alexa-tracking

Jangan berkelit, bayarlah THR dan gaji ke-13

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1943c598e31b5d5a8b4578/jangan-berkelit-bayarlah-thr-dan-gaji-ke-13
Jangan berkelit, bayarlah THR dan gaji ke-13

Kegaduhan di seputar Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil muncul lagi. Kegaduhan yang muncul pada minggu pertama Juni ini merupakan kegaduhan yang kedua.

Kegaduhan pertama muncul tak lama setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, dan non-PNS di lembaga nonstruktural.

Pemberian THR dan gaji ke-13 itu dianggap sebagai pemborosan dan bermotif politik. THR dan gaji-13 seolah datang secara tiba-tiba dan tanpa pengetahuan pihak selain pemerintah. Celakanya, pernyataan bernada demikian datang dari kalangan legislatif.

Anggapan itu jelas keliru. Pemberian THR dan gaji ke-13 itu adalah amanat Undang-undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), yang telah melewati proses legislasi pada tahun sebelumnya. Aneh jika ada anggota DPR menganggap kebijakan itu muncul tiba-tiba.

Sekarang kegaduhan baru muncul lagi. Sejumlah kepala daerah menyatakan keberatan jika THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Bahkan ada juga kepala daerah yang terang-terangan menolak pembayaran THR dan gaji ke-13 itu jika menjadi tanggung jawab daerah.

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, adalah salah satu kepala daerah yang menyatakan keberatan membayarkan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Risma enggan disebut menolak untuk membayarkan THR dan gaji ke-13.

“Bukannya begitu (menolak), tapi memang nggak ada di APBD. Nggak ada dananya, terus mau pakai uang siapa?” Tanya Risma seperti dikutip JPNN.com.

Risma tidak sendiri. Ada sejumlah kepala daerah lain juga menyatakan keberatan.

Pernyataan-pernyataan kepala daerah seperti itu tentu bisa meresahkan mereka yang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, berhak menerima THR dan gaji ke-13.

Sampai Selasa (5/6/2018) lalu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 83,4 persen total anggaran THR sudah dibayarkan. Presiden Joko Widodo optimis THR yang menggunakan APBD itu akan tersalurkan tanpa ada masalah.

Sikap sejumlah kepala daerah itu merespons Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018. Dalam surat itu disebutkan bahwa dana THR dan gaji ke-13 dibebankan kepada APBD.

Respons sejumlah kepala daerah itu menggambarkan seolah-olah pemerintah pusat dengan tiba-tiba membebankan THR dan gaji ke-13 kepada daerah, dan tidak bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri.

Apakah betul dana untuk keperluan THR dan gaji ke-13 itu harus dibebankan secara tiba-tiba kepada APBD? Tidakkah seharusnya dana tersebut berasal dari APBN?

Menkeu Sri Mulyani kembali mengulang pernyataannya bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS - pegawai pemerintah yang ada di daerah- adalah amanat UU APBN 2018.

"Artinya alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke 13 itu ada di dalam UU APBN 2018. Termasuk untuk daerah adalah dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU) yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah formulasinya itu sudah memasukkan perhitungan THR dan gaji ke 13," jelas Sri Mulyani.

Dalam tahun anggaran 2018, alokasi DAU untuk setiap daerah dihitung dari Alokasi Dasar dan celah fiskal. Formulasi Alokasi Dasar tersebut telah memperhitungkan gaji PNS daerah -yaitu berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan PPh, termasuk gaji ke-13 dan THR.

Dengan kata lain, THR dan gaji ke-13 tak akan membebani keuangan daerah. DAU adalah salah satu sumber APBD.

Jadi, sebetulnya sangatlah mengherankan apabila pemerintah daerah menyatakan tak memiliki dana untuk keperluan THR dan gaji ke-13. Dana untuk keperluan itu telah diperhitungkan dan tersedia.

Perlu juga diingat, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran mengandung ketentuan bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13.

Artinya, dalam ungkapan sederhana, THR dan gaji ke-13 itu telah cukup tersedia dan telah ditentukan agar dianggarkan dalam APBD.

Lalu bagaimana jika ada daerah yang belum menganggarkan THR dan gaji ke-13 dalam APBD, atau alokasinya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang THR?

Surat Mendagri No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 itulah yang bisa menjadi rujukan untuk menemukan solusinya. Surat Mendagri itu bukanlah perintah tiba-tiba untuk membebani keuangan daerah dalam pemenuhan THR dan gaji ke-13.

Selain itu, seluruh kepala daerah tentu masih harus memegang teguh amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 6 undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.”

Dengan ketentuan itu, pemerintah daerah harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, berhak menerima THR dan gaji ke-13 tersebut.

Lebaran sebentar lagi. Tidak ada ruang bagi pemerintah daerah untuk berkelit dari kewajibannya. Segerakanlah membayar THR dan gaji ke-13.
Jangan berkelit, bayarlah THR dan gaji ke-13


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...dan-gaji-ke-13

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Jangan berkelit, bayarlah THR dan gaji ke-13 Dahulukan pemerataan kualitas sebelum zonasi sekolah

- Jangan berkelit, bayarlah THR dan gaji ke-13 Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP

- Jangan berkelit, bayarlah THR dan gaji ke-13 Cegah evolusi radikalisme ke terorisme di kampus

...jadi begini, APBN mau em...em.. eminjem APBD dulu...!

emoticon-Cape deeehh


image-url-apps
untuk kali ini, ane dukung Bu Risma emoticon-Cool

THRkan awalnya kan udah termasuk dalam APBN emoticon-Thinking

koq tiba-tiba dialihkan ke APBD yang sudah fix ditengah tahun ? emoticon-Amazed
×