Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah adanya upaya pemerintah untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana khusus. Dirinya mengatakan pemerintah tak bermaksud mengkerdilkan kewenangan lembaga antirasuah melalui revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).


'Tujuan kami bertemu adalah untuk mencoba saling memahami, menyatukan pendapat. RUU KUHP ini sama sekali tak ada niat, tidak ada upaya, tidak ada rekayasa untuk melemahkan lembaga-lembaga, melawan tindak pidana yang bersifat khusus, apakah itu korupsi, narkotika, terorisme, pencucian uang. Tidak ada,' tegas Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.


Ia juga menepis anggapan masyarakat mengenai adanya perseteruan antara pemerintah dan KPK terkait revisi KUHP ini. Menurut Wiranto revisi tersebut belum final dan masih terus dibahas.


'Adanya satu opini yang berkembang, kasus ini adalah antara KPK melawan pemerintah itu sama sekali tidak ada,' kata dia.


Wiranto menjelaskan pemerintah bersama KPK dan beberapa pihak terkait akan membahas kembali draf revisi KUHP. Ia memastikan segala perbedaan pendapat mengenai pasal-pasal yang disusun dalam draf akan disatukan untuk mengakhiri perdebatan.


Pasal-pasal yang memunculkan polemik, lanjut Wiranto, di antaranya yang mengatur mengenai sanksi pidana denda, serta penjara kepada koruptor. Ia bilang masih ada perbedaan antara sanksi pidana di revisi KUHP dan UU Tipikor.


Dalam kesempatan berbeda Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas masalah-masala yang ada di dalam draf revisi KUHP ini. Pertemuan itu akan berlangsung setelah lebaran. 


'Nanti ada pembicaraan lebih lanjut untuk kemungkinan mengharmoniskan,' kata Agus.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...kewenangan-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Tim Perumus Minta KPK Baca Utuh RKUHP

- Wiranto Diskusikan RKUHP dengan KPK

- M Jasin Khawatir Revisi KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi