alexa-tracking

Pemda Mengeluh Soal THR, Kebijakan Jokowi Hanya Bikin Susah

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b18e31f60e24b1f508b4568/pemda-mengeluh-soal-thr-kebijakan-jokowi-hanya-bikin-susah
Pemda Mengeluh Soal THR, Kebijakan Jokowi Hanya Bikin Susah

Pemda Mengeluh Soal THR, Kebijakan Jokowi Hanya Bikin Susah

FAJAR.CO.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemberian gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) ditambah tunjangan kinerja dan gaji ke-13.

Munculnya kebijakan itu, dinilai cukup membebani APBD. Karena tambahan tunjangan kinerja tersebut menambah beban daerah dua kali lipat. Untuk THR ditambah tunjangan kinerja, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran Rp 22 miliar. Begitu pula dengan gaji ke-13 dengan menggunakan formula yang sama. Jadi, total anggaran yang harus disiapkan sebesar Rp 44 miliar.

Yusran mengaku, telah berdiskusi dengan Badan Keuangan (BK) membahas anggaran THR ini. Pada awalnya bupati, menginginkan pembayaran THR sama seperti tahun lalu, hanya sebesar satu bulan gaji tanpa ada tambahan tunjangan kinerja. “Saya sudah diskusi cukup alot dengan Badan Keuangan. Kalau saya maunya seperti tahun lalu. Pembayaran itu dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan kita saja dulu. Jangan terlalu dipaksakan walaupun ada instruksi dari pemerintah pusat,” kata Yusran pada media ini, kemarin (4/6).

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang dilanda defisit tidak memungkinkan untuk membayar THR ditambah tunjangan kinerja.

Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan ada gejolak dikalangan aparatur sipil negara (ASN). Jadi, mau tidak mau pemerintah daerah mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan anggaran THR ditambah tunjangan kinerja dan gaji ke-13.

“Jika memang kondisi (kekurangan) tidak ada. Coba bayangkan, apakah harus mengorbankan program yang lain. Kalau tidak dibayarkan, nanti ASN yang komplain,” terangnya.

Bupati menilai, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan itu tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan di daerah. Apalagi sebagian besar kabuapten/kota di Kaltim mengalami defisit.

Bahkan kebijakan itu dinilai kurang tepat mengingat daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur belanja daerah masing-masing.

“Kebijakan itu salah. Namanya desentralisasi, daerah berhak mengatur dan menyusun belanja rumah tangga sendiri. Kalau pusat mau seperti itu (THR ditambah tunjangan kinerja, Red.), ya kasi uangnya. Bukan dibebankan ke APBD,” tuturnya.

Pemerintah daerah memasih memiliki beban utang yang tidak terbayarkan tahun anggaran 2017. Jadi, beban utang itu otomatis harus diselesaikan tahun ini sebesar Rp 74 miliar. Yusran mengungkapkan, sebagian besar utang tersebut telah dibayarkan. Dan ditargetkan lunas 100 persen pada Juli 2018.

“Masa sulit seperti ini mending bayar utang. Karena masih ada tagihan pihak ketiga yang belum terbayar dengan sisa utang 2017 itu sekira Rp 16 miliar,” pungkasnya. (kad/rus)

https://fajar.co.id/2018/06/06/pemda-mengeluh-soal-thr-kebijakan-jokowi-hanya-bikin-susah/



ini mendagri jangan maksain kehendak lah
kalau apbd g cukup lantas duit thr dr mana?
utang buat bayar thr?
alokasinya saja harus bicara dl sama dprd kalau tidak dianggarkan ya dananya zonk!
ĸoreĸѕι ĸalo ane ѕalaн emoticon-Peace
Quote:
ooo jadi yang kendalanya adalah bukan THR nya cuma saja unsur2 THR yang menyertakan selaiin gapok ya ??? soale setau ane sih tahun lalu ada THR juga dan gak rame sih emoticon-Thinking
Jokidi will be like :

"EGP..... yg penting fencitraan"

emoticon-Cool
Ga mikir urusan ucrit-ucrit itu
emoticon-Wow emoticon-Wow
wong tinggal teken saja, selanjutnya, bukan urusan saya emoticon-Leh Uga
Quote:


Bukan urusan saya

emoticon-Cool
Quote:


Mantap
Quote:


ini diaaaa
web fajar lagi, ntar sama nastaik yg ono noh ditanyain terverifikasi apa belum...emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak







________anti ootemoticon-Metal_________
diLan vekok
mereka yang menolak orang2 yang anti pancasila dan pro khilafuck
jokowi tak pernah bikin susah dan selalu benar
ga heran, buat aturan ga mikir dl

menkeunya sekarang ikutan

emoticon-Ngakak

tahun besok siapa lagi yang bakalan jadi sasaran menkeu, berhubung skillnya cuma dipajak.

emoticon-Ngakak
Quote:


naн ιтυ ѕιapa ѕυrυн ada oтonι daeraн ... ngerтι мaĸѕυd ane ннeнeн
ĸalo ĸaga мaмpυ вalιĸιn ĸe jaмan dυlυ,pυѕaт yang ngυrυѕ ѕeмυa вereѕemoticon-Traveller
REJIM KODOK mau nya bancaan APBD.

KLO PERLU HABISIN SEMUA.....! MANTAB
Sabar ya buk 2019 sebentar lagi emoticon-Hansip
gara2 Dilan versi nastaik sempak bikin aturan....
Dilan pengen ganteng yang lain jadi susah....


APBN ancur2an ra popo yang pentin Dilan ganteng HAHAHAHAHAHAHA........pujaan nastaik emang kereen hahahaha
70 tahun lebih negara ini berdiri... Baru kali ini ribut masalah THR..

Benar2 3 tahun yang penuh.. Ah sudahlah.. emoticon-Traveller
Bupati nya baru nyadar kalo dibikin susah jokowi, padahal rakyat udah lama ngerasain susah duluan akibat kebijakan jokowi yg engga pro rakyat
emang skrg gas melon aja langka,rakyat kecil makin susah,semua susah
mestinya yang disalahin itu si pencetus ide thr