alexa-tracking

Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1901add89b095d0a8b457b/pemprov-dki-segel-bangunan-di-pulau-d-hasil-reklamasi
Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi
Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D hasil reklamasi, Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 932 bangunan tersebut disegel karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

Sekitar 300 petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta melakukan penyegelan di Pulau D Reklamasi itu.

Penyegelan dilakukan terhadap seluruh bangunan yang berdiri tanpa izin di tanah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dilansir Kompas.com, Anies menyebut 932 bangunan tersebut terdiri dari 409 rumah, 212 bangunan rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal yang disatukan.

Anies menambahkan, penyegelan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Ia meminta masyarakat untuk menaati segala peraturan sebelum membangun sebuah proyek.

Belum pasti apakah bangunan-bangunan ini bakal dibongkar atau tidak. Untuk mengambil keputusan, Anies akan memeriksa aturan dan perencanaan reklamasi ini terlebih dahulu.

"Nanti kita lihat, karena kita lihat juga sesuai dengan rencana pengembangannya seperti apa," kata Anies melalui Detikcom.

Adapun menurut Kepala Suku Dinas, Cipta Karya,Tata ruang dan Pertanahan (CKTRP), Kusnadi, penyegelan kali ini adalah yang ketiga sejak 2014. Pada penyegelan pertama, pihak pengembang diminta mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Penyegelan kedua dilakukan pada 2016, lalu penyegelan ketiga pada hari ini.

Ke depan, Anies ingin agar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi dibahas dan dituntaskan. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengendali. Dia juga akan membentuk Badan itu.

Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atas nama PT Kapuk Naga Indah pada 24 Agustus 2017.

Sertifikat HGB Pulau D diterbitkan menyusul terbitnya sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau hasil reklamasi tersebut atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 19 Juni 2017.

Penerbitan sertifikat HGB Pulau D juga didasarkan pada perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah yang menyebut pengembang akan mengantongi sertifikat HGB.

Penerbitan HGB untuk PT Kapuk Naga Indah itu mendapat sorotan para aktivis. Direktur RUJAK Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja mengatakan HGB keluar tanpa dasar, basis, dan kajian lingkungan.

Menurut Elisa, proyek reklamasi seharusnya didahului dengan kajian pemanfaatan lingkungan. Kajian ini nantinya dijadikan Perda sebagai dasar hukum.

Pembahasan Perda Reklamasi terhenti sejak anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi ditangkap akibat menerima suap dari pengembang terkait Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara. Sanusi mendapatkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp250 juta dengan dua bulan kurungan sebagai subsider.

Pengelolaan pulau reklamasi yang belum memiliki dasar hukum ini diyakini berpotensi mengancam lingkungan dan menyengsarakan nelayan tradisional.

Dasar hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, juga disangsikan penerbitannya.

Proyek reklamasi ini dicurigai tidak akan memihak warga lantaran warga sekitar tidak pernah dilibatkan dalam kajian maupun pengambilan keputusan.

Upaya melawan reklamasi di meja hijau juga dianggap sarat kejanggalan. PTUN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan nelayan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) atas SK Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera.

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut dan akhirnya menang. Setelah putusan PTTUN itu, warga, Walhi, dan Kiara kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga ditolak.
Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...asil-reklamasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi Kinerja cemerlang BUMN karya pada kuartal pertama 2018

- Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi Singapura atur zona khusus demi Trump dan Kim

- Pemprov DKI segel bangunan di Pulau D hasil reklamasi Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas

×