alexa-tracking

KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1953499e740488038b457d/kpk-khawatir-revisi-kuhp-timbulkan-dualisme-hukum
KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum
KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad khawatir pasal Tipikor yang diatur dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan dualisme hukum. Sebab, ada beberapa pasal yang sama diatur dalam KUHP dan UU Tipikor.

 

Salah satunya ancaman pidana yang berbeda antara revisi KUHP dan UU Tipikor. Dalam revisi KUHP ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dengan pemberatan sepertiga masa hukuman. Sementara di UU Tipikor ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

 

'Jadi mana yang berlaku? Katanya mereka memperlakukan itu adalah yang lex spesialis, yaitu UU Tipikor. Tetapi ada juga asas hukum yang lain kan,' kata Laode di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 7 Juni 2018.

 

Laode khawatir aturan yang baru itu mengesampingkan UU Tipikor yang lama. Revisi KUHP ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini justru menyulitkan KPK, polisi dan jaksa.

 

'Jadi ini menimbulkan dualisme,' ucapnya.

 

Laode mengeluhkan tidak satupun usulan KPK yang diakomodasi oleh pemerintah. Dari klarifikasi pemerintah kemarin pun menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain.

 

Sebelumnya, Ketua Tim Perumus Revisi KUHP Muladi menegaskan tak ada pasal-pasal dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dibuat untuk melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, dalam RKUHP tersebut terdapat Pasal 729 tentang ketentuan peralihan.

 

Pasal 729 itu menyebutkan, pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang tindak pidana khusus dalam UU masing-masing tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan kelembagaan yang telah diatur dalam UU masing-masing. Artinya, KPK tetap mengacu kepada UU Tipikor dalam menjalankan kewenangannya dalam memberantas korupsi.


Baca: Isi Surat KPK kepada Jokowi Soal RUU KUHP


Anggota tim perumus revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo mengakui ada sejumlah perubahan ancaman pidana korupsi dalam draf baru. Perubahan itu dilakukan berdasarkan asas proporsional dan rasional.

 

'Tim kami mempergunakan satu sistem yang kami kembangkan sendiri, ketika kami melakukan penelaahan terhadap sanksi-sanksi. Kami mendapati sanksi-sanksi itu yang kami anggap tidak rasional dan proposional,' kata Harkristuti.

 


Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/Rb...dualisme-hukum

---

Kumpulan Berita Terkait :

- KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum Pemerintah Satukan Pandangan soal RKUHP

- KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum KPK Sebut RKUHP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

- KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum Wiranto Jamin RKUHP tak Melemahkan KPK

luar biasa, metronews, beritanya berbobot, mantap... maju terus lawan hoax, sukses ya
emoticon-Traveller
×