Quote:


bener dong gan, tapi nggak selalu
image-url-apps
agama lokal itu yang bagaimana sih? ada tulisan "made in indonesah" gitu? emoticon-Bingung
image-url-apps
Quote:


cari di google dong
Quote:


iya secara garis besar agama2 lokal itu jadi tamu di rumah mereka sendiri
image-url-apps
Jalan Panjang Mencoret Pasal

Senin, 23 Desember 2013 00:00 WIB

DEWI Kanti tak bisa menyembunyikan kekagetannya saat mendengar kabar ini: Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah direvisi sekitar sebulan lalu. Tokoh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini merasa ditilap. "Kapan dibahasnya? Tidak ada sosialisasi," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. "DPR dan pemerintah diam-diam membahasnya, tak melibatkan masyarakat," dia menambahkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifuddin, tak kalah sengitnya. Dia mempersoalkan perubahan diam-diam aturan undang-undang tersebut yang amat krusial bagi penganut aliran kepercayaan. "Saya kesulitan mengakses proses revisi itu di Senayan," ujarnya.

Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Mulai berlaku pekan ini, revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan dipandang tak menyentuh kepentingan penganut aliran kepercayaan. Hanya untuk mempermudah urusan Pemilu 2014.

DEWI Kanti tak bisa menyembunyikan kekagetannya saat mendengar kabar ini: Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah direvisi sekitar sebulan lalu. Tokoh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini merasa ditilap. "Kapan dibahasnya? Tidak ada sosialisasi," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. "DPR dan pemerintah diam-diam membahasnya, tak melibatkan masyarakat," dia menambahkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifuddin, tak kalah sengitnya. Dia mempersoalkan perubahan diam-diam aturan undang-undang tersebut yang amat krusial bagi penganut aliran kepercayaan. "Saya kesulitan mengakses proses revisi itu di Senayan," ujarnya.

Para aktivis antidiskriminasi keyakinan—termasuk Dewi dan Nia—mempersoalkan revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang muncul tiba-tiba. Mereka tak pernah dilibatkan dalam pembahasan yang berlangsung selama lima bulan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan perubahannya dalam Sidang Paripurna DPR pada 26 November lalu. Tiga puluh hari setelah itu, undang-undang hasil revisi mulai berlaku.

Revisi ini dianggap pijakan penting untuk mengubah kondisi lantaran isi undang-undang tersebut selama ini dipandang diskriminatif oleh pemeluk aliran kepercayaan. Sejauh ini tak ada rujukan pasti mengenai jumlah penganut aliran kepercayaan—karena sebagian besar penganut terpaksa mencantumkan salah satu agama resmi di kolom agama pada kartu tanda penduduk mereka. Padahal, "Bisa sampai ratusan aliran kepercayaan di Indonesia," ucap Abdon, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Indonesia, kepada Tempo.

Nah, para penganut menginginkan keyakinan mereka diakui dan dilindungi negara. Antara lain, melalui pencantuman kolom agama di KTP dan syarat pernikahan pemeluk kepercayaan. Sudah puluhan tahun mereka menanti janji pemerintah memposisikan penghayat kepercayaan sejajar dengan penganut agama-agama resmi di Indonesia. Namun janji ini tak kunjung dipenuhi. "Tanpa mengakui hak-hak penghayat kepercayaan, undang-undang ini melanggengkan diskriminasi," Nia menegaskan.

Revisi memang dilakukan dan diputuskan menjelang akhir November lalu. Tapi perubahannya dipandang tak menyentuh kepentingan para pemeluk aliran kepercayaan. Walhasil, Dewi, Nia, dan kawan-kawannya kecewa. Yang diubah hanya ketentuan seputar pembuatan KTP untuk mempermudah masyarakat mencoblos pada saat Pemilihan Umum 2014.

Kepemilikan KTP adalah syarat men­coblos bagi pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap. Pengurusan dokumen kependudukan pun digratiskan. Pendek kata, pemerintah sigap menjemput bola dalam pengurusannya. "Ini terobosan baru," ujar Ketua Panitia Kerja Perubahan UU Administrasi Kependudukan Arief Wibowo kepada Tempo di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu.

Menurut anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juhaini, revisi undang-undang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan menyoal keyakinan. Maka tak ada masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan isu diskriminasi berkeyakinan. "Kalau masalah agama dan keyakinan, itu urusan Kementerian Agama dan presiden," katanya.

SUDAH lama kaum penghayat mengupayakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Bahkan Dewi aktif melobi pemerintah dan DPR sejak 1997. Tujuannya agar pemerintah segera mengakhiri kondisi diskriminatif terhadap penganut kepercayaan. Agama resmi yang diakui pemerintah selama ini ada enam: Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Protestan. 

Salah satu tuntutan para penganut aliran kepercayaan adalah ada pencantuman kolom kepercayaan, selain agama, di KTP dan pengesahan pernikahan berdasarkan hukum adat. Legalitas pernikahan dengan hukum adat membuat mereka berhak atas akta nikah dan pencantuman nama orang tua secara lengkap pada akta lahir. "Supaya anak penghayat (aliran kepercayaan) tak digolongkan hasil pernikahan liar," ucap Dewi.

Belakangan, muncul keinginan menghilangkan kolom agama di KTP. Dewi mengatakan pernah tiga kali berganti KTP gara-gara urusan identitas keyakinan. Pada KTP pertama, perempuan 37 tahun ini bercerita, dicantumkan beragama Islam. Dewi memprotes karena tak sesuai dengan kenyataan. Data KTP lalu diganti menjadi tanda minus (-) di kolom agama. "Saya tetap tak mau menerima." Terakhir kolom agama diisi dengan "aliran".

Permasalahan tak akan selesai hanya dengan mengosongkan kolom agama bagi pemeluk kepercayaan—seperti yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika persoalannya hanya pencantuman, menurut Dewi, mengapa diskriminasi masih berlanjut walau banyak penganut kepercayaan mencantumkan agama di KTP. "Apa yang ada dalam pemikiran pemerintah mengenai kami?" ujarnya.

Dewi menyatakan mengalami kejadian pahit ketika mulai berumah tangga. Pada usia pernikahannya yang sudah 11 tahun, cicit Pangeran Madrais, pendiri Sunda Wiwitan, ini tak memiliki akta nikah. Petugas catatan sipil beralasan pernikahan Dewi tak sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Aturan ini mengharuskan pasangan penganut aliran kepercayaan menjadi anggota organisasi aliran kepercayaan yang diakui pemerintah.

Seorang siswi kelas II sekolah menengah pertama di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, juga mengaku tertekan karena aliran kepercayaan yang ia peluk. Wiwin—begitu dia minta disapa—menolak peraturan sekolah yang mengharuskan dia berbusana muslimah karena ia penganut Sunda Wiwitan.

Sudah kebal dengan ejekan teman-temannya, Wiwin pernah mengalami tekanan hebat sebelumnya. Kepada ibunya, ia mengancam akan menurunkan paksa lambang Garuda Pancasila di kelas kalau terus dipaksa berpindah keyakinan. "Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika kalau saya dipaksa terus?" ujar pelajar 14 tahun ini.

Arief Wibowo, yang juga Wakil Ketua Komisi Pemerintahan di DPR, mengakui fraksinya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, keok dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap kaum penghayat. Delapan fraksi lain tak menyokong usulan menghapus pasal-pasal yang mereka kemukakan. "Makanya, dalam pengesahan, kami mengajukan nota keberatan." Arief mengakui baru menyadari bahwa ternyata publik lebih menyoroti isu kepentingan penghayat kepercayaan ketimbang soal mempermudah pengurusan KTP.

PDI Perjuangan menempuh pola serupa pada 2006 ketika undang-undang itu disahkan. Kala itu, pada awal pembahasan, fraksi partai banteng keberatan terhadap pasal-pasal yang mereka pandang diskriminatif, termasuk mengusulkan kolom agama/kepercayaan dalam KTP. Tapi akhirnya Fraksi PDIP mengikuti suara mayoritas fraksi.

Kini para penghayat kepercayaan berencana mengajukan uji materi undang-undang hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. "Jaringan kami sedang membahas judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ucap Dewi. Apa kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi? "Di luar enam agama itu, kosongkan saja kolomnya," ujarnya. Toh, ia melanjutkan, sudah puluhan tahun penganut kepercayaan mencantumkan salah satu agama resmi dalam KTP.

Maria Rita, Sundari, Khairul Anam

https://majalah.tempo.co/read/144317...asal?read=true
image-url-apps
panjang juga. baca pelan2 dulu biar paham
justru yang mengancam adalah pemeluk agama yang merasa ajaran agamanya paling bener
image-url-apps
Ijab Kabul Sang Penghayat

Senin, 19 November 2007 00:00 WIB

Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Penghayat kepercayaan berhak menikah menurut keyakinannya. Apa saja kendalanya di lapangan?

JEMPOL dan telunjuk tangan kanan Wahyu Ningrat menjepit ibu jari tangan kanan Nenah. Kedua tangan mereka digenggam oleh tangan kiri wali perempuan. Sesaat kemudian terdengar ijab kabul dalam bahasa Sunda halus, tanpa pernyataan syahadat atau persaksian ala agama sebagaimana lazimnya. Aliran sesat lagi?

Bukan. Ini hanyalah pernikahan antarpenganut kepercayaan Perjalanan, yang berlangsung di Desa Pasawakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis dua pekan lalu. Seratusan anggota aliran kebatinan asli Bandung yang menghadiri upacara itu terlihat sumringah. Perasaan mereka lebih plong karena hak untuk tidak memilih salah satu agama resmi sudah diakui negara.

Begitulah. Sejak pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada akhir Desember tahun lalu, para penghayat kepercayaan memiliki kedudukan sama dengan penganut agama resmi. Ini memang terobosan penting bagi sekitar sembilan juta penghayat kepercayaan dari 195 organisasi di Tanah Air.

Sejak diakui melalui Ketetapan MPR Tahun 1978, posisi penghayat serba tanggung. Aliran kepercayaan dianggap sebagai produk budaya asli, bukan agama. Akibatnya, banyak penganut kepercayaan terpaksa mencomot salah satu dari enam agama resmi negara—Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—agar hak sipil mereka diakui, misalnya untuk pernikahan atau mengurus kartu penduduk (KTP).

Memang ada beberapa penganut yang bisa mengesahkan perkimpoiannya di catatan sipil melalui sidang pengadilan. ”Tapi lebih banyak gagalnya, karena tidak ada dasar hukumnya,” kata Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sulistyo Tirtokusumo. Sejumlah penghayat lalu nekat menikah secara adat, sehingga tidak mendapat pengakuan negara.


Situasinya kini berubah, memang. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terbit dan berlaku efektif pada Agustus lalu, para penghayat tidak perlu lagi beragama. Kolom agama dalam KTP mereka bisa dikosongkan, dan—ini yang penting—mereka bisa menikah di depan pemuka penghayat kepercayaan aliran masing-masing untuk kemudian didaftarkan di catatan sipil. Langsung, sonder melalui penetapan pengadilan.

”Ini memang lompatan besar bagi penghayat kepercayaan,” kata Sulistyo. Itu sebabnya Wahyu dan Nenah sampai rela menunda perkimpoian mereka setahun demi menunggu keluarnya peraturan pemerintah itu.

Perkimpoian ini merupakan peristiwa ketiga di kalangan aliran Perjalanan sejak berlakunya undang-undang baru itu. Sebelumnya, ada perkimpoian massal empat pasangan di Bandung dan satu pasangan lagi menikah di Bekasi, Jawa Barat. Undang-undang ini juga memungkinkan pasangan yang dulu tidak menikah secara aliran untuk mendaftarkan perkimpoian mereka di catatan sipil.

Namun, menurut Ketua Umum Perjalanan, Andri Hernandi, opsi itu tidak akan banyak dipilih para penghayat. Ini lantaran mereka harus bercerai dulu secara agama, lalu menikah menurut aliran yang diyakininya. ”Nanti seperti ada tendensi pindah agama. Itu yang dihindari,” katanya. Apalagi masyarakat penghayat masih trauma dengan cap sebagai ateis, yang marak setelah peristiwa G30S lalu. ”Sudahlah, yang penting sekarang kami sudah diakui. Itu lebih penting,” katanya.

Tidak semua kelompok penghayat menyambut peraturan baru itu dengan sigap. Sumarah, yang termasuk kelompok aliran besar, misalnya, belum menunjuk pemuka. ”Kami belum membuat keputusan tentang pemuka aliran,” kata Ketua Sumarah, Suko Sudarso. Selama ini anggota Sumarah menikah lewat agama resmi.

Meski undang-undang yang menjamin hak penghayat sudah lahir, tidak demikian dengan praktek di lapangan. Ketua Penghayat Budi Daya, Engkus Ruswana, mengisahkan sejumlah anggotanya di Bandung masih belum bisa menikmati KTP dengan kolom agama yang dikosongkan. Alasannya macam-macam: belum ada petunjuk pelaksanaannya atau program perangkat lunak belum siap.

Masih ada masalah lain. Anggota yang menikah menurut aliran belum bisa mendaftarkan perkimpoiannya di catatan sipil. Ini lantaran mereka banyak yang tak punya akta kelahiran. ”Padahal banyak orang tua yang tidak menikah secara agama atau di catatan sipil, sehingga anak mereka tidak punya akta kelahiran,” katanya.

Yudono, Rana Akbari Fitriawan (Bandung)


https://majalah.tempo.co/read/125581...ayat?read=true
×