alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dua Menteri PDIP Tolak Aturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b192f5edcd770b0408b4567/dua-menteri-pdip-tolak-aturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg

Dua Menteri PDIP Tolak Aturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan setuju dengan sikap koleganya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang tak akan menandatangani Peraturan KPU (PKPU) soal larangan calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi.

Menurutnya, hak politik bisa dicabut harus berdasarkan undang-undang dan keputusan hakim.

Posisi saya pemerintah, ya sama dengan Pak Menkumham. Semangatnya bagaimana yang kita bahas dengan Komisi II (DPR), pemerintah dan KPU dan Bawaslu sama setuju semangatnya. Hanya seseorang dicabut hak politiknya kan karena ketentuan undang-undang dan karena keputusan hakim," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

Ia memahami ketika PKPU sudah ditandatangani KPU memang bersifat sah. Hanya saja memang yang menjadi pertanyaan apakah melanggar undang-undang atau tidak.

"Silakan, itu hak KPU. Karena KPU sebagaimana keputusan MK, kan mandiri. Yang kedua KPU dalam rangka menerbitkan PKPU harus tidak bertentangan dengan undang-undang itu prinsip. Itu yang disepakati kami dengan Komisi II," ujar politikus senior PDIP ini.

Ia pun mempersilakan kalau memang ada yang mau menguji PKPU ke Mahkamah Agung. Hal itu menjadi hak masyarakat. "Pandangan Menkumham saya ikut. Dia kan lebih tahu," kata Tjahjo

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman, menegaskan KPU tetap membuat Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan napi koruptor untuk ikut pemilihan legislatif. Ia memahami munculnya pro kontra dari langkah tersebut. Itu artinya diskusi tentang hal ini menjadi perhatian semua komponen bangsa.

"Dan sepanjang yang saya pahami dari semua perdebatan itu, semua setuju substansinya bahwa harus ada perlakuan khusus terhadap calon yang pernah terlibat tindak pidana korupsi. Hanya caranya saja, masing masing pihak itu sepakat sepaham dengan KPU," kata Arief di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Tentunya, semua catatan dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi perhatian KPU. Bahkan beberapa catatan tersebut akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU). "Tentu dengan berbagai pertimbangan dengan bijaksana dan biarkan kami mengambil keputusan itu sendiri," kata Arief. (ase)

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1043523-dua-menteri-pdip-tolak-aturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg

Yah ditolak
Halaman 1 dari 2
pdip taik fartai sarang koruftor.....
Diubah oleh satriagujis
partai ini yang harus dibubarkan
Mentri yg lucu emoticon-Blue Guy Bata (L)
Hrusnya kn bsa buat preventif emoticon-Blue Guy Bata (L)
Mata najwa kmaren jga lucu2an emoticon-Blue Guy Bata (L)
Partai sarang koruptor idola nastaik
Partai kebhinekaan indonesia

http://m.forum.detik.com/generasi-milenial-desak-jokowi-jadi-ketua-umum-pdip-t1727021.html?_ga=2.168846759.728463340.1528376929-1195707969.1528376927
Abislah kadernya pdipret klo koruptor dilarang nyaleg😋
Nastak bedebah baik apa tanggapan nya nih ?
sebagai partai yg pernah juara 1 korupsi pasti menolak sebab klo ga ditolak partainya ga bisa juara lgi

masa kalah lgi sama golkar :

gengsi dong jdi oposisi juara 1 korupsi masa ud brkuasa cuma juara 2 emoticon-Big Grin
Diubah oleh ishgard
Nastak bingung nih, mo dukung kpu pa sebaliknya
Jd makin jelas partai mana yg mendukung korupsi emoticon-No Hope
dari tadi gue baca trit bahas enih napa yang nolak dari partai nganu yakemoticon-Leh Uga
Quote:


Tau tuh tinggal tolak aja apa susahnya
Idealnya, setuju sama KPU, dilarang nyaleg aja.

Kalau ga bisa, pakai usulnya Presiden Jokowi, mantan napi korupsi yang mau nyaleg dikasih tanda...

Jadi ntar di surat suara bakal ada yg seperti gini:

BENGKULU
Nasdem
1 Patrice Rio Capella (*mantan napi korupsi)

LAMPUNG
PKB
1 Musa Zainuddin (*mantan napi korupsi)

JATIM V
PKS
1 Luthfi Hasan Ishaaq (*mantan napi korupsi)

JATENG IX
PDIP
4 Damayanti Wisnu Putranti (*mantan napi korupsi)

JABAR V
Golkar
10 Zulkarnaen Djabar (*mantan napi korupsi)

JAKARTA III
Gerindra
2 Muhammad Sanusi (*mantan napi korupsi)

SULSEL I
Demokrat
1 Andi Alfian Mallarangeng (*mantan napi korupsi)

SULTRA
PAN
6 Wa Ode Nurhayati (*mantan napi korupsi)

JAKARTA I
PPP
1 Suryadharma Ali (*mantan napi korupsi)

JABAR VIII
Hanura
2 Miryam S Haryani (*mantan napi korupsi)

JAKARTA II
Partai Berkarya
3 Pollycarpus Budihari Priyanto (*mantan napi kasus pembunuhan Munir)
Quote:


setuju
tp apa bakal mau dibikin gitu
emoticon-Traveller
ya kalau ane sih ogah milih wakil yg udah pernah korupsi, maju aja kpu, sampai ada putusan MK
Diubah oleh lexobys
Mungkin kasihan sama anak buah Prabowo.

http://wartakota.tribunnews.com/2018/05/24/terancam-tak-bisa-nyaleg-di-2019-m-taufik-tolak-aturan-napi-koruptor
Quote:


Setuju!

emoticon-2 Jempol

Tapi Jokowi justru diserang. emoticon-Big Grin
Quote:


Jokowi mah mau ngapain aja pasti diserang. Risiko pekerjaan--
daftar koruptor panjang amat yaaak
coba KPK intilin ini menteri kitak kitak
kali aja mau ikut pemilu jg nantinya
emoticon-Leh Uga
Diubah oleh bebasbaned
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di