alexa-tracking

Masih Warga Kelas Dua

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b195568162ec233138b4574/masih-warga-kelas-dua
Masih Warga Kelas Dua
Masih Warga Kelas Dua

Rabu, 6 Juni 2018 21:34 WIB

NUGROHO, 44 tahun, tak beragama Islam. Warga Desa Wirobrajan, Kota Yogyakarta, ini sejatinya sejak kecil menganut Sumarah, salah satu kepercayaan yang berpasrah kepada Tuhan. Nugroho adalah cucu Raden Ngabehi Soekino Hartono, yang mendirikan Sumarah pada 1935.

Masih Warga Kelas Dua

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi. KTP-nya akan dibedakan.

NUGROHO, 44 tahun, tak beragama Islam. Warga Desa Wirobrajan, Kota Yogyakarta, ini sejatinya sejak kecil menganut Sumarah, salah satu kepercayaan yang berpasrah kepada Tuhan. Nugroho adalah cucu Raden Ngabehi Soekino Hartono, yang mendirikan Sumarah pada 1935.

Tapi lebih dari seperempat abad Nugroho menyimpan kartu tanda penduduk dengan kolom agama bertulisan "Islam". Nugroho mengatakan ia menyematkan "Islam" di kolom agama untuk memudahkan pengurusan tetek-bengek administrasi birokrasi. Lagi pula dia tak pernah melihat "kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" dalam daftar pilihan agama kala membuat KTP.

Ditambah aliran kepercayaan seperti Sumarah kerap dianggap tak bertuhan alias ateis. "Jadi saya pilih Islam supaya praktis saja," katanya kepada Tempo, Senin pekan lalu. Istri dan keluarga Nugroho melakukan hal yang sama. Meski demikian, Nugroho sebenarnya rindu menanggalkan "Islam" dari KTP-nya dan mengganti dengan apa yang dipercayainya.

Peluang itu datang setelah Mahkamah Konstitusi pada November 2017 menganulir Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mahkamah juga membatalkan Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Isi ayat itu adalah kolom agama untuk penduduk yang agamanya belum diakui atau penghayat kepercayaan tak diisi, tapi tetap dilayani dan dicatat dalam basis data kependudukan.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penghayat kepercayaan berhak mencantumkan kepercayaan mereka di identitas kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga. Maka, awal Februari lalu, Nugroho pun pergi ke Kecamatan Wirobrajan untuk membuat KTP elektronik. Tapi hasilnya mengecewakan. Kolom agamanya hanya berisi tanda setrip atau garis. "Ini bukan kesetaraan. Kalau setara, yang beragama juga harus dikosongkan," ujar Nugroho.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumarah Yogyakarta, Kuswijoyo Mulyo, mengatakan masih ada penganut Sumarah-jumlahnya sekitar 250 orang yang tersebar di seluruh Yogyakarta-yang dianggap sebagai aliran tidak jelas ketika mengurus KTP. "Masih ada yang dicap ateis dan PKI," katanya. Menurut Kuswijoyo, sebagian anak-anak pengikut Sumarah juga masih mengalami diskriminasi di sekolahnya. Misalnya, guru agama kerap ragu terhadap keimanan mereka.


Diskriminasi serupa dialami Dedi Kurnadi, 31 tahun, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Setelah menikah pada September 2017, warga Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, itu mengurus KTP karena statusnya berubah. Dia sempat mendapat surat keterangan sementara pengganti KTP. Tertulis dalam keterangan agama: "kepercayaan". Awal April lalu, enam bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, KTP elektroniknya terbit. Kata "kepercayaan" hilang dan berganti menjadi tanda setrip. "Seolah-olah saya ini ateis. Padahal saya juga punya tuntutan hidup," ujar Dedi.

Kekecewaannya yang lain, ia juga tak bisa memiliki akta perkimpoian karena pernikahannya diselenggarakan secara adat. Kini Dedi khawatir anaknya kelak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran karena ia tak bisa menunjukkan akta perkimpoian. Persoalan ini juga sudah cukup lama dialami Dewi Kanti, Girang Pangampi Sunda Wiwitan. Menikah sejak 2002 dan punya dua anak, Dewi hingga kini tak bisa mendapatkan akta perkimpoian. Anak-anaknya pun tak memiliki akta kelahiran. "Kami masih menjadi warga negara kelas dua," kata Dewi.

Diskriminasi dalam administrasi kependudukan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Nur Kholis, 28 tahun, penganut Syiah asal Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku pernah kesulitan membuat identitas diri. Salah satu sebabnya, sejumlah kepala desa di kampungnya membuat kesepakatan dengan ulama dan tokoh masyarakat penolak Syiah agar pengikut Syiah tak dilayani saat mengurus administrasi kependudukan.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mohammad Choirul Anam, mengatakan lembaganya kerap menemukan kejadian seperti yang dialami penganut Sumarah, Sunda Wiwitan, dan agama minoritas lain setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, tidak masuknya "aliran kepercayaan" ke kolom agama menunjukkan negara belum mengakui penuh keyakinan tersebut. "Pemerintah masih setengah hati menjalankan putusan MK," ucapnya.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, membantah anggapan bahwa pemerintah membiarkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Rencananya, kata Zudan, pencantuman "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam kolom agama diberlakukan setelah pemilihan kepala daerah serentak bulan ini. Kementerian Dalam Negeri perlu mengubah aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan serta format KTP elektronik dan kartu keluarga, lalu mensosialisasi kebijakan itu ke 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. "Kami sangat serius mempersiapkan ini," ujarnya.

Kementerian menyiapkan dua format KTP elektronik. Pertama untuk pemeluk agama yang diakui pemerintah dan kedua untuk penghayat kepercayaan. Perbedaannya, kolom agama di KTP penghayat kepercayaan ditulis "kepercayaan". Ini berarti nantinya tak ada lagi tanda setrip di kolom agama. Menurut Zudan, penggunaan dua format tersebut merupakan hasil konsultasi pemerintah dengan berbagai organisasi keagamaan. Sedangkan soal akta perkimpoian, Zudan mengatakan semua penghayat kepercayaan berhak mendapatkannya sepanjang dinikahkan oleh pemuka kepercayaannya.

Rencana pemerintah menerbitkan dua jenis KTP tersebut dikritik oleh para penghayat kepercayaan. Engkus Ruswana, anggota Presidium Majelis Luhur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, perhimpunan berbagai organisasi penghayat kepercayaan, mengatakan para penghayat kepercayaan tidak meminta nama organisasi mereka yang beraneka ragam dikategorikan sebagai agama dalam KTP. Tapi dua jenis KTP itu justru menunjukkan diskriminasi oleh pemerintah. "Kalau mau setara, seharusnya hanya ada satu KTP untuk semua orang dari semua agama dan kepercayaan," kata Engkus.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, diskriminasi masih terjadi tidak hanya untuk administrasi kependudukan. Peneliti Setara Institute, Halili, mencatat masih ada penghayat kepercayaan yang kesulitan menjadi pegawai negeri ataupun anggota Tentara Nasional Indonesia dan polisi. Kalaupun ada yang menjadi pegawai pemerintah, menurut Halili, hampir pasti orang itu sudah mengubah agama aslinya menjadi salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. "Untuk melayani negara, mereka pun tidak bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri," ujar Halili.

Pramono, Raymundus Rikang (Jakarta), Shinta Maharani (Yogyakarta), Nur Hadi (Sidoarjo)

https://majalah.tempo.co/read/155623...-dua?read=true

Ironis, mau jadi mayoritas aja sudah menghalalkan segala cara,
TS Homo emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


emoticon-Roll Eyes (Sarcastic) emoticon-Roll Eyes (Sarcastic) emoticon-Roll Eyes (Sarcastic)
KASKUS Ads
image-url-apps
Belajar dgn giat dong, spa tau naik ke kelas tiga emoticon-Hammer (S)


Tunggu aja aturan bru dri pemerintah, kan bru drencanakan. emoticon-Big Grin

Bawah ane gaspool emoticon-Ngacir2
goblok, kalau mau nyeleneh mending lo ganti warganegara sekalian, selain 5 agama yang diakui itu lo dianggap atheis emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata emoticon-Lempar Bata
image-url-apps


Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

emoticon-Big Grin
image-url-apps
Masih Warga Kelas Dua
image-url-apps
meski perlahan namun perubahan sangat dirasaken bayangken bila bukan jokowi presidennya mungkin para penghayat akan terus didiskriminasi tak dianggap bagian nkri yah gan emoticon-Smilie
agama lokal kalah sama impor emoticon-Big Grin
image-url-apps
Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 01:22 WIB

REPORTER: ADMINISTRATOR

EDITOR: ADMINISTRATOR

Masih Warga Kelas Dua

Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Pada 7 November lalu, Mahkamah Kon-stitusi mengabulkan gugatan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk diisi dengan agama yang diakui negara. Setelah putusan ini, kolom agama di KTP dapat diisi dengan keterangan "penghayat kepercayaan".

Juru bicara Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, Dewi Kanti Setianingsih, yang ikut menjadi saksi dalam sidang uji materi tersebut, menyatakan putusan ini membuka gerbang kemerdekaan bagi para penghayat kepercayaan. Selama ini, menurut keturunan pencetus kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur, Madrais, tersebut, para penghayat kepercayaan hanya bisa menjadi penonton kemerdekaan.

"Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, kami belum masuk ke ruang kemerdekaan itu," ujar perempuan 42 tahun itu.

Namun, kata dia, perjuangan belum selesai. Dewi dan rekan-rekannya dari penganut kepercayaan lain ingin memperjuangkan agar kolom agama di KTP dapat diisi dengan nama kepercayaan, tidak hanya keterangan "penghayat kepercayaan". "Karena nama itu punya arti," dia mengungkapkan. Berikut ini petikan wawancara wartawan Tempo, Angelina Anjar Sawitri dan Diko Oktara, dengan Dewi di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang lalu.

Apa makna putusan Mahkamah Konstitusi bagi para penghayat kepercayaan?

Terlunasinya utang-utang peradaban. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka tapi kami masih begini-begini saja. Menonton sebuah ruangan yang katanya merdeka, tapi kami belum masuk ke ruangan itu. Untuk membuka pintu kemerdekaan itu masih ada hambatan dari penyelenggara negara yang tidak konsisten dengan pesan konstitusi.

Tidak konsisten bagaimana?

Pesan Undang-Undang Administrasi Kependuduk-an adalah mencatat segala peristiwa kependudukan, tanpa diskriminasi. Selama ini, di lapangan, kolom agama kami di KTP diberi tanda setrip. Tanda setrip itu pun baru bisa dicantumkan setelah 2006, setelah Un-dang-Undang Administrasi Kependudukan. Setrip kami terima, daripada bohong (mencantumkan agama yang tidak dianut).

Bagaimana dengan dokumen yang lain?

(Dewi menunjukkan kepada kami foto akta kelahiran salah seorang penganut Sunda Wiwitan. Dalam akta tersebut hanya dituliskan, "Telah lahir seorang anak perempuan bernama IK, anak kedua dari seorang perempuan bernama IK". Nama ayahnya tidak dituliskan. Dalam akta lain yang mencantumkan nama ayah, tertulis, "Telah lahir seorang anak perempuan bernama DM, anak kedua dari seorang perempuan bernama EJ, yang telah diakui oleh seorang laki-laki bernama ES (sebagai ayahnya) di bawah Akta Pengakuan Anak")

Jadi seperti anak angkat. Padahal dia ayah biologis dari si anak. Anak saya pun belum dibuatkan akta kelahiran. Orang saya tidak punya akta perkimpoian. Ha-ha-ha

Mengapa begitu?

Setelah menikah, saya dan suami ke kantor catatan sipil. Tapi di sana ditolak karena menurut petugas tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk perkimpoian penghayat. Karena itu, kami tidak punya akta perkimpoian kecuali dari internal. Meskipun negara tidak mengakui kami, di komunitas kami membuat berita acara.

Apa lagi diskriminasi yang dialami oleh penghayat?

Waktu saya kehilangan dompet, surat kehilangan di kepolisian nyaris tidak bisa dicetak kalau tidak mengaku beragama. Kalau tidak memilih salah satu agama di komputer, tidak bisa tercetak karena invalid. Beberapa pemohon uji materi seperti dari Parmalim, Sapta Dharma, Marapu, dan Ugamo Bangso Batak, juga kehilangan kesempatan untuk mendaftar sebagai tentara ataupun melamar pekerjaan. Di komunitas kami, ada anak SMK yang tahun ketiga disalurkan oleh sekolah untuk praktik di perusahaan, dikembalikan ke sekolahnya lagi karena dianggap tidak beragama.

Di dunia pendidikan pun terjadi diskriminasi?

Ya. Kalau di dunia pendidikan, kolom agama pada data pokok peserta didik juga dibatasi hanya enam agama, serta "lainnya". Tapi, kalau diisi "lainnya", invalid. Hal ini membuat sekolah menggiring siswanya untuk memilih agama yang bukan keyakinannya. Misalnya ketika pendaftaran, sekolah memberi tahu ibu si siswa, "Bu, kalau anaknya tidak mau susah, pilih salah satu agama saja." Pernah juga ada anak SMP yang disidang guru dan kepala sekolah dan dituduh tidak bertuhan. Tidak boleh menyebut Gusti (penyebutan Tuhan oleh para penganut Sunda Wiwitan).

Anda pernah mengalami diskriminasi di sekolah?

Saya waktu SD itu sudah banyak tekanan. Apalagi pada 1980-an itu sedang hangat-hangatnya para penindas kami. Kami sebagai keturunan biologis langsung dari tokoh adat merasa harus berjarak dari sini. SMP, saya sekolah di Tangerang. Ketika di sana, saya mengaku sebagai penghayat, dan diterima. Kuncinya adalah saya menjadi asisten guru bahasa Sunda. Saat itu, saya tidak terlalu mendapat tekanan karena dianggap berguna bagi sekolah. Ketika SMA di Jakarta, nilai praktik agama saya hanya 6. Saya keberatan untuk ikut praktik. Orang tua dipanggil untuk bernegosiasi dengan kepala sekolah. Akhirnya saya tidak ikut praktik. Sebetulnya, ikut pelajaran teori agama apa pun bukan persoalan bagi kami. Tapi, untuk praktik, itu berbeda.

Para penghayat memang selalu mengikuti pelajaran agama lain?

Ya, selama ini ikut pelajaran agama yang ada di sekolah. Pilih salah satu.

Bagaimana orang tua memberikan pendidikan agama di rumah, jika di sekolah diajarkan yang berbeda?

Memberikan pemahaman kepada anak memang menjadi tantangan tersendiri. Ketika di luar dia mendapatkan konsep yang berbeda, kami memberikan pemahaman kepercayaan lewat kegiatan budaya. Kami juga mengadakan pembekalan setiap tiga atau enam bulan di sini. Mereka pun diajak untuk melihat komunitas lain, misalnya Ahmadiyah. Kami undang mereka untuk saling menguatkan. Jadi, mereka tidak merasa sendiri. Sekitar tujuh tahun ini, kami juga berinisiatif mendekati beberapa SMP dan SMA agar kami bisa memberikan nilai kepada siswanya atas pembekalan ajaran setiap minggunya di komunitas. Kami setor soal ketika ulangan agama, lalu sekolah menunggu setoran nilai dari kami.

Apa inti ajaran Sunda Wiwitan?

Dasarnya pada kesadaran asali. Manusia sekarang itu tidak mungkin ada tanpa leluhur-leluhur. Kita tidak mungkin ada, tidak mungkin memiliki pemahaman dan tuntunan menata kehidupan, tanpa ada orang-orang tua kita dulu. Artinya, yang mengajarkan nilai kemanusiaan, yang mengajarkan nilai ketuhanan, ya para leluhur.

Ada pedoman tertulisnya?

Tuntunan tertulis ada. Ada "Sanghyang Siksakanda Karesian", ada "Amanat Galunggung". Setiap periode sejarah, leluhur kami mewariskan peradaban tulisan. Pangeran Madrais juga menulis wasiat sebagai hukum adat.

Bagaimana cara berdoa Sunda Wiwitan?

Kami meditasi. Kalau perempuan bersimpuh, ka-lau laki-laki bersila. Tapi yang paling penting adalah posisi tangan di mana jempol saling bertemu. Ini simbol kekhasan setiap orang karena sidik jari tangan tidak ada yang sama. Ketika menyatukan kanan dan kiri, kami meyakini ini sebagai bentuk menyatukan napas dengan denyut jantung. Lalu, dengan mata tertutup, kami mengucapkan syukur dalam bahasa Sunda kepada Yang Maha Kuasa, tapi bukan permohonan. Kami juga membayangkan dan mensyukuri apa yang kami miliki mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut. Pada pencapaian tertinggi, kami bisa melihat wajah, seperti becermin.

Kapan dan di mana meditasi bisa dilakukan?

Di mana saja, kapan saja. Tapi, waktu tertentu juga ada, yakni menjelang matahari terbit dan terbenam, karena itu proses pergantian aura. Terkadang kami juga berdoa di situs. Situs adalah tempat yang sudah dipilih leluhur kami sebagai tempat yang katakanlah kalau sekarang itu stasiun pemancar, penerima dan penangkap gelombang kesemestaan. Tidak semua tempat memiliki titik-titik koordinat yang cukup baik untuk meditasi. Leluhur-leluhur kami sudah meninggalkan jejak-jejak itu.

Apakah ada ritual lain, misalnya berpuasa?

Kami berpuasa menjelang Seren Taun (Hari Raya Sunda Wiwitan). Lamanya tergantung sesepuh adat, ada beberapa petunjuk.

Sunda Wiwitan kerap dianggap sempalan Islam, benarkah?

Itu adalah upaya Belanda mengadu domba kami de-ngan kelompok pesantren saat zaman penjajahan. Kami distigmatisasi oleh Belanda sebagai penyem-bah api dan sempalan Islam. Sebetulnya, gerakan kebudayaan kami menumbuhkan nasionalisme. Itu menjadi ancaman untuk penjajah, sehingga supaya nasionalisme tidak bangkit, pecah belah, dan jajahlah. Sampai saat ini, stigma itu terbawa karena ba-nyak orang yang senang memperjualbelikan "katanya" tanpa klarifikasi. Leluhur kami kan sudah ada sebelum negara ini ada. Berkembangnya agama-agama yang ada sekarang juga atas kebesaran jiwa para leluhur kami. Artinya, leluhur kami tidak mempersoalkan agama-agama itu berkembang di Nusantara.

Bagaimana dengan lembaga-lembaga keagamaan yang keberatan dengan putusan MK?

Persoalannya adalah ke-senjangan informasi. Ada pemahaman yang tidak nyambung. Ada praduga. Sebetulnya, prinsip agama itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bukan berebut pembenaran, tapi memperjuangkan kebenaran. Kebenaran itu bisa kita temukan ketika kita memaknai dan menghormati kemanusiaan.

Katanya kan bangsa Indonesia berketuhanan yang maha esa dengan se-mangat memuliakan kemanusiaan dan setiap agama juga menuntun ajaran cinta kasih. Harusnya tidak ada lagi alasan bagi penganut agama apa pun untuk menghambat putusan ini. Tidak perlu juga merasa ketika hak konstitusional kami sudah dipenuhi oleh negara, kami akan menjadi ancaman. Bagi kami, agama-agama Nusantara atau agama-agama leluhur itu tidak memiliki konsep syiar atau penyebaran. Itu hanya untuk internal.

Setelah ini, apa lagi yang diinginkan oleh penghayat kepercayaan?

Harapan kami, (pencantuman kepercayaan) lebih detail. Karena buat kami masyarakat Nusantara, nama itu punya arti, nama itu punya ikatan historis dan kultural. Ketika masyarakat agama-agama leluhur menginginkan identitasnya tertulis sesuai dengan lokalitasnya pun sebetulnya negara juga tidak punya hak untuk menghalangi.

Semua penghayat kepercayaan menginginkan hal yang sama?

Ya. Kebetulan saya sudah menyaring juga, menggali harapan-harapan para sedulur di daerah. Yang punya keinginan merdeka secara mandiri itu bukan cuma orang Pulau Jawa. Dan penentu kebijakan itu bukan cuma orang Pulau Jawa. Jadi, sudah sepakat belum nih para sedulur di Indonesia timur, Indonesia tengah, dan Indonesia barat dengan satu identifikasi atau diseragamkan (dengan keterangan "penghayat kepercayaan")? Sudahilah perdebatan atau pemahaman yang terlalu berniat menyeragamkan itu.

Perlu ada revisi UU Administrasi Kependudukan?

Tidak perlu revisi, tapi langsung pasal itu tidak berlaku. Peraturan di bawahnya berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, itu yang penting. Di awal putusan itu pun se-betulnya ada pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya menguatkan perlindungan dan pengakuan negara terhadap agama-agama leluhur. Jadi, sudah saatnya ada produk kebijakan yang tidak pandang bulu dan mematikan generasi penerus dalam memahami dan melestarikan ajaran leluhur.

Dewi Kanti Setianingsih

Tempat, tanggal lahir: Bandung, 3 Juli 1975

Organisasi:

- Yayasan Tri Mulya (1998-sekarang)

- Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (2006-sekarang)

- Girang Pangaping Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (2014-sekarang)

- Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (2008-2013)

- Yayasan Masyarakat Dialog Antar Agama Jakarta (2001-2010)

- Indonesian Conference on Religion for Peace Jakarta (2002-2007)

- Paguyuban Anti Diskriminasi Agama, Adat, dan Kepercayaan Jawa Barat (2003-2006)

https://koran.tempo.co/read/424116/d...aman?read=true
image-url-apps
Sungguh kasian saudara kita orang asli indonesia di tindas pemuja ajaran barbar2 ,ayo ancem kerak neraka n hajar kalo ga mau pindah agama clim emoticon-Blue Guy Bata (L)
image-url-apps
Quote:


Masih Warga Kelas Dua

asu!
minor

i
t
a
s

emoticon-Ngacir
image-url-apps
ya kasian memang..
padahal.mereka ini adalah kepercayaan asli asal indonesia..
image-url-apps
Quote:


Subhanallah, aliran kepercayaan makin dihargai. Semua terjadi atas izin (partai) allah emoticon-Smilie
image-url-apps
Ikut daftar ajaran sumarah boleh sob , .. kasih informasi ..
emoticon-Bingung
Wow, Sumarah, agama asli nusantara.
Quote:


Akhirnya mereka terpaksa berbohong kalau gitu, KTP nya saja tertulis Islam, tapi hatinya di kepercayaan lain.

Sama seperti ateis dan agnostik di Indonesia, buat mereka di KTP ditulis Islam saja.
image-url-apps
Quote:



kalo presidennya dari pihak "sono"
udah abis ni penghayat kepercayaan emoticon-Mad
image-url-apps
Memang biar aman dan mendapat banyak fasilitas, tulis saja Islam.
×